Berita


“Kita Terlalu Fokus Pada Proyek Besar”

Pesatnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015—2019 juga membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah. Berbagai regulasi telah diterbitkan, tetapi sejauh mana hal tersebut efektif untuk mendorong inisiatif pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur? Berikut petikan wawancara dengan David Ray, adviser PT PricewaterhouseCoopers Indonesia Advisory, belum lama ini.

Bagaimana Anda melihat pembangunan infrastruktur yang tengah gencar dilakukan Pemerintah Indonesia?

Saya bisa melihat dengan jelas bahwa infrastruktur jelas merupakan prioritas. Hal ini bisa dilihat anggaran negara yang dialokasikan untuk kementerian teknis seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, dan sebagai-nya. Saya melihat sudah banyak reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah. Menurut saya, tantangannya saat ini adalah bagaimana pemerintah dapat memobilisasi investasi, baik itu domestik maupun internasional untuk membiayai semua pembangunan ini.

Apakah Anda melihat pemerintah daerah telah memainkan peran yang penting dalam pembangunan tersebut?

Saya pikir kita cenderung melihat pemerintah daerah sebagai suatu masalah. Seharusnya ada perubahan pola pikir yang melihat bahwa pemerintah daerah adalah bagian dari solusi. Harus diakui bahwa kita memang masih memiliki sistem yang tersentralisasi. Pemerintah pusat masih menganut pendekatan top-down untuk memecahkan suatu masalah. Misalnya, infrastruktur sanitasi merupakan peran yang harus diisi oleh pemerintah daerah, tetapi saat ini pemerintah pusat dengan anggaran yang lebih besar, masih mengalokasikan banyak anggaran untuk mengambil peran tersebut. Saya pikir banyak peluang untuk dapat bergerak menuju pendekatan yang desentralisasi. Hal ini bisa dilihat dengan penyaluran dana alokasi khusus dan dana desa yang menuntut inisiatif dari pemerintah daerah. Dengan adanya penilaian ketersediaan layanan seperti air minum dan kualitas jalan, pemda baru dinyatakan berhak mendapatkan hibah.

Untuk menarik partisipasi swasta, pemerintah menggalakkan skema kerja sama pemerintah (KPBU) dan badan usaha atau public private partnership. Sejauh mana skema tersebut efektif untuk menutupi gap kebutuhan investasi untuk pembangunan dalam RPJMN?

Menurut saya, pemerintah selalu memfokuskan diri untuk melaksanakan proyek yang besar, yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi. Sebut saja proyek sistem penyediaan air minum yang membutuhkan waktu hingga 40 tahun hingga akhirnya sampai pada fase transaksi.

Kita semua terlalu fokus pada proyek besar sehingga luput pada peluang untuk membiayai proyek-proyek yang kecil. Misalnya, saat ini kami di PwC sedang mengerjakan proyek sederhana berbentuk KPBU, yaitu proyek lampu jalanan di Bandung. Konsepnya sangat sederhana, tetapi dapat menghemat uang pemerintah daerah. Pada dasarnya kami melibatkan swasta untuk mengganti teknologi lampu jalanan yang sudah usang dengan sistem LED [light emitting diode) dan melakukan pembayaran investasinya berdasarkan ketersediaan layanan.

Sebetulnya dengan proyek sederhana seperti ini, kita bisa menunjukkan ke pasar yang lebih luas bahwa ada banyak proyek yang meskipun berskala kecil, tetapi sangat bisa dilakukan. Ini akan menunjukkan Indonesia menjadi destinasi investasi yang unggulan bagi sektor swasta, baik itu domestik maupun internasional. Dari situlah kita dapat belajar untuk menangani proyek yang berskala lebih besar dan lebih kompleks.

Pemerintah memiliki target yang ambisius dalam RPJMN 2015-2019, tetapi sering-kali tidak sinkron dengan prioritas pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD. Sebaiknya bagaimana cara menyinkronkan keduanya?

Itulah kenapa pentingnya mereformasi sistem pemberian hibah sehingga pemerintah daerah hanya berhak mendapatkannya ketika telah mencapai indikator yang ditentukan seperti ketika mereka berhasil menunjukkan peningkatan pelayanan air minum.

Peluang lainnya adalah dengan memanfaatkan pinjaman kepada pemerintah daerah, dalam hal ini program Regional Infrastructure Development Fund yang disalurkan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur. Gabungan pendanaan berbagai institusi multilateral seperti World Bank, AIIB, sebanyak total US$400 juta untuk infrastruktur daerah merupakan kesempatan yang harus dimanfaatkan.

Selain itu, Permendagri Nomor 96/2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur yang diterbitkan tahun lalu mengenai availability payment juga merupakan momentum penting. Dengan skema ini, pemerintah daerah dimungkinkan menginisiasi proyek infrastruktur dan menarik minat swasta.

Kembali ke Berita

Berita Terkait

Geo Dipa-SMI Kembangkan PLTP Dieng 2019 Dimulai, RS Tipe B Tanjung Selor Selesai 2020 Resmikan RSUD Konawe, Sri Mulyani: Uang Pajak Dikembalikan ke Rakyat PT Sarana Multi Infrastruktur Perluas Sektor yang Dibiayai Proyek Tol Bogor Outer Ring Road Dapat Pembiayaan SMI Rp660 Miliar