Berita


Bangun Infrastruktur Butuh Dana Swasta USD141 Miliar

JAKARTA – Rencana pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur selama lima tahun ke depan (2015-2019) diperkirakan membutuhkan sumber pendanaan hingga USD450 miliar.

Kas pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mampu memenuhi pendanaan sekitar 50 persen atau USD230,08 miliar. Sebesar 50 persen sisanya diharapkan 30 persen dari swasta USD141,02 miliar dan 20 persen dari BUMN atau sebesar USD88,88 miliar.

”Karena itu, kita mengundang swasta untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia,” kata Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Himawan Prayoga saat menjadi salah satu panelis dalam pertemuan tahunan Islamic Development Bank (IDB) Ke-41 di Jakarta.

Salah satu upaya untuk menarik swasta untuk membangun infrastruktur, kata dia, adalah mengembangkan model Kerja Sama Pemerintah- Swasta (KPS). Namun, Himawan mengakui, seperti negaranegara lain yang mengadopsi sistem KPS, Indonesia mengalami kesulitan dalam menerapkan KPS. Problem utamanya terletak pada perencanaan proyek KPS.

”Sejak 2001 Indonesia menerapkan sistem desentralisasi. Ini membuat kepala daerah dapat menjadi agen pembuat kontrak. Selama ini mereka dimanjakan lewat bantuan dana dari pemerintah pusat untuk pembangunan selama bertahun-tahun, sekarang mereka harus mempersiapkan pemahaman dan keterampilan yang diperlukan untuk menyusun proyek KPS,” tutur dia.

Kendati demikian, Himawan menegaskan, pemerintah terus memperbaiki skema pembiayaan proyek yang melibatkan swasta tersebut karena sudah didukung regulasi, termasuk sarana penunjang seperti pembentukan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).

Selain itu, berbagai model penjaminan supaya proyek KPS layak secara bisnis (bankable ) juga disediakan. Himawan melanjutkan, dana sebesar USD450 miliar tersebut akan digunakan untuk membangun berbagai proyek guna memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Senada, Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Emma Sri Martini juga mengakui proyek dengan skema KPS belum terlalu sukses diimplementasikan di Indonesia. Kendati demikian, SMI sebagai BUMN yang ditunjuk pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur tetap mendorong proyek KPS.

”Kita terus berupaya untuk membuka berbagai hambatan, termasuk soal pendanaan. Memang diperlukan insentif dan pemerintah terus berkomitmen mengalokasikan dana untuk pengembangan proyek KPS ini,” ujarnya.

Emma mengatakan, pihaknya juga tidak hanya menggelontorkan dana lewat penjaminan kepada proyek-proyek infrastruktur. Dia menyebut SMI juga memiliki pilar bisnis yang mendorong peningkatan kualitas pemerintah di daerah dalam mempersiapkan proyek KPS.

Direktur Departemen Bidang Infrastruktur IDB Walid Abdelwahab berujar, problem utama soal pembiayaan sektor infrastruktur adalah dilema antara kas negara yang terbatas dan dana swasta yang memiliki mekanisme kompleks.

Dia mengungkapkan, investor swasta hanya tertarik kepada proyek KPS yang bankable. ”Mereka mau proyek yang mendatang arus keuntungan yang kontinu, lalu regulasi yang kondusif, terutama soal tarif (saat infrastruktur beroperasi), dan pasar yang bagus. Masalahnya, pasar di negaranegara berkembang untuk penggunaan infrastruktur ini cukup kecil,” ucap Walid.

Sementara itu, Komisaris PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF)—lembaga bentukan IDB dan pemerintah Indonesia— Rajav Kannan mengatakan, investor swasta sebetulnya tertarik untuk menanamkan modalnya ke beragam proyek infrastruktur. Tapi, kata dia, investor tetap melihat kelayakan proyek tersebut secara bisnis.

”Masalahnya mereka hanya memilih portofolio proyek infrastruktur yang selama ini mereka kenal dan pahami polanya sehingga bisnis infrastruktur memang agak sulit menarik swasta,” katanya.

 

Sumber

Kembali ke Berita

Berita Terkait

PT SMI Kucurkan Pinjaman Rp 450 Miliar ke Kabupaten Muba 55 PPA Bakal Dapat Perhatian Khusus Request for Expressions of Interest: Consulting Services for Detailed Engineering Design (DED) of Road Improvement and Bridge Construction Project Sri Mulyani: Tol Trans Sumatera Berikan Banyak Dampak Positif Danai Tol Trans Sumatera, 7 Bank Kucurkan Rp 8 Triliun ke Hutama Karya