Berita


Ketidakpastian Skema Jadi Penghambat

JAKARTA — Proses persiapan dokumen tender untuk proyek pembangunan kereta api ekspres yang menghubungkan Bandara Halim Perdanakusuma dengan Bandara Soekarno-Hatta masih terkendala terkait dengan kepastian pemerintah dalam skema pembiayaan proyek tersebut.

Direktur PT Sarana Multi Infrastruktur Emma Sri Martini menyatakan adanya rencana pemerintah untuk menarik dukungan dan mengubah skema dalam pembangunan proyek KA ekspres ini menyebabkan proses persiapan sejumlah dokumen menjadi terhambat. “Kami masih tunggu kepastian dari pemerintah terkait dengan skema proyek ini, apakah akan tetap berjalan dengan skema KPS [kerja sama pemerintah dan swasta] atau swasta murni,” kata Emma kepada Bisnis, Rabu (25/2).

Dia menyatakan selaku fasilitator yang diberi penugasan oleh pemerintah untuk memfasilitasi persiapan dokumen proyek hingga persiapan transaksi proyek, SMI hingga saat ini belum melakukan perubahan terkait rencana pembangunan proyek KA bandara. Meskipun, Kementerian Perhubungan telah memberikan pernyataan bahwa pemerintah akan menarik dukungannya dari sisi pembiayaan untuk proyek tersebut.“Belum ada perubahan [dokumen] karena Kemenhub masih belum menyampaikan keputusan resmi terkait dengan perubahan skema proyek KA bandara,” ujarnya.

Mengenai kesiapan proyek tersebut, Emma mengungkapkan bahwa proses studi kelayakan sudah selesai dilakukan, sedangkan proses analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) masih dalam proses pengerjaan.

Menurutnya, begitu ada keputusan resmi dari Kemenhub terkait dengan skema pembangunan proyek KA Bandara, maka ditargetkan pelaksanaan proses tender selambat-lambatnya sudah bisa direalisasikan pada bulan keempat setelah adanya putusan.

DUKUNGAN
Lebih lanjut, Emma menilai pemerintah sebaiknya tetap dapat memberikan dukungannya untuk mempercepat implementasi pembangunan proyek KA bandara ini. Pasalnya, untuk membangun proyek terebut biaya investasi yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp23 triliun. “Kalau murni diserahkan kepada swasta saja, saya kira akan sulit untuk dikerjakan karena swasta masih membutuhkan dukungan dari pemerintah untuk mempercepat pengembalian investasi,” tuturnya.

Kalangan investor, imbuhnya, sebenarnya banyak yang tertarik dengan proyek tersebut. Dia menyatakan hingga akhir tahun lalu sudah ada sejumlah investor, konsultan, dan pemberi pinjaman yang melakukan konsultasi dengan SMI dan menyatakan minatnya untuk terlibat dalam pembangunan proyek transportasi massal tersebut. Namun, para investor itu belum memberikan komitmen pendanaan karena masih menunggu kejelasan dari pemerintah terkait skema pembiayaan.

Emma menjelaskan SMI sudah terlibat dalam pendampingan proyek KA bandara ini sejak 2011 dan hingga saat ini proyek tersebut belum berhasil direalisasikan. Lamanya proses per siapan seperti studi kelayakan, pengadaan lahan, serta masalah perizinan dinilai menja di faktor yang memperlambat laju pembangunan proyek dengan skema KPS tersebut.

Sebelumnya, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kemenhub Hanggoro Budi Wiryawan menyatakan pemerintah akan menarik dukungan dari sisi pembiayaan untuk rencana pembangun
an proyek KA ekspres dengan total panjang 33,8 kilometer tersebut.

Menurutnya, biaya pembangunan proyek tersebut sepenuhnya akan ditanggung oleh swasta selaku inves tor. Adapun, peran pemerintah dalam proyek tersebut ialah sebagai inisiator dan penyelenggara yang akan memberikan bantuan dalam hal perizinan dan persiapan dokumen.

Sementara itu, Dirjen Perkereta apian Hermanto Dwiatmoko mengatakan pihaknya segera mengeluarkan keputusan resmi terkait dengan skema pembangunan proyek KA bandara ini dalam waktu dekat.

Kemenhub juga akan mengajukan permintaan kepada SMI selaku fasilitator untuk segera menyusun
dokumen tender baru dengan skema pendanaan 100% dibiayai oleh swasta.

Hermanto menegaskan alasan pemerintah mencabut dukungan dari proyek tersebut karena mengikuti arahan dari Kementerian Keuangan yang menyatakan pendanaan proyek tersebut harus dilakukan oleh swasta mengingat layanan kereta itu bersifat komersial.

Dengan demikian, anggaran yang dimiliki Ditjen Perekeretaapian nantinya bisa lebih banyak dialihkan untuk pembangunan kereta api dibeberapa pulau di luar Jawa, seperti Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi.

Hal itu dilakukan untuk mendukung program pemerintah yang ingin mendorong pengembangan kawasan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah yang terletak di luar Jawa.

Proyek KA ekspress rute Bandara Halim ke Soekarno-Hatta ini di prediksi membutuhkan dana sekitar
Rp23 triliun. Rute kereta ekpres ini nantinya meliputi Halim, Cawang, Manggarai, Tanah Abang, Sudirman, Pluit hingga ke Terminal 3 dan Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta.

Dari rute tersebut, sebagian akan dibangun di bawah tanah (under-ground), sebagian lagi melayang (elevated). Rencana pembangunan ini bertujuan meningkatkan aksesibilitas dari dan ke Bandara
Soekarno-Hatta yang saat ini hanya bergantung pada jalan tol Sedyatmo dan jalan nontol Kalideres.

Kembali ke Berita

Berita Terkait

Sekarang Cek Proyek Infrastruktur Bisa Lewat Aplikasi Sarana Multi Infrastruktur Diminta Garap Daerah Tertinggal SMI Berfokus Pada Pembiayaan Infrastruktur Pariwisata Sri Mulyani Minta PT SMI Selektif Pilih Proyek yang Akan Didanai Setelah LRT Jabodebek, Ini Proyek Kerjasama Kemenhub dengan SMI