Berita


Berkat Tangan Dingin Jokowi

Sejumlah terobosan untuk proyek-proyek infrastruktur yang mangkrak datang dari Presiden sendiri. Perlu inovasi pembiayaan.

Dalam setahun terakhir, wajah kampung-kampung di kawasan Alas Roban, Batang, Jawa Tengah, berubah total. Desa Ujungnegoro, Karanggeneng, dan Ponowareng-ketiga-nya di Kecamatan Kademan- kini ramai oleh aktivitas warga. Kiri-kanan jalan-jalan kampung itu penuh warung makan.

Penggerak perubahan suasana itu adalah para pekerja proyek pusat pembangunan pembangkit listrik PT Bhimasena Power Indonesia atau lebih dikenal sebagai PLTU Batang. Keberadaan ribuan pekerja itu menjadi pemicu bangkitnya ekonomi warga. “Dagangan saya laris,” kata Rozikin, pedagang minuman kemasan, kepada Tempo, Kamis pekan lalu.

Menurut Rozikin, desa-desa yang berada tak jauh dari Pantai Ujungnegoro di pesisir pantai utara Jawa dulu sangat sepi. Mayoritas warga hidup seadanya. Mereka hanya mengandalkan pertanian tegalan dan kebun sengon laut serta menangkap ikan. Geliat aktivitas ekonomi baru terlihat sejak dimulainya proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap setahun lalu.

Pelaksana tugas Bupati Batang, Nasi-hin, mengaku bersyukur atas perubahan ini. Menurut dia, keberadaan proyek pembangkit itu berperan penting menggairahkan perekonomian warganya.

Sampai saat ini, proyek PLTU Batang memang sudah menyerap sekitar 2.000 tenaga kerja, 40 persennya pekerja lokal yang terlibat dalam konstruksi pembangkit. “Pembangunan fisiknya sekarang mungkin sudah 45 persen,” kata Nasihin.

Ironisnya, pembangunan pembangkit berkapasitas 2 x 1.000 megawatt itu sempat terkatung-katung hampir empat tahun. Seharusnya PLTU Batang sudah mulai beroperasi tahun ini. Sekarang target beroperasinya diundur sampai 2020. Menurut Nasihin, hambatan utama mangkraknya proyek ini dulu adalah ulah para spekulan tanah.

Garibaldi Thohir, Presiden Direktur PT Adaro Energy Tbk, mengatakan proyek PLTU Batang macet sejak pihaknya memenangi tender pada 2012. Adaro adalah anggota konsorsium Independent Power Producer (IPP) PLTU Batang bersama Electric Power Development Co Ltd G’Power) dan Itochu Corporation (Itochu).

Menurut Garibaldi Thohir, dari rencana pengadaan lahan seluas 220 hektare, hanya 120 hektare yang dapat dibebaskan saat itu. Sisanya tak kunjung bisa dibebaskan karena harga yang diminta sudah naik puluhan kali lipat.

Harga tanah yang semula Rp 8.000 per meter persegi melonjak hingga Rp 400-an ribu per meter persegi. “Sudah terlalu mahal,” kata Boy Thohir-sapaan akrab Garibaldi-ketika ditemui Tempo pada Selasa pekan lalu.

Sumber masalah itu bukannya tidak disadari. Namun keluhan ke pemerintah saat itu tak kunjung mendapatkan solusi.

Barulah pada Januari 2015, Presiden Joko Widodo mengambil inisiatif mendorong percepatan pembangunan PLTU Batang. Pembangkit listrik yang disebut-se-but akan menjadi yang terbesar di Asia itu dimasukkan ke daftar megaproyek pembangkit 35 ribu MW.

Bersamaan dengan itu, Boy Thohir mengaku dipanggil Jokowi ke Istana pada awal 2015. “Saya ditanya soal PLTU Batang,” ujarnya. “Saya cerita saja bahwa lahan yang perlu dibebaskan tinggal 30 hektare. Waktu itu Presiden bilang harus jalan,” kata Boy.

Sebulan kemudian, Boy Thohir dipanggil lagi ke Istana bersama rekanannya dari Jepang. Presiden Jokowi mengundang mereka untuk bertemu dengan Kepala Bappenas, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Direktur Utama PT PLN. Di depan peserta pertemuan itu, Jokowi meminta PLN dan para menterinya memastikan PLTU Batang segera dibangun. Presiden bahkan menelepon Menteri Agraria di hadapan Boy serta tamu-tamunya dari Jepang dan memberi instruksi agar urusan pembebasan lahan segera selesai.

Sejak itu, Boy mengaku setiap bulan bolak-balik ke Istana Negara. “Kami senang karena ditongkrongi Presiden. Beliau selalu menanyakan progres pembangunan,” kata Boy. Turun tangannya Presiden berbuah positif. Hanya dalam tempo tujuh bulan, persoalan lahan yang sudah terkatung-katung hampir tiga tahun itu beres. Tak lama kemudian PLTU Batang mencapai kesepakatan pembiayaan (financial close) dan memulai konstruksi.

Menurut Boy Thohir, dimulainya proyek PLTU Batang adalah tonggak penting keberhasilan pemerintah Jokowi. Proyek itu adalah model kerja sama pemerintah dan swasta (public private partnership) pertama yang mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Ketentuan itu mengatur penetapan harga tanah oleh appraisal independen. Bila tak ada kesepakatan, pembayarannya dititipkan ke pengadilan negeri. Prosesnya cepat karena bila tak puas langsung ke Mahkamah Agung.

Arthur Simatupang, Ketua Harian Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI), mengatakan pembebasan lahan merupakan persoalan klise yang dihadapi semua rekanan proyek pembangkit yang dicanangkan pemerintah. Masalah pelik kedua adalah soal perizinan yang berbelit dan ketiga baru soal sumber pembiayaan. “Pertama selalu tanah. Kalau tanah belum beres, pembangunan proyek tidak akan bisa dilaksanakan,” kata Arthur kepada Tempo, Rabu pekan lalu.

Masalah lahan yang membekap kelancaran proyek ruas jalan tol Pemalang-Ba-tang dan Batang-Semarang juga baru beres setelah Presiden Jokowi turun langsung. Proyek itu tertunda-tunda sejak 2006.

Hal serupa terjadi di proyek Bandar Udara Internasional Kertajati di Majalengka, Jawa Barat. Proyek prestisius ini tertunda lama karena masalah sepele: tak ada yang sepakat soal bagaimana mengalihkan aliran sungai di ujung calon landasan pacu bandara.

Banyak kendala di lapangan tak bisa diurai karena kurangnya koordinasi di antara para pemangku kebijakan. Masalah baru cair setelah Jokowi turun tangan. “Jokowi itu pembawa semangat dan harapan baru.

Ia mendorong anak buahnya kerja, kerja, kerja,” ujar Ketua Dewan Pakar Masyarakat Transportasi Indonesia Danang Pari kesit. Sayangnya, kata dia, kreativitas Jokowi sering tak bisa ditangkap oleh bawahannya di kementerian teknis.

Hal itu diiyakan oleh kalangan birokrat. “Jokowi kan bisa tiba-tiba meninjau lokasi. Ini yang membuat kementerian teknis kalang kabut, dipaksa kerja,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Anita Firmanti ketika ditemui pada Jumat pekan lalu.

Menurut Anita, dulu kerap kali proyek mangkrak selama 10 tahun lebih karena urusan pembebasan tanah. Sekarang semua bisa tuntas dalam hitungan bulan. Hasilnya pun langsung terlihat. Salah satunya, pada akhir 2014 total panjangjalan tol di Indonesia hanya 196 kilometer, saat ini sudah hampir 1.000 kilometer. “Nanti pada 2019 bisa 2.000 kilometer lebih,” kata Anita.

Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur Emma Sri Martini membenarkan. Saat ini, kata dia, ada banyak percepatan pembangunan infrastruktur. Salah satu strategi jitu pemerintah adalah memacu pembangunan jalan tol di luar Pulau Jawa dengan sistem bundling atau paket subsidi silang. Dengan kebijakan ini, pemenang konsesi proyek jalan tol di Jawa diwajibkan membangun pula sebagian ruas di luar Jawa, seperti jalan tol Trans-Sumatera dan Trans-Sulawesi.

Dampaknya, kontraktor ataupun operator tidak hanya mengambil jalur gemuk, tapi juga mau menggarap ruas yang belum menguntungkan secara ekonomi. “Inovasi-inovasi semacam ini bisa menjawab keterbatasan fiskal pemerintah,” kata Emma.

Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Soebagiono mengatakan, selain kewajiban bundling, proses pembebasan lahan banyak terbantu oleh adanya dana talangan. Dana talangan kini diberikan oleh Badan Usaha Jalan Tol. Nantinya dana itu akan digantikan oleh badan layanan umum Kementerian Keuangan L-Man (Land Management). “Dulu dana-dana seperti ini tidak ada,” ujar Soebagiono.

Selain itu, pembenahan sistem penganggaran mengefektifkan pelaksana proyek. Misalnya, kini proyek bisa diadakan dengan kontrak tahun jamak (multiyear) dan sistem lelang dini. “Dengan begitu, kami tidak perlu bolak-balik buka lelang setiap tahun. Sekarang lebih intensif,” kata Soebagiono.

Kembali ke Berita

Berita Terkait

PT Sarana Multi Infrastruktur Perluas Sektor yang Dibiayai Proyek Tol Bogor Outer Ring Road Dapat Pembiayaan SMI Rp660 Miliar Kunjungi Proyek Panas Bumi Sorik Marapi Sekarang Cek Proyek Infrastruktur Bisa Lewat Aplikasi Sarana Multi Infrastruktur Diminta Garap Daerah Tertinggal