Berita


Defisit Disepakati 2,41%, Penerbitan SBN Capai Rp 404,3 T

Jakarta – Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati defisit anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 sebesar 2,41% dari produk domestik Bruto (PDB). Dengan perkiraan PDB sebesar Rp 13.776 triliun, maka nilai nominal defisit anggaran sekitar Rp 332 triliun.

Berdasarkan asumsi tersebut, maka pembiayaan tahun depan diperkirakan sebesar Rp 334,48 triliun dengan rincian pembiayaan utang sebesar Rp 339 triliun, pembiayaan investasi minus Rp 48,7 triliun, pemberian pinjaman minus Rp 6,4 triliun, kewajiban penjaminan minus Rp 924 miliar, serta pembiayaan lainnya Rp 300 miliar

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Robert Pakpahan menyatakan, pembiayaan utang rencananya akan dilakukan dengan penerbitann SBN netto Rp 404,3 triliun sisanya dari pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri. Penerbitan SBN netto ini naik dibandingkan dengan pagu APBN Perubahan 2016 yang sebesar Rp 364,8 triliun. “Tapi kalau dilihat secara gross itu memang ada penurunan,” kata dia di Jakarta, Kamis (22/9).

Robert menambahkan, tidak ada perbedaan dari struktur surat utang dalam denominasi valuta asing (valas) yang akan diterbitkan tahun depan yang meiputi global bond, euro bond, samurai Bond, dan global sukuk. “Porsi valas diperkirakan sebesar 20-30% dari total penerbitan SBN. Namun, hal itu perlu dikaji lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi pasar keuangan pada tahun depan,” Robert.

Untuk pembiayaan investasi, jika mencakup investasi pada BUMN (PMN) mencapai Rp 4 triliun masing-masing untuk PT PII Rp 1 triliun, PT SMF Rp 1 triliun, dan PT SMI Rp 2 triliun. Lalu PMN kepada LPEI Rp 3,2 triliun, investasi pada BLU pusat pengelolaan dana pembiayaan perumahan Rp 9,7 triliun, LPMUKP Rp 500 miliar, LPDB Rp 500 miliar, DPPN Rp 2,5 triliun, LMAN Rp 20 triliun.

Kemudian investasi kepada LKI termasuk IDB, ICD , IFAD, IDA, dan AIIB Rp 1,9 triliun. “Satu-satunya yang berubah adalah investasi pada BLU LMAN yang hanya disetujui menjadi Rp 20 triliun dari rencana semula Rp 21,65 triliun seiring rendahnya realisasi PMN tahun ini. Di satu sisi DPR ingin mendorong penghematan anggaran untuk program prioritas, dan agar belanja K/L pemerintah tepat sasaran,” tambah dia.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Sonny Loho menjelaskan, besarnya suntikan modal tersebut adalah untuk menjalankan fungsi landbank atau bank tanah dalam rangka mendukung pembangunan infrastratruktur. “Untuk RAPBN 2017 itu Rp 21,6 triliun memang merupakan permintaan dari berbagai Kementerian Lembaga. Seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan yang lainnya. Jadi kan K/L tersebut itu butuh lahan untuk pembangunan jalan, bandara, pelabuhan,” kata dia.

Sonny menambahkan, dana yang nantinya dicairkan tidak akan hilang, sebab akan tercatat dalam neraca aset pemerintah. “Uangnya itu bukan uang hilang. Tapi masuk di neraca aset nanti,” kata Sonny.

Wakil Ketua Banggar Said Abdullah menyoroti usulan suntikan modal atau penyertaan modal negara (PMN) untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar Rp 3,6 triliun untuk tahun depan tetap disetujui oleh Panitia Kerja (Panja) Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, ini untuk yang terakhir kalinya.

Said menerima alasan BPJS Kesehatan, yaitu rendahnya penerimaan karena besaran iuran yang tidak ideal dan masih banyaknya peserta yang tidak membayar iuran dengan benar. Akan tetapi, Said meminta agar hal tersebut tidak terulang lagi di tahun mendatang.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengakui bahwa tingkat kepatuhan iuran (kolektabilitas) peserta BPJS kesehatan masih rendah di kisaran 60%, artinya mereka tidak rutin membayar. Diakuinya tantangan yang dihadapi ada pada kelompok peserta bukan penerima upah.

 

Sumber

Kembali ke Berita

Berita Terkait

PT Sarana Multi Infrastruktur Perluas Sektor yang Dibiayai Proyek Tol Bogor Outer Ring Road Dapat Pembiayaan SMI Rp660 Miliar Kunjungi Proyek Panas Bumi Sorik Marapi Sekarang Cek Proyek Infrastruktur Bisa Lewat Aplikasi Sarana Multi Infrastruktur Diminta Garap Daerah Tertinggal