Berita


Demi Percepat Infrastruktur, Pemprov akan Penuhi Syarat Pinjam Dana PT SMI

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR – Rencana meminjam sejumlah dana segar ke lembaga pembiayaan di bawah Kementerian Keuangan bakal terus diperjuangkan Pemprov Kaltara.

Banyaknya syarat-syarat yang diminta PT Sarana Multi Infrastruktur itu tidak membuat pemprov kendor.
Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mengatakan, selain melihat kapasitas fiskal daerah, pemprov akan berupaya pula memenuhi syarat teknis yang diminta PT SMI. Seperti halnya syarat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Keuangan.

“SMI berjalan dan berproses. Syarat-syaratnya kami akan penuhi. Sama saja ketika mau masuk kuliah atau SMA apalagi perguruan tinggi yang terkenal. Itu mesti melewati tes, meskipun sulit,” sebutnya, Senin (8/8/2016) saat ditemui di Kantor Gubernur Kaltara.

Dana segar di awal menjadi incaran pemprov. Tujuannya, untuk membiayai rencana pembangunan infrastruktur yang sejauh ini belum bisa dianggarkan lewat APBD maupun APBN.

Selain itu, Irianto juga mengakui bunga pinjaman 8,5 persen menjadi pertimbangan untuk segera menjadi mitra lembaga keuangan BUMN itu.

Sedikitnya ada 6 usulan pembangunan yang diajukan pemprov ke PT SMI.

Usulan itu, pembangunan RSUD Tipe B di Tanjung Selor, pembangunan jalan Tanah Kuning – Mangkupadi – Kampung Baru – Karang Tigau – Batas Bulungan Berau, pembangunan jalan auther ringroad di Bulungan, pematangan lahan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor, pembangunan jalan ring road Kota Tarakan, dan pembangunan jembatan Jelarai dan jalan pendekat di KBM Tanjung Selor.

Meski demikian, usulan yang paling prioritas kata Irianto adalah infrastruktur yang menunjang pelayanan dasar masyarakat seperti pelayanan kesehatan dan aksesibilitas (jalan dan jembatan), termasuk bidang lainnya seperti pendidikan dan pertanian (irigasi).

Suryanata Kepala Dinas Kesehatan mengatakan, pembangunan RSUD tipe B milik pemprov sebagaimana yang diusulkan dana pinjamannya Rp 350 miliar memang pantas untuk direalisasikan segera.

Alasannya, untuk memudahkan warga mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, bagi warga dari Tana Tidung maupun Malinau dan Nunukan.

“Jadi sangat layak ada rumah sakit provinsi. Di Tarakan itu kan untuk menghandle pintu gerbang Kaltara. Dikaitkan juga nanti dengan hadirnya Kota Baru Mandiri, memang sangat layak untuk hadir rumah sakit tipe B,” sebutnya.

Selain lahan yang sudah siap, studi kelayakan, detail enginering design, serta analisis dampak lingkungan pembangunan RSUD Provinsi sudah diselesaikan.

“Tinggal dananya saja. Kami harap tim teknis pemprov bisa memprioritaskan pinjaman dana pembangunan rumah sakit ini. Karena tahun lalu dan tahun ini ada reformulasi anggaran di Kemenkeu sehingga RSUD ini tidak dapat anggaran pusat,” sebutnya.

Berkaitan kemungkinan “bentroknya” tugas dan fungsi pelayanan dengan RSUD Soemarno Sosroatmodjo Bulungan, Suryanata mengatakan telah terbagi kelas dan tipe pelayanan masing-masing.
“Seperti di Makassar. Ada rumah sakit Makassar, berseberangan jalan saja dengan rumah sakit Ujung Pandang,” sebutnya.

 

Sumber

Kembali ke Berita

Berita Terkait

Geo Dipa-SMI Kembangkan PLTP Dieng 2019 Dimulai, RS Tipe B Tanjung Selor Selesai 2020 Resmikan RSUD Konawe, Sri Mulyani: Uang Pajak Dikembalikan ke Rakyat PT Sarana Multi Infrastruktur Perluas Sektor yang Dibiayai Proyek Tol Bogor Outer Ring Road Dapat Pembiayaan SMI Rp660 Miliar