Berita


Bangun Infrastruktur Transportasi, DKI Butuh Partisipasi Swasta

Jakarta – Pemprov DKI Jakarta tengah membangun infrastruktur transportasi massal sebagai salah satu pemenuhan transportasi publik di Ibukota. Pembangunan infrastruktur transportasi massal di Jakarta memang dinilai terlambat, salah satunya adalah Mass Rapid Transit (MRT) yang dibangun oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI, PT MRT Jakarta.

Pelaksanaan pembangunan transportasi massal di Ibu Kota pun, khususnya MRT tidak bisa tercapai apabila tidak ada kerjasama dengan pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan dan swasta. Keduanya harus berintegrasi untuk membangun transportasi massal tersebut.

Berdasarkan studi SITRAMP 2005, Willingness to Pay (WTP) pengguna MRT berkisar dari Rp1.000 sampai Rp4.000 (indeks harga 2005) dengan prasyarat tingkat pelayanan dan fasilitas seperti interkoneksi antar moda yang baik. Dengan penyesuaian tingkat inflasi rata-rata, maka indeks harga 2015 berkisar Rp3.000-Rp10.000.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI, Hadiyanto mengatakan, untuk MRT ini dukungan pemerintah pusat, politik, peraturan UU, serta fiskal sudah diberikan secara nyata.
Pihaknya pun mengakui jika pembangunan infrastruktur di Indonesia tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Khususnya transportasi, jumlah kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat meningkat banyak setiap tahunnya sementara capaian untuk pembangunan infrastruktur sangat lamban.

“Pertumbuhan ekonomi kita baru 3,5%, budget infrastruktur kita baru 2%-3%. Kita ini baru 142 kilometer dalam 10 tahun pembangunan jalan baru, jumlah kendaran roda dua, 7,5 juta dan roda empat 1,6 juta,” kata Hadiyanto dalam seminar “Mencari Model Pembangunan Infrastruktur Transportasi Publik Kota Jakarta” yang diselenggarakan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Kamis (26/6).

Ia mengatakan, jumlah tersebut rata-rata memerlukan 10.000.0000 kilometer atau diperlukan 10.000 kilometer sementara Indonesia belum bisa mencapai itu. Belum lagi ditambah dengan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang masih harus diberi subsidi.

Hadiyanto juga menjelaskan, pembiayaan untuk infrastruktur berkutat di masalah fiskal dan keterbatasan anggaran yang hanya 2,4%. Dengan demikian, partisipasi swasta untuk memberikan alokasi anggaran akan mampu merespon beberapa kebutuhan infrastruktur, khususnya di bidang transportasi.

“Kalau kita lihat, DKI sepakat untuk melakukan pinjaman Rp16 triliun yang diberikan swasta, PT SMI untuk infrastruktur transportasi. Kerjasama dengan DKI dan pemerintah pusat bisa kita pastikan untuk implementasinya. Kalau implementasinya rendah, kita akan berakhir dengan situasi buruk,” katanya.

Namun untuk hal ini, Hadiyanto menyebutkan terdapat kendala yang juga dihadapi. Diantaranya adalah persoalan pembebasan lahan seperti lokasi depo di Lebak Bulus yang masih bermasalah.
“Tetapi kesempatan untuk pembangunan infrastruktur sangat besar, namun gap financing pemerintah dan penyedia infrastruktur mesti diisi oleh swasta sehingga pembangunan MRT Jakarta bisa dilakukan di beberapa daerah,” katanya.

Transportasi massal di Jabotabek
Kebutuhan pembangunan transportasi massal di Jabodetabek sendiri sangat penting untuk menjawab mobilitas penduduk yang inginkan transportasi aman, nyaman, cepat dan tepat waktu. Selama ini, transportasi yang mewadahi mobilitas warga di daerah penyangga ke Ibukota adalah Kereta Rel Listrik (KRL) dan Bus Rapid Transit (BRT). Dengan demikian, MRT juga nantinya diharapkan mampu membantu mobilitas tersebut.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang juga menjadi keynote speaker di acara tersebut mengatakan, dalam melakukan pembangunan infrastruktur transportasi sedianya Jakarta bisa meniru Singapura untuk ketersediaan moda transportasinya. Namun, Basuki tidak merekomendasikan pengoperasian transportasi massal itu satu operator seperti halnya di Singapura.

“Kalau dalam 10 tahun ini Jakarta infrastrukturnya tidak beres, maka akan mengalami bencana demografi,” kata Basuki.

Basuki juga mengatakan, seharusnya pemerintah pusat membangun kereta api secara melayang dan berbentuk loopline di DKI. Sebab, jika DKI dipaksa untuk membangun fly over dan underpass tidak akan sepenuhnya bisa dilakukan.
Penulis: D-14/MUT

Kembali ke Berita

Berita Terkait

55 PPA Bakal Dapat Perhatian Khusus Request for Expressions of Interest: Consulting Services for Detailed Engineering Design (DED) of Road Improvement and Bridge Construction Project Sri Mulyani: Tol Trans Sumatera Berikan Banyak Dampak Positif Danai Tol Trans Sumatera, 7 Bank Kucurkan Rp 8 Triliun ke Hutama Karya Sindikasi 7 Bank & SMI Biaya Tol Trans-Sumatra Garapan Hutama Karya