Berita


Dana Abadi Panas Bumi Capai Rp 3,7 Triliun

JAKARTA – Pemerintah menyiapkan dana abadi untuk pengembangan panas bumi (geotermal) senilai 3,7 triliun. Direktur Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Yunus Saefulhak, mengatakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun ini mencapai Rp 3 triliun. Adapun tambahan US$ 55,25 juta atau Rp 711 miliar berasal dari hibah Bank Dunia.

Setelah dana ini siap, kata Yunus, pengeboran eksplorasi sumur geotermal perdana bakal dilaksanakan tahun depan. “Ada dana government drilling untuk eksplorasi panas bumi. Peraturan Menteri Keuangan untuk pengelolaan pembiayaan infrastruktur panas bumi sudah terbit,” kata Yunus di Jakarta, kemarin.

Regulasi pembiayaan infrastruktur panas bumi yang dimaksud Yunus adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.08/2017. Melalui aturan ini, pemerintah menugaskan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk mengelola dana abadi geotermal.

Adapun pelaksanaan pengeboran bakal diusulkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pengusul memberikan informasi pendahuluan berupa kondisi geologi, geofisika, geokimia, dan landaian suhu yang sebelumnya disurvei oleh Badan Geologi. Kementerian Energi pun bisa mengusulkan pembiayaan survei pendahuluan di wilayah terbuka dari SMI.

Nantinya, persetujuan proposal bakal dibahas bersama dalam Komite Bersama yang terdiri atas tim teknis Kementerian Keuangan bersama Kementerian Energi. SMI juga dapat mengirimkan tenaga ahli untuk mendukung pekerjaan komite tersebut. Jika proposal mendapat lampu hijau, Komite Bersama akan menunjuk perusahaan jasa pengeboran untuk memulai pencarian panas bumi.

Yunus mengatakan eksplorasi bakal berlangsung di wilayah kerja yang belum dikelola oleh kontraktor. Namun pemilik konsesi suatu blok juga dapat meminta kerja sama eksplorasi dengan pemerintah. Syaratnya, pengelola blok itu berstatus badan usaha milik negara di bidang panas bumi. Perusahaan juga harus memastikan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero).

Sedangkan SMI wajib menyusun rencana pengelolaan dana paling sedikit sekali dalam setahun. Kewajiban lainnya adalah pengawasan eksplorasi serta pemeriksaan dananya melalui konsultan independen.

Jika eksplorasi berhasil, kata Yunus, datanya bakal dimanfaatkan Kementerian Energi sebagai bekal lelang wilayah kerja. Kemudian, pemenang wilayah kerja harus mengganti biaya eksplorasi yang dikeluarkan. Dana kompensasi itu bakal digunakan SMI untuk membiayai eksplorasi berikutnya. “Intinya supaya bisa melakukan pengeboran lagi di tempat lain,” ujar Yunus. Sebaliknya, jika eksplorasi gagal, pemerintah tidak menerima kompensasi apa pun.

Uji coba pelaksanaan dana bakal berlangsung di Wae Sano, Nusa Tenggara Timur, tahun depan. Hingga 2022, Yunus menargetkan PT SMI mampu mengucurkan dana untuk eksplorasi lima blok panas bumi di Indonesia timur.

Anggota Dewan Energi Nasional, Rinaldy Dalimi, mengapresiasi terobosan pemerintah melalui skema pendanaan ini. Dana abadi geotermal, kata dia, mampu menurunkan harga jual listrik dari sumber energi baru terbarukan tersebut. Namun Rinaldy mengkritisi regulasi yang mengizinkan SMI untuk menangguk untung dari biaya kompensasi. “Keuntungan boleh saja, tapi jangan seperti margin pembiayaan komersial,” ujarnya. Robby Irfany.

 

Koran Tempo - Dana Abadi Panas Bumi Capai Rp 3,7 Triliun

Kembali ke Berita

Berita Terkait

55 PPA Bakal Dapat Perhatian Khusus Request for Expressions of Interest: Consulting Services for Detailed Engineering Design (DED) of Road Improvement and Bridge Construction Project Sri Mulyani: Tol Trans Sumatera Berikan Banyak Dampak Positif Danai Tol Trans Sumatera, 7 Bank Kucurkan Rp 8 Triliun ke Hutama Karya Sindikasi 7 Bank & SMI Biaya Tol Trans-Sumatra Garapan Hutama Karya