Berita


Lima BUMN keuangan ajukan PMN Rp 7 T

JAKARTA. Lima Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor keuangan diajukan pemerintah untuk mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN) 2016.Tambahan modal BUMN guna menyokong rencana kerja pemerintah.

Adapun kelima BUMN Keuangan antara lain PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 4,16 triliun, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebesar Rp 1 triliun. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) senilai Rp 1 triliun. Lalu PT Askrindo dan Perum Jamkrindo masing-masing Rp 500 miliar.

Rahardjo Adisusanto, Direktur Utama SMF menyebut penambahan modal sebesar Rp 1 triliun menguntungkan SMF. Pertama, modal dan ekuitas SMF bertambah menjadi Rp 6 triliun. Kedua, meningkatkan kapasitas pembiayaan jangka panjang. Ketiga, mendukung program satu juta rumah yang ditetapkan pemerintah.

“Modal kami makin baik dengan adanya tambahan pendanaan. Selama ini sumber pendanaan kami berasal dari obligasi,” ujar Rahardjo, Senin (6/5).

Antonius Chandra, Direktur utama Askrindo menambahkan, ekuitas perusahaan akan naik menjadi Rp 7 triliun dengan adanya PMN dari posisi saat ini di angka Rp 6 triliun.

Selain itu, Askrindo akan memanfaatkan PMN tersebut memperbesar investasi. Antonius menjelaskan, penggunaaan PMN dapat ditempatkan pada surat berharga dan deposito. Cara ini agar mendapatkan return yang baik menutup kemungkinan terjadi klaim.

PMN yang diterima BUMN tersebut guna mensukseskan sejumlah program pemerintah. Misalnya, untuk SMF menyokong program satu juta rumah. Sedangkan bagi Askrindo dan Jamkrindo untuk menjamin penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Sementara SMI dan PII untuk proyek infrastruktur.

 

Sumber

Kembali ke Berita

Berita Terkait

PT SMI Kucurkan Pinjaman Rp 450 Miliar ke Kabupaten Muba 55 PPA Bakal Dapat Perhatian Khusus Request for Expressions of Interest: Consulting Services for Detailed Engineering Design (DED) of Road Improvement and Bridge Construction Project Sri Mulyani: Tol Trans Sumatera Berikan Banyak Dampak Positif Danai Tol Trans Sumatera, 7 Bank Kucurkan Rp 8 Triliun ke Hutama Karya