Berita


Kuala Tanjung—Parapat Diusulkan Berskema PINA

PT Hutama Karya mengusulkan agar proyek tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat yang menjadi akses Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba menjadi proyek yang dibiayai dengan skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah atau PINA.

Direktur Pengembangan dan Investasi PT Hutama Karya Putut Ariwibowo mengatakan, alasan perusahaan mengajukan jalan tol sepanjang 143 kilometer itu menjadi proyek PINA karena proyek tersebut dinilai memiliki tingkat keekonomian yang lebih tinggi dibandingkan dengan ruas Trans-Sumatra lainnya.

Menurutnya, saat ini Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melakukan kajian terhadap opsi tersebut.

“Saya sudah lapor ke Bapak Bambang Brodjonegoro [Menteri PPN/Kepala Bappenas] dan sekarang masuk ke tahap konsultasi dengan skema PINA,” ujarnya, akhir pekan lalu.

PINA merupakan sumber pembiayaan alternatif agar dapat digunakan untuk berkontribusi dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur strategis nasional yang mempunyai nilai komersial dan berdampak untuk meningkatkan perekonomian nasional.

PINA dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari penanaman modal, dana kelolaan, perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga jasa keuangan lain, dan pembiayaan lain yang sah.

Menurut Putut, skema PINA dapat menjadi skema alternatif untuk memenuhi kebutuhan terhadap pembiayaan proyek Trans-Sumatra. Selama ini, perseroan mengandalkan penyertaan modal negara (PMN), pinjaman perbankan, dan penerbitan obligasi sebagai strategi pendanaan.

Adapun, dalam tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat, PT Hutama Karya membentuk konsorsium dengan PT Jasa Marga Tbk., dan PT Waskita Karya Tbk. dengan masing-masing kepemilikan secera berurutan sebesar 40%, 30%, dan 30%.

Perjanjian pengusahaan jalan tol dengan nilai investasi sebesar Rp13,40 triliun itu telah diteken pada Februari lalu dan saat ini dalam proses penetapan lokasi oleh Gubernur Sumatra Utara.

“Sekarang didefinitifkan dulu penlok [penetapan lokasi]-nya karena terkait dengan pembebasan lahan. Namun, sambil itu kami akan menyelesaikan pendanaan untuk ruasnya,” ujarnya.

TUNTASKAN KAJIAN

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan, pihaknya tengah menuntaskan kajian untuk menentukan proyek-proyek infrastruktur yang akan dibiayai dengan skema PINA tahap kedua.

Sebelumnya pada tahap pertama, skema PINA telah memfasilitasi pembiayaan ekuitas melalui divestasi saham PT Waskita Toll Road senilai Rp3,50 triliun kepada PT Sarana Multi Infrastruktur dan PT Taspen untuk pembiayaan 17 proyek jalan tol, terutama Trans-Jawa.

“Masih ada toll road yang membutuhkan dukungan pembiayaan, kemudian ada pembangkit listrik, dan tangki penimbunan minyak atau BBM. Untuk sementara fokus di tiga [proyek] itu,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah masih menggunakan pendekatan pembiayaan ekuitas dalam skema PINA tahap kedua ini, untuk memperkuat modal perusahaan yang mengerjakan proyek.

Saat ini kajian yang dilakukan meliputi jumlah dana yang dibutuhkan dan kelayakan proyek infrastruktur.

Meski demikian, dia menambahkan pemerintah masih mencari instrumen keuangan jangka panjang yang dapat membuat investor lebih nyaman dalam menanamkan modalnya melalui PINA.

“Jadi, [investasinya] tidak langsung, tetapi tetap mendatangkan return buat mereka dan memperkuat modal,” ujarnya.

Menurut Bambang, perusahaan pengelola dana jangka panjang masih menjadi investor paling potensial yang tengah dibidik pemerintah untuk melakukan PINA tahap kedua.

Berdasarkan data Bappenas, perusahaan nasional yang potensial menjadi investor antara lain BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, dan Jasa Raharja serta dana pensiun Bank Indonesia, PLN, Pertamina, Telkom dan Perkebunan.

Bisnis Indonesia - Kuala Tanjung-Parapat Diusulkan Berskema PINA

Kembali ke Berita

Berita Terkait

Sekarang Cek Proyek Infrastruktur Bisa Lewat Aplikasi Sarana Multi Infrastruktur Diminta Garap Daerah Tertinggal SMI Berfokus Pada Pembiayaan Infrastruktur Pariwisata Sri Mulyani Minta PT SMI Selektif Pilih Proyek yang Akan Didanai Setelah LRT Jabodebek, Ini Proyek Kerjasama Kemenhub dengan SMI