Berita


Bupati Juga Sreg Sistem KPBU

Rencana pembangunan RSUD baru di wilayah barat dengan model kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) mendapat respons dari Bupati Saiful Ilah. Dia menilai, dengan sistem KPBU itu, anggaran yang dibutuhkan relatif lebih sedikit. Pembangunan RSUD juga bisa berjalan cepat.

Saiful mengatakan, pemkab sudah membandingkan sejumlah mekanisme untuk mewujudkan rumah sakit tersebut. Hasilnya, KPBU jauh lebih menguntungkan. Seluruh anggaran sudah disediakan di awal proyek oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) selaku penyokong anggaran. “Kebutuhan dana sudah dicukupi,” katanya saat ditemui setelah menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD kemarin (7/9).

Dia menegaskan, pembangunan rumah sakit itu dimulai tahun depan. Sebelum 2021, layanan kesehatan yang berlokasi di Desa Tambak Kemerakan, Krian, tersebut diproyeksikan sudah selesai. “Setelah itu, rumah sakit bisa langsung beroperasi,” ujar bupati berusia 68 tahun itu.

Pada tahun pertama operasi, rumah sakit tersebut diperkirakan sudah bisa memperoleh pendapatan cukup besar. Hitungannya bisa mencapai Rp 45 miliar.

Kelebihan lain, pemkab tidak perlu susah-susah menyiapkan karyawan. Sebab, PT SMI sudah mencukupi tenaga medis dan nonmedis. Total jumlah pegawai yang bekerja di rumah sakit itu sebanyak 218 orang. Mulai dokter, perawat, asisten, apoteker, hingga tenaga nonmedis.

Pernyataan senada disampaikan Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan. Dia menjelaskan, mekanisme KPBU itu jauh lebih efisien secara ekonomi. Dalam pemaparan di Jakarta, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun RSUD baru tersebut tidak sampai Rp 250 miliar. “Hanya Rp 220 miliar,” katanya.

Seperti diberitakan kemarin, salah satu megaproyek pemkab pada 2018 adalah pembangunan RSUD di wilayah barat. Untuk membiayai megaproyek itu, pemkab berencana ngutang ke PT SMI. Rencananya, pemkab mengangsur Rp 100 miliar per tahun selama 10 tahun dari APBD. Dengan demikian, total uang yang dikeluarkan mencapai Rp 1 triliun. Namun, setiap tahun pemkab juga mendapat setoran dari pengelola rumah sakit ke pendapatan asli daerah (PAD).

Besarnya setoran disesuaikan dengan jumlah keuntungan rumah sakit. Pada tahun pertama, estimasi pemasukan ke PAD mencapai Rp 45 miliar. Kabarnya, setiap tahun besaran setoran itu meningkat sesuai hasil pendapatan rumah sakit. Jika dirata-rata setoran ke PAD hanya Rp 45 miliar per tahun, total pemasukan ke pemkab Rp 450 miliar (Rp 45 miliar x 10 tahun). Artinya, pemkab mengeluarkan uang Rp 1 triliun dan mendapat pemasukan Rp 450 miliar.

Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Bangun Winarso mengatakan, penjelasan dari PT SMI memang sekilas sangat menguntungkan pemkab. Namun, karena uang ngutang, tentu ada ketentuan bunga. “Kami akan tanyakan apakah betul mendatangkan keuntungan besar,” jelasnya.

 

Jawa Pos - Bupati Juga Sreg Sistem KPBU

Kembali ke Berita

Berita Terkait

Dirut SMI Bakal Tegas Pecat Pegawai Penyebar Kebencian Kunjungi Proyek Panas Bumi Sorik Marapi Sekarang Cek Proyek Infrastruktur Bisa Lewat Aplikasi Sarana Multi Infrastruktur Diminta Garap Daerah Tertinggal SMI Berfokus Pada Pembiayaan Infrastruktur Pariwisata