Berita


Bank Siapkan Kredit Sindikasi Bangun LRT

Sejumlah bank akan memberikan kredit sindikasi untuk pembangunan proyek Light Rapid Transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI sebagai investor utama dan PT Adhi Karya.

Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, kebutuhan pinjaman KAI mengalami penurunan dari yang sebelumnya sebesar Rp 23 triliun menjadi sebesar Rp 18,1 triliun. Dari nilai tersebut akan dibagi porsi kredit sindikasi dari komitmen tiga bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan dua bank swasta nasional, sementara itu, PT SMI masuk sebagai kontingen.

Bank yang akan melakukan sindikasi di antaranya, Bank Mandiri, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI). Sedangkan untuk bank swasta nasional adalah PT Bank Central Asia Tbk (BCA), dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. “Kami (Bank Mandiri) mungkin sekitar Rp 3-5 triliun. Nanti kami lihat ada kebutuhan untuk di Adhi Karya juga untuk depo,” kata Kartika yang akrab disapa Tiko, di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Jumat (8/12) malam.

Tiko menjelaskan, untuk pinjaman sindikasi tersebut akan dikenakan bunga kepada KAI sekitar 8,25% per tahun. Bunga tersebut sudah dihitung dan disepakati, karena curve suku bunga yang saat ini juga menurun. Selain itu, dipatok bunga sebesar itu karena akan ada subsidi dari pemerintah.

Sementara itu, Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja ketika dihubungi menjelaskan, pihaknya juga akan ikut memberikan kredit sindikasi untuk proyek LRT Jabodetabek tersebut. Dia juga telah bicara secara intensif dengan berbagai pihak untuk ikut komitmen. “Kami juga sudah diajak bicara, kami ikut sekitar Rp 3-4 triliun, dengan persertujuan Komisaris,” kata Jahja.

Sedangkan untuk besaran bunga yang diberikan, pihaknya mengaku masih melakukan diskusi dan negosiasi. Hal tersebut dilakukan untuk mempertimbangkan risiko yang terjadi.

Di sisi lain, Direktur Utama BRI Suprajarto belum bersedia memberitahu berapa jumlah kredit yang akan diberikan dalam komitmennya ke KAI untuk pembangunan proyek LRT tersebut. “Semuanya masih dalam pembahasan,” ujar dia.

Sementara itu, Tiko memaparkan, akan ada dua sindikasi. Pertama kepada KAI, dan kedua, sindikasi kepada Adhi Karya. Untuk kebutuhan depo oleh Adhi Karya telah disepakati total besaran pinjamannya sebesar Rp 2,8 triliun, dan akan dibagi kepada bank yang berkomitmen. “Untuk Adhi Karya kami masih bahas lagi komitmen yang kami berikan. Untuk bunga dan tenornya juga masih dipertimbangkan karena kami harus melihat risikonya terlebih dahulu, kami lihat dari sarana dan prasarana nanti. Jadi, bunga KAI dan Adhi Karya beda-beda,” terang Tiko.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, anggaran proyek LRT Jabodetabek sebesar Rp 29,9 triliun. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan rencana sebelumnya yang disebut mencapai Rp 31 triliun.

Dia juga menjelaskan, rencana joint venture (JV) antara KAI dan Adhi Karya dalam proyek tersebut dibatalkan. Pasalnya, pemerintah akan bertumpu pada Peraturan Presiden Nomor 49/2017 tentang LRT Jabodetabek. “Tidak ada JV, sudah jelas strukturnya yang digaransi itu KAI. Tidak bisa pemerintah menjamin nonpemerintah,” tegas dia.

Untuk financial closing proyek tersebut, akan dilakukan pada 21 atau 22 Desember 2017. Sedangkan, pencairan dana untuk Adhi Karya sebagai kontraktor dilakukan pada 15 Januari 2018.

Proyek LRT tersebut disebut tetap menguntungkan bagi KAI dan Adhi Karya. Sebab, internal rateofreturn (IRR) akan menjadi dua digit atau sebesar 11%. Angka tersebut meningkat dari IRR sebelumnya yang hanya sebesar 8,9%, karena belum menghitung proyek transit oriented develop-ment (TOD).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, KAI sebagai penyelenggara sarana dan prasarana LRT dan menerima penanaman modal negara (PMN) sebesar Rp 7,6 triliun dan akan meminjam Rp 18,1 triliun. Sedangkan Adhi Karya mendapat PMN sebesar Rp 1,4 triliun dan melakukan rights is-sue sehingga memperoleh Rp 4,2 triliun. “Dengan demikian, dari anggaran sebesar Rp 29,9 triliun, diputuskan KAI akan membiayai proyek tersebut senilai Rp 25,7 triliun dan Adhi Karya sebesar Rp 4,2 triliun,” jelas dia.

Menteri BUMN Rini Soemarno menambahkan, adanya penurunan anggaran proyek tersebut menjadi Rp 29,9 triliun karena ada efisiensi dalam pembangunan TOD dan sedikit efisiensi untuk deponya. “Biaya menjadi efisien karena biasanya menggunakan APBN, sekarang kombinasi APBN dan PMN,” lanjut dia.

Kembali ke Berita

Berita Terkait

PT Sarana Multi Infrastruktur Perluas Sektor yang Dibiayai Proyek Tol Bogor Outer Ring Road Dapat Pembiayaan SMI Rp660 Miliar Kunjungi Proyek Panas Bumi Sorik Marapi Sekarang Cek Proyek Infrastruktur Bisa Lewat Aplikasi Sarana Multi Infrastruktur Diminta Garap Daerah Tertinggal