Berita


Bukan Cuma Masalah Pendanaan

Hampir sewindu PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) hadir sebagai perusahaan pembiayaan infrastruktur. Melalui beragam fitur pembiayaan, SMI menjelma menjadi salah satu pemain sentral untuk pembiayaan di hampir semua proyek strategis pemerintah. Untuk mengetahui apa saja tantangan pembiayaan infrastruktur di Tanah Air dan strategi SMI ke depan, Bisnis Indonesia mewawancarai Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur Emma Sri Martini, berikut petikannya.

Bisa digambarkan perkembanqan SMI sejauh ini?

Sekarang PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sudah lumayan berkembang dalam pertumbuhan aset, bisa dibilang sebagai BUMN yang cukup besar asetnya karena sekarang sudah Rp45 triliun. Dari jumlah itu, sudah dikomitmenkan untuk pembiayaan infrastruktur sekitar Rp44 trilun dengan nilai proyek sebesar Rp 186 triliun. Jadi, kurang lebih empat kali lipat.

Kalau modal pemerintah yang disetor ke SMI itu Rp30 triliun, jadi multiplier kurang lebih 7,1%. Kalau SMI disetarakan dengan perbankan, kami sudah masuk BUKU IV. Yang membedakan SMI dengan bank mungkin bentuk kelembagaannya.

Apa tujuan dibentuknya SMI?

R?merintah mendirikan SMI di luar perbankan karena menyadari untuk infrastruktur itu tidak bisa sumber dananya dari deposit, DPK yang biasanya jangka pendek, deposito, tidak mungkin 10—15 tahun. Padahal, pinjaman ke infrastruktur itu tenornya panjang ada yang 7 tahun, 10 tahun, bahkan ada yang 25 tahun.

Jadi tujuan pemerintah mendirikan lembaga seperti SMI harapannya ke depan industri ini menjadi sama ramainya dengan perbankan, yang bisa menjadi sumber pendanaan untuk infrastruktur yang menjadi pelengkap perbankan.

Kami fokus ke mandarnya yakni infrastruktur, yang memiliki risiko tinggi, tenornya panjang, profil risikonya susah, sedangkan perbankan di mejanya banyak menu, ada ritel, korporasi.

Kalau SMI sangat fleksibel. Justru itu, kami di luar industri perbankan dengan harapan menjadi lebih inovatif dari sisi pendanaan, tenor rate-nya, sumber dananya selain dari modal, tentu Capital market, multilateral dan lainnya.

Dalam pembiayaan infrastruktur, sektor apa saja yang disasar dan apa tantangannya?

Kami di berbagai proyek prioritas strategis nasional di bawah perpres, permen kemenko. Kami ikut berpartisipasi di situ. Kami sejalan dengan proyek pemerintah.

Kalau dilihat dari pilar bisnisnya, SMI ini terbagi tiga yakni pembiayaan dan investasi, jasa konsultasi, dan pengembangan proyek. Kalau lihat infrastruktur kita, banyak sekali daftarnya tapi tidak ada yang garap. Masaknya bagaimana?

Pembiayaan itu di ujung, struktur proyek, due diligence, mana FS-nya, di situ kita lemah, baik itu proyek pemerintah maupun swasta. Akibatnya, proyek menjadi hanya daftar, tidak bisa disajikan kepada investor. Investor itu kan pengen tahu renim-nya berapa, risikonya seperti apa.

Jadi, masalah utama infrastruktur di pendanaan?

Masalahnya justru bukan melulu pada pendanaan tapi persiapan proyek, kesiapan proyek untuk menarik investor. Bahwa proyek kita banyak, itu benar dan diakui negara lain atau investor.

Namun, begitu mereka ke sini, mana proyek yang siap, siap due diligence, baru sebatas daftar. Ingin jadi pelabuhan, ingin jadi bandara kan periu study. Investor mau tahu berapa renim-nya, berapa investasinya. Nah, itu jadi kendala kita.

Kendala berikutnya ialah komitmen dari setiap stakeholder. Contohnya, konsesi untuk jalan tol. Secara struktur proyek simple, yang susah pengadaan lahannya karena berupa bentangan atau listrik susahnya multistakeholder.

Masing-masing proyek punya karakteristiknya [tingkat kesulitan) sendiri yang butuh waktu untuk dituangkan dalam suatu proyek yang siap ditawarkan. Itu tantangan lain kita yakni kapasitas, komitmen, dan persiapan proyek.

Cara mengatasi tantangan lain itu?

Oleh karena itu, SMI tidak hanya menunggu di financing tapi juga jasa konsultasi dan persiapan proyek. Kami membantu swasta yang memiliki inisiatif proyek untuk kemudian distrukturkan supaya bisa cepat, termasuk mendapatkan financial closed.

Ketiga, KPBU [kemitraan pemerintah dan badan usaha] atau PPP \public private partnership]. PPP itu komitemen kerja sama publik dengan swasta. Dengan mengundang swasta, tidak berarti pemerintah lepas tangan.

Biasanya infrastruktur itu lintas stakeholder untuk perizinan, akuisisi lahan yang membuat persiapan proyek itu menjadi tidak secepat jika stakeholder-nya sedikit. Beberapa KPBU yang SMI terlibat itu antara lain SPAM Umbulan, Palapa Ring, SPAM Lampung.

Umbulan misalnya dari 2011, baru financial closed akhir Desember 2016. Butuh waktu 5 tahun untuk disiapkan, beberapa kali ubah strukturnya. PJPK-nya Pemprov Jatim tapi melibatkan lima pemerintah kota/kabupaten.

Menyatukan kepentingan ini tidak mudah. Menyatukan dalam bentuk komitmen bersama itu tantangan terbesar. Dari sisi komitmen, ini lebih susah karena nonteknikal. Politik masing-masing pemimpin ini tidak cocok sehingga banyak proyek infrastruktur yang berhenti di tengah jalan. Harusnya infrastruktur itu bicara kepentingan masyarakat, tapi kenyataannya tidak mudah.

Di tengah situasi serbasulit ini, bagaimana sikap SMI?

Kalau pembiayaan dan investasi, kami sudah jalan. Lebih kepada upaya menciptakan nilai yang lebih besar lagi. Kalau dilihat sudah banyak output dengan modal yang dikasih ke SMI. Kami juga mendapat dukungan oleh multirateral dari World Bank, ADB, UNDP, kemudian capital market.

Kami mendapat kepercayaan banyak dari multilateral, memberikan grant tematis kepada SMI. UNDP memberikan grant US$300.000 (2014), kemudian soft loan dari Bank Pembangunan Prancis untuk renewable energy, World Bank untuk geotermal.

Jadi, kami aktif di berbagai lini seperti transportasi, kelistrikan, telekomunikasi, irigasi, urban transport. Diversifikasi sektor kami mulai bagus. Sektor prioritas memang masih pada transportasi dan elektrifikasi.

Selama menjadi pucuk pimpinan di SMI, apa yang paling berkesan buat Anda?

Tentu setiap proyek punya karakteritiknya masing-masing. Dari sisi keunikan pembiayaan mungkin Trans-Sumatra karena jelas sekali keunikannya, tenornya 25 tahun. Sampai sekarang SMI masih satu-satunya yang membiayai. Artinya, bagi yang lain proyek tersebut belum terlalu menguntungkan, risikonya terlalu besar, IRR-nya belum terlalu meyakinkan.

Kalau tol di Jawa itu hanya awalnya, 3—5 tahun tumbuh tinggi. Ini tidak sama dengan Sumatra. Saya pilih tol Sumatra karena kalau infrastrukturnya tidak dibangun, ekonominnya tidak tumbuh. Infrastruktur tumbuh dulu baru ekonomi tumbuh. Pemerintah harus ada dulu untuk membangun infrastruktur.

Ini sejalan dengan fokus kami pada infrastruktur, memberikan pembiayaan 25 tahun, kami masih gendong sendiri. Kalau barang sudah jadi, trafiknya sudah terbukti, kami bisa jual ke perbankan. Dampak tol itu akan menekan biaya logistik. Pembangunan akan tumbuh di sisi kiri dan kanan jalan, ekonomi tumbuh. Ini proyek strategis nasional. Betul-betul mandat dari pemerintah.

Upaya SMI mempromosikan pembiayaan infrastruktur?

Kami baru saja membantu Waskita Toll Road (WTR) yang memiliki 17 konsesi sebesar Rp 1,5 triliun masuk di equity. Share kami 12,9% di WTR. Ini memberikan contoh SMI mempromisikan dana jangka panjang. Kami juga menggandeng Taspen karena dana pensiun itu jangka panjang.

Mengubah paradigma untuk investasi di infrastruktur itu tidak mudah karena dinilai high risk. Ini harus diubah sedemikian rupa sehingga bisa menarik dana jangka panjang seperti dana pensiun, dana haji karena kalau dimobilisasi besar sekali.

Kami juga akan gandeng BPJS, kemudian membentuk unit usaha syariah (UUS) untuk memperbesar kapasitas pendanaan kami. Kalau investornya syariah, kami punya UUS, dana-dana dari Middle East bisa melalui UUS ini sehingga bisa melengkapi produk konvensional yang sudah ada.

Apa target SMI pada tahun ini?

Targetnya, aset kami bisa mencapai Rp65 triliun dengan project cost harapannya Rp250 triliun. Ini akumulasi sampai akhir 2017 ya. Pada akhir tahun kemarin Rpl50 triliun. Naik cukup besar karena kami masuk di modal WTR.

Bagaimana Anda memotivasi karyawan?

Saya sih kerja santai tapi serius. Kami tahu waktu kapan harus santai kapan harus serius karana kerja itu harus nyaman, nyaman hati, nyaman pikiran, nyaman segalanya. Kalau nyaman, kita bisa kerja fokus. Kemudian yang saya tanamkan ke anak-anak adalah kerja harus ikhlas di samping cerdas. Otomatis, yang masuk SMI itu sudah cerdas karena ada seleksi. Cerdasnya sudah ada, paling penting ikhlas.

Saya pulang ke rumah itu kadang jam 02.00, kadang jam 04.00. Paling cepat itu jam 10 malam. Namun, dijalani saja dengan ikhlas. Tekanan pasti ada karena SMI sudah makin besar. Yang penting kami bekerja dengan tidak ada agenda masing-masing, tidak ada agenda lain.

Wacana menjadikan SMI sebagai lembaga pembiayaan pembangunan?

Itu sedang direncanakan pemerintah dalam rangka empowerment SMI sebagai katalisator dalam pembiayaan infrastruktur yang high risk. Yang penting infrastruktur harus terbagun, profit tidak terlalu gede. Pemerintah ingin mendorong supaya dananya lebih murah sehingga bisa memberikan rate yang murah untuk infrastruktur. Kalau kami di bawah UU BUMN, persero making profit, sedangkan pembiayaan infrastruktur tidak harus making profit tapi harus sustainable.

Indonesia sudah lama tertinggal. Kita harus ngebut di berbagai sektor. Nah, lembaga ini diharapkan bisa memberikan pembiayaan yang tidak komersial. Prosesnya ada di Senayan. Cepat lambat tergantung di sana.

Bisnis Indonesia - Bukan Cuma Masalah Pendanaan

Kembali ke Berita

Berita Terkait

Geo Dipa-SMI Kembangkan PLTP Dieng 2019 Dimulai, RS Tipe B Tanjung Selor Selesai 2020 Resmikan RSUD Konawe, Sri Mulyani: Uang Pajak Dikembalikan ke Rakyat PT Sarana Multi Infrastruktur Perluas Sektor yang Dibiayai Proyek Tol Bogor Outer Ring Road Dapat Pembiayaan SMI Rp660 Miliar