Berita


32 Perusahaan Teken Komitmen Rp13,25 Triliun

Sebanyak 32 badan usaha jalan tol menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Pengatur Jalan Tol dan Lembaga Manajemen Aset Negara berkaitan dengan mengenai penggunaan dana badan usaha terlebih dahulu untuk pengadaan tanah jalan tol 2017. Total nilai komitmen pengadaan lahan oleh seluruh badan usaha tersebut adalah Rp 13,25 triliun.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Anita Firmanti menyatakan, nota kesepahaman ini merupakan tindak lanjut dari pemberian izin penggunaan dana badan usaha untuk pengadaan tanah proyek infrastruktur oleh Kementerian Keuangan kepada Kementerian PUPR yang diberikan pada 3 Mei 2017.

Kementerian PUPR telah mengajukan surat permohonan persetujuan tersebut sejak 13 April 2017.

“Penandatanganan ini akan dilaksanakan secara serentak mencakup 32 BUJT [badan usaha jalan tol] dan enam badan usaha pada 17 bendungan,” ujarnya dalam sambutan penandatanganan nota kesepahaman tersebut, Rabu (14/6).

Dia berharap agar terobosan ini dapat mempercepat proses pengadaan tanah proyek infrastruktur, khususnya dalam bidang jalan tol dan bendungan. Dengan demikian, proyek yang tengah dikerjakan dapat selesai tepat waktu.

Direktur Utama PT Hutama Karya I Gusti Ngurah Putra menyatakan, pihaknya siap menggulirkan kembali dana talangan pada tahun ini.

Selama 2016, BUMN itu tercatat telah mengucurkan dana Rp2,50 triliun untuk menalangi lahan jalan tol Trans-Sumatra.

“Komitmen 2017 ini berapa yang siap untuk dibayar ya, kami harus siap karena semua [jalan tol] harus selesai 2019,” ujarnya.

Penggunaan dana talangan lahan itu, ujarnya, akan digunakan untuk membiayai ruas jalan tol prioritas Trans-Sumatra, yaitu Bakauheni— Terbanggi Besar; Medan—Binjai; Pekanbaru—Kandis—Dumai; Palembang—Indralay a; Terbanggi Besar—Pematang Panggang; dan Pematang Panggang—Kayu Agung.

Direktur Utama PT Jakarta Toll-road Development Frans S. Sunito menyatakan, pihaknya berkomitmen mengucurkan dana talangan lahan senilai Rpl triliun.

Dia berharap supaya dana talangan itu dapat membebaskan seksi Kelapa Gading—Pulogebang sepanjang 9 kilometer, yang ditargetkan beroperasi pada 2019.

“Saya melihat kemajuan pembebasan tanah cukup baik. Pemerintah menjanjikan pengembaliannya sebelum akhir tahun ini,” ujarnya.

Frans menjelaskan, badan usaha akan mendapatkan bunga sebesar BI 7-Day Repo Rate.

Menurutnya, besaran bunga tersebut memang terlalu kecil, tetapi dia menyatakan hal tersebut merupakan harga yang harus dibayar untuk mengejar percepatan.

“Sebenarnya bunganya terlalu kecil, kalau kita taruh deposito juga masih besar deposito. Namun, ya, itulah pengorbanan yang perlu kita lakukan untuk Jakarta yang lebih baik,” ujarnya.

DANA TERSERAP

Kendati nota kesepahaman baru diteken, Badan Pengatur Jalan Tbl (BPJT) mencatat dana badan usaha yang telah terserap untuk pembebasan tanah sepanjang Januari hingga 14 Juni 2017 mencapai Rp6,02 triliun, dari total tagihan uang ganti rugi (UGR) yang telah masuk sebesar Rp7,77 triliun.

Sepanjang 2016, realisasi pembayaran dana talangan lahan tol mencapai Rpl3,56 triliun. Dari jumlah tersebut, yang telah diverifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mencapai Rp 12,40 triliun.

Untuk pengembaliannya, BPJT mengaku telah melakukan penagihan dana talangan 2016 sebesar Rp7,19 triliun kepada Lembaga Managemen Aset Negara.

Akan tetapi, yang telah dibayarkan LMAN kepada badan usaha baru sekitar Rp2,57 triliun.

 

Bisnis Indonesia - 32 Perusahaan Teken Komitmen Rp13,25 Triliun

Kembali ke Berita

Berita Terkait

Geo Dipa-SMI Kembangkan PLTP Dieng 2019 Dimulai, RS Tipe B Tanjung Selor Selesai 2020 Resmikan RSUD Konawe, Sri Mulyani: Uang Pajak Dikembalikan ke Rakyat PT Sarana Multi Infrastruktur Perluas Sektor yang Dibiayai Proyek Tol Bogor Outer Ring Road Dapat Pembiayaan SMI Rp660 Miliar