Berita


11 Investor Mundur dari Proyek Energi Bersih

JAKARTA – PT PLN (Persero) menyepakati perjanjian jual-beli listrik dengan 53 perusahaan pengembang energi bersih. Mitra kerja sama PLN berkurang dari rencana semula, yaitu 64 badan usaha.

Direktur Pengadaan 1 PLN Nicke Widyawati mengatakan tidak mengetahui alasan mundurnya 11 badan usaha dari komitmen bisnis. “Kalau ada satu yang tidak sepakat, maka tidak jadi jual-beli. Alasannya apa, kami sendiri belum menerima secara formal,” ujar Nicke selepas seremoni penandatanganan di Jakarta, kemarin.

Nicke juga tidak mengetahui kapasitas proyek pembangkit yang gagal disepakati. Dia juga belum mendata berapa potensi investasi ketenagalistrikan yang hilang.

Menurut dia, bisnis energi bersih di Tanah Air masih menggeliat. Dia mengklaim hingga kini ada pembangkit yang memasuki masa konstruksi sekitar 2.000 megawatt (MW). Adapun 1.000 MW pembangkit berada pada tahap penyelesaian pendanaan.

Perusahaan juga masih menyeleksi proposal pembangkit energi bersih sebesar 19 ribu MW. Dengan kapasitas pembangkit energi bersih saat ini, yang sebesar 6.000 MW, Nicke optimistis PLN dapat memenuhi bauran energi bersih sebesar 23 persen pada 2026. “Sebagian besar hydropower dan geotermal,” kata dia.

Ketua Asosiasi Perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Air Riza Husni mencatat sebagian besar perusahaan yang tidak meneken perjanjian adalah pengembang pembangkit mikrohi-dro. Riza mengatakan perusahaan sebenarnya masih tertarik berbisnis energi bersih selama harga jualnya ekonomis.

Riza meminta PLN tidak begitu saja mencoret pengusaha yang belum bersedia menyetujui perjanjian jual-beli listrik. Sebab, pebisnis energi bersih sudah meng-gelontorkan uang untuk studi kelayakan dan pengadaan lahan. Dia juga berharap PLN menghormati keputusan pengusaha energi bersih untuk menjual listrik dengan Peraturan Menteri Energi Nomor 43 Tahun 2017.

Sebab, menurut dia, jika perjanjian mengacu pada regulasi lama, pendanaan “pembangkit bakal seret karena bank ogah membiayai. “Kami juga sudah mencoba lembaga keuangan internasional bahkan PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur). Bank lokal juga tidak kompetitif untuk energi baru terbarukan,” tutur Riza.

Keluhan mengenai tarif juga disampaikan Asosiasi Produsen Listrik Bioenergi Indonesia. Anggota Dewan Penasihat Asosiasi, Jonatan Handjojo, mengatakan saat ini sebagian besar pengembang listrik biomassa ogah memakai tarif pemerintah. Banyak perusahaan lebih memilih bernegosiasi dengan PLN untuk mendapatkan harga yang lebih ekonomis. “Setelah cocok harga baru bangun,” kata dia.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Rida Mulyana meminta pengembang swasta bersabar.

Sebab, revisi harga jual akan diteken Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan dalam waktu dekat. Dia mengklaim nilai harganya akan menguntungkan kedua pihak.

 

Koran Tempo - 11 Investor Mundur dari Proyek Energi Bersih

Kembali ke Berita

Berita Terkait

Kunjungi Proyek Panas Bumi Sorik Marapi Sekarang Cek Proyek Infrastruktur Bisa Lewat Aplikasi Sarana Multi Infrastruktur Diminta Garap Daerah Tertinggal SMI Berfokus Pada Pembiayaan Infrastruktur Pariwisata Sri Mulyani Minta PT SMI Selektif Pilih Proyek yang Akan Didanai