Berita


Jakarta Bentuk Regulator Kereta Perkotaan

Pemprov DKI mematangkan pembentukan tim regulator kereta api perkotaan sebagai langkah awal pengoperasian proyek strategis mass rapid transit dan light rail transit serta transportasi berbasis kereta api lainnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Tuty Kusumawati mengatakan pembentukan regulator tersebut sudah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23/2007 tentang Perkeretaapian terutama mengatur terkait dengan sumber daya manusianya (SDM).

“Kita kan sedang mengerjakan proyek mass rapid transit [MRT] dan light rail transit [LRT], tentu harus ada regulasi yang mengatur itu khusus untuk kereta api perkotaan,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (10/7).

Dia menuturkan tim regulator kereta api perkotaan yang ada di DKI nantinya mengatur SDM perkeretapian mulai dari perencana, pemeriksa, tenaga perawatan, tenaga penguji, awak sarana, inspektur hingga auditor.

Selain itu, cantolan hukum lainnya, kata dia, terdapat dalam Beraturan Pemerintah No. 56/2009 tentang penyelenggaraan perkeretaapian Pasal 18 yang khusus membahas terkait rencana induk perkeretaapian provinsi.

“Jadi sebelum pekeretaapian di DKI beroperasi regulasinya sudah ada dan tidak harus menunggu dulu MRT dan LRT bisa digunakan,” katanya.

Dia memaparkan, tim regulator terdiri dari berbagai lintas instansi dan lembaga termasuk operator perkeretaapian di DKI yakni MRT, LRT, Jakarta Com-muter Line dan lainnya.

Saat ini, kata dia, Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI tengah berkoordinasi dengan Ke-menterian Perhubungan untuk mematangkan proses pembentukan tim regulator tersebut yang selanjutnya diproses di tingkat pemerintah daerah.

Sementara itu, Wakil Kepala Dinas Perahubungan dan Transportasi DKI Sigit Wijatmoko mengatakan pembentukan regulator akan fokus pada infrastruktur dan operasional termasuk soal keselamatan, lalu lintas dan Standard operating procedure (SOP) yang harus dipenuhi perkeretaapian di Jakarta.

Menurutnya, pembentukan regulator tersebut untuk menghasilkan regulasi yang nantinya merumuskan tugas-tugas SDM di perkeretaapian Jakarta.

“Dalam UU 23/2007 itu kan diatur soal kereta api nasional dan perkotaan yang dikelola pemda. Nah ini yang daerah kita sedang matangkan. Apalagi nanti kan ada pembangunan transit oriented development (TOD) dan lainnya,” ujarnya.

Sigit menuturkan di Dishub sendiri terdapat unit pelaksana teknis (UPT) perkeretaapian yang fokus bekerja untuk sistem transportasi berbasis kereta api di Jakarta, namun regulasi perkeretaapian perkotaan dibutuhkan untuk memperluas aturan.

Dishub DKI selaku leading seetor proyek tersebut tidak hanya menggandeng lembaga dan instansi terkait, tetapi juga menekankan kepada operator untuk terlibat proses persiapan regulator SDM perkeretaapian tersebut.

Saat dihubungi secara terpisah, Direktur Keuangan dan Administrasi PT MRT Jakarta Tuhiyat mengatakan, selaku operator, pihaknya sudah mulai merekrut SDM yang bertugas untuk operasional MRT.

Proses perekrutan tersebut dilakukan sesuai aturan perkeretaapian terutama tenaga-tena-ga operasional yang berkaitan khusus dengan pengoperasian MRT Jakarta yang ditargetkan beroperasi pada Maret 2019..

Dia menuturkan, pihaknya telah mempresentasikan proses-proses perekrutan SDM tersebut kepada Pemprov DKI.

“Untuk kebutuhan tenaga operasional, kami butuh sekitar 400 orang, sedangkan yang sudah kami rekrut hingga saat ini sekitar 60 orang,” katanya.

LRT MEDAN

Dari Sumatra Utara dilaporkan, Pemerintah Kota Medan berharap agar PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) mulai melakukan perencanaan proyek pembangunan LRT di kotanya serta menunaikan tugas lain sesuai dengan perjanjian.

Wali Kota Medan Dzulmi Eldin mengungkapkan, sekitar sebulan lalu Pemkot Medan dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas Penyiapan Proyek dan Peendampingan Transaksi pada Proyek Infrastruktur Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Transportasi Kota Medan.

Penandatanganan perjanjian itu dinilainya merupakan langkah yang lebih maju dalam penyediaan sistem transportasi Kota Medan yang modem, andal dan nyaman.

Ini juga menjadi tahapan yang dianggap penting sebagai pedoman dan aturan bersama bagi masing-masing pihak untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga pekerjaan penyiapan proyek KPBU atau Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha untuk Transportasi Kota Medan dapat berjalan lancar.

“Kami berharap PT SMI bisa secara sungguh-sungguh menyiapkan perencanaan proyek dan mendampingi kami selaku penanggung jawab proyek kerjasama serta mendampingi kami dalam memperoleh dukungan kelayakan dan dukungan pemerintah yang diperlukan,” kata Dzulmi Eldin, Senin (10/7).

Kemudian dia juga berharap agar masing-masing pihak meningkatkan koordinasi sehingga proses penyiapan dan pendampingan transaksi proyek infrastruktur KPBU Tran-sportasi Kota dapat berjalan lancar sesuai dengan target yang diinginkan.

Adapun perjanjian tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Kesepakatan Induk antara Direktur Jenderal Pengelolaan R?mbiayaan dan Risiko dengan Wali Kota Medan pada Mei 2017.

Ini juga sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Penugasan dari Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko kepada PT SMI (Persero).

Perjanjian disusun dalam rangka pemberian fasilitas penyiapan dan pelaksanaan transaksi untuk Proyek KPBU Transportasi Kota Medan dari Kementerian Keuangan kepada Pemkot Medan berdasarkan PMK 265/2015.

Dalam fasilitas ini, Kemenkeu bertindak sebagai penyedia fasilitas dan Pemkot Medan sebagai penerima fasilitas. SMI menjadi pelaksana fasilitas yang ditugaskan Kemenkeu.

 

Bisnis Indonesia - Jakarta Bentuk Regulator Kereta Perkotaan

Kembali ke Berita

Berita Terkait

55 PPA Bakal Dapat Perhatian Khusus Request for Expressions of Interest: Consulting Services for Detailed Engineering Design (DED) of Road Improvement and Bridge Construction Project Sri Mulyani: Tol Trans Sumatera Berikan Banyak Dampak Positif Danai Tol Trans Sumatera, 7 Bank Kucurkan Rp 8 Triliun ke Hutama Karya Sindikasi 7 Bank & SMI Biaya Tol Trans-Sumatra Garapan Hutama Karya