Berita


Infrastruktur Tekan Kesenjangan

Pembangunan infrastruktur menjadi andalan pemerintah dalam mengatasi kesenjangan kesejahteraan antarpulau. Namun, kebutuhan anggaran pembangunan amat besar. Mekanisme dana talangan diyakini menjadi solusi tepat untuk mempercepat pembangunan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengemukakan hal itu saat menjadi pembicara dalam seminar nasional bertajuk “Pembangunan Infrastruktur Indonesia dalam Rangka Menunjang Pembangunan Ekonomi” di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Senin (17/7). Turut hadir sebagai pembicara, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil, dan pakar ekonomi UGM Tony Prasetiantono.

“Tantangan disparitas antarwilayah masih tinggi. Karena itu, prioritas pembangunan infrastruktur akan dilakukan di wilayah perbatasan guna mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Basuki.

Kontribusi pertumbuhan domestik bruto masih didominasi Pulau Jawa, yakni 58 persen. Adapun Sumatera 22 persen dan sisanya di luar kedua pulau itu.

Untuk itu, pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur di wilayah timur Indonesia. Dalam dua tahun terakhir, hasilnya mulai terlihat dengan kenaikan indeks daya saing Indonesia dari peringkat ke-72 menjadi ke-60. Kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur periode 2015-2019 mencapai Rp 4.796 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo sepakat menuntaskan masalah kesenjangan diperlukan desain pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif. Salah satu kelemahan di Indonesia adalah persoalan infrastruktur yang perlu pembenahan dan pemerataan. “Arah desain pembangunan sesuai program Nawacita Presiden Joko Widodo sudah tepat. Jika implementasi pembangunan sesuai dengan desain yang dibuat, kita dapat mengaktualisasi potensi wilayah perbatasan,” ujarnya.

Sementara Tony menyarankan pemerintah fokus menggenjot pembangunan infrastruktur di wilayah terluar dan melupakan wacana pemindahan ibu kota negara ke Kalteng. Pemindahan itu membutuhkan dana besar. “Setidaknya butuh minimal Rp 500 triliun untuk memindahkan ibu kota ke Palangkaraya. Akan lebih efektif jika dana ini dipakai untuk pemerataan pembangunan,” kata Tony. Apabila dana belanja infrastruktur dibebani dengan biaya membangun ibu kota baru, dikhawatirkan terjadi konflik target realisasi program.

 

Kompas - Infrastruktur Tekan Kesenjangan

Kembali ke Berita

Berita Terkait

Sekarang Cek Proyek Infrastruktur Bisa Lewat Aplikasi Sarana Multi Infrastruktur Diminta Garap Daerah Tertinggal SMI Berfokus Pada Pembiayaan Infrastruktur Pariwisata Sri Mulyani Minta PT SMI Selektif Pilih Proyek yang Akan Didanai Setelah LRT Jabodebek, Ini Proyek Kerjasama Kemenhub dengan SMI