Berita


Kemenhub Cari Alternatif Skema Pendanaan LRT

JAKARTA – Pemerintah masih mengkaji skema pendanaan proyek Light Rail Transit (LRT) atau kereta ringan terintegrasi yang menghubungkan Jakarta, Bogor, Depok serta Bekasi. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, dengan adanya berbagai alternatif skema pendanaan maka pemerintah bisa lebih menghemat anggaran.

“Artinya dengan begitu, anggaran bisa lebih diatur. Ini supaya kita bisa lebih mengatur lagi waktu yang lebih panjang. Mengapa? karena APBN itu harus punya ruang untuk Indonesia sentris di daerah-daerah,” kata dia di Jakarta.

Seperti diketahui pemerintah melalui peraturan presiden telah menunjuk PT Adhi Karya untuk membangun proyek LRT Jabodebek dengan sistem klaim di penghujung tahun. Menurut Menhub selain penghematan, dengan skema alternatif skema pendanaan yang ada, maka arus kas juga bisa lebih panjang.

“Jadi cukup ada napas memberikan pendanaan untuk pembangunan APBN di luar Pulau Jawa,” sambungnya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Bappenas, PT Adhi Karya, PT Waskita Karya serta Sarana Multi Infrastruktur tengah membahas alternatif skema pendanaan pada Proyek LRT Jabodebek. Sejumlah skema pendanaan yang akan digunakan di antaranya Availibility Payment.

Skema tersebut memungkinkan adanya keterlibatan investor. Sekretaris Jenderal Kemenhub Sugihardjo mengatakan, pola pendanaan AP memungkinkan adanya penundaan pembayaran.

“Setelah proyek ini beroperasi, maka akan didistribusikan selama masa operasional. Artinya ada penundaan pembayaran dan disitu ada hitung-hitungan investasi margin. Pola ini bisa meringankan beban anggaran di APBN namun tetap ada share pemerintah,” papar dia.

Meski begitu, dia menegaskan, pihaknya masih mengkaji skema yang ada di luar skema Availibity Payment. “Skema yang ke dua, kami dorong investasi murni swasta. Namun untuk investasi ini kami harus menawarkan dan itu berarti bahwa investasi tersebut harus menarik bagi investor,” ucap Sugihardjo

Dia menambahkan bahwa skema AP akan melalui sistem beauty kontes atau melalui proses lelang. “Mereka yang bisa mengajukan proposal terbaik dari sisi kualitas maupun costnya,” ucap dia.

Sistem lelang tersebut nantinya akan berujung dengan sistem konsesi. “Jadi semua dipertimbangkan, termasuk ketika sudah operasional, tarifnya itu, fungsi berdasarkan pada periode waktu. Kalau waktu perjanjian pendek pasti tarifnya tinggi. Kalau tarifnya rendah berarti waktu konsesinya diperpanjang,” pungkas dia.

 

Sumber

Kembali ke Berita

Berita Terkait

PT SMI Kucurkan Pinjaman Rp 450 Miliar ke Kabupaten Muba 55 PPA Bakal Dapat Perhatian Khusus Request for Expressions of Interest: Consulting Services for Detailed Engineering Design (DED) of Road Improvement and Bridge Construction Project Sri Mulyani: Tol Trans Sumatera Berikan Banyak Dampak Positif Danai Tol Trans Sumatera, 7 Bank Kucurkan Rp 8 Triliun ke Hutama Karya