Berita


Ada 3 Jurus tanpa Bebani APBD dan APBN

Gubernur Jawa Timur Soekarwo menawarkan tiga strategi dalam menangangi krisis ekonomi global, yang berdampak pada semakin terbatasnya kemampuan fiskal daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Menarinya, strategi yang dilontarkan Pakde Karwo ini tidak bergantung pada APBD maupun ABPN.

Tiga strategi pembiayaan Non-APBD, yakni kerjasama dengan PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), obligasi melalui perusahaan (corporate bond), serta sistem keuangan syariah. Pandangan ini disampaikan Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim, saat memberi kuliah umum di depan civitas akademika dan beberapa pejabat Pemprov Sulawesi Selatan dan kab/kota di Ruang Senat lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (13/02).

Pakde Karwo mengatakan, strategi pembiayaan non-APBD ini bisa dilakukan pertama, melalui kerjasama. Salah satunya melalui kerjasama pembiayaan yang 100 persen sahamnya berasal dari Menteri Keuangan, yakni PT SMI dan PT PII. Kerjasama ini salah satunya dalam proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan.

Strategi pembiayaan non APBD kedua adalah melalui obligasi (bond). Dimana, tidak lagi menggunakan obligasi yang dikeluarkan Pemerintah Daerah (municipal bond), melainkan melalui obligasi yang dikeluarkan perusahaan (corporate bond). ”Municipal Bond ini sistemnya lebih rumit. Kalau gagal, APBD kita yang kena. Jadi kita lewat corporate bond, agar kalau gagal, komisi dan direksinya yang membayar,” katanya.

Strategi pembiayaan ketiga adalah melalui sistem keuangan syariah. Menurut Pakde Karwo, saat ini Provinsi Jatim menjadi pilot project OJK dan Bank Indonesia dalam hal keuangan syariah. Pemprov Jatim akan mengembangkan Bank Syariah yang bekerjasama dengan lembaga keuangan mikro seperti Bait Maal wat Tamwil (BMT), karena uang masyarakat di BMT sangat besar. “Saya akan menyamakan konsep ini dengan OJK dan BI. Ini modal sosial luar biasa, sehingga bisa kita masukkan dalam skema pembiayaan,” katanya.

Selama ini, lanjutnya, PMDN non fasilitas belum tercatat di BKPM. Di Jatim sendiri PMDN non fasilitas pada tahun 2016 sebesar 82,14 triliun rupiah. Sedangkan impor dalam negeri Jatim sampai September 2016 sebesar 396,03 triliun rupiah, sedangkan ekspor antar daerah dalam negeri sebesar 504,80 triliun rupiah sehingga surplus 108,77 triliun rupiah. “Ini sebagian besar di sektor UMKM,” ungkapnya.

Di akhir, Pakde Karwo mengusulkan kebijakan fiskal, dimana industri besar difasilitasi, segmen UMKM diberi stimulasi sedangkan segmen miskin/kecil secara afirmatif melalui charity. Government spending, lanjutnya, hanya sebesar 9,16 persen PDRB Jatim, sehingga tidak mungkin membiayai semua biaya pembangunan. Untuk itu perlu dilakukan perubahan total. “Hibah dan bansos itu bagian dari charity, di negara manapun sama. Sebagai contoh, uang dihibahkan kepada segmen paling bawah,” ungkapnya.

 

Sumber

Kembali ke Berita

Berita Terkait

Dirut SMI Bakal Tegas Pecat Pegawai Penyebar Kebencian Kunjungi Proyek Panas Bumi Sorik Marapi Sekarang Cek Proyek Infrastruktur Bisa Lewat Aplikasi Sarana Multi Infrastruktur Diminta Garap Daerah Tertinggal SMI Berfokus Pada Pembiayaan Infrastruktur Pariwisata