Berita


Memacu Pembiayaan Syariah untuk Infrastruktur

Porsi pembiayaan sya riah untuk proyek infrastruktur masih kecil. Butuh strategi jitu guna memacu pembiayaan di tengah keterbatasan permodalan perbankan syariah. Direktur Karim Consulting Indonesia Adiwarman Karim mengatakan, ada dua ham batan utama untuk meningkatkan pembiayaan infrastruktur dengan skema syariah.

Pertama, karena banyak investor yang belum paham dengan istilah ekonomi syariah, para investor masih me nahan diri untuk menggunakan pembiayaan syariah. “Istilah yang belum dipahami ini yang membuat terutama investor atau pemilik dana ragu,” ujar Adiwarman dalam se buah diskusi, di Jakarta, belum lama ini. Padahal, menurut Adiwarman, secara umum istilah ekonomi syariah tidak jauh berbeda dengan istilah konvensional. Namun, tentunya secara prinsip, syariah memiliki akad sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Seperti akad murabahah yang berarti perjanjian jual beli antara kedua pihak dan margin yang sudah disepakati. Ke mudian, ada lagi mudarabah yang berarti kon trak perkongsian antara pemilik modal dan pengelola modal yang nantinya akan menyalurkan modal tersebut.

Dengan istilah-istilah seperti itu, sulit untuk masyarakat umum khususnya inves tor untuk memahami skema syariah. Di sinilah, pentingnya sosialisasi yang masif dari para pelaku lembaga keuangan syariah. Hal kedua yang menjadi penyebab kurangnya porsi pembiayaan syariah nasio nal karena kebanyakan bank syariah di Indonesia masih tergolong kecil, yaitu termasuk kelompok Bank Umum Ke giatan Usaha (BUKU) 2 dengan modal inti Rp 1 triliun hingga Rp 5 triliun. Hanya satu bank syariah yang masuk kelompok BUKU 3 dengan modal inti di atas Rp 5 triliun, yakni Bank Syariah Mandiri (BSM). Dengan kecilnya kapasitas bank syariah, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) bank syariah pun tidak bisa besar.

Sehingga, tidak bisa ikut membiayai proyek infrastruktur yang memiliki nilai proyek besar. Sebagai solusinya, kata dia, diperlukan lem baga pembiayaan yang dapat me mimpin pembiayaan infrastruktur dengan skema syariah. Salah satu lembaga keuangan yang dapat menjadi leader dalam sin dikasi proyek infrastruktur, yakni PT Sarana Multi Infrastruktur (persero) atau SMI yang merupakan badan usaha milik negara di bawah Kementerian Keuangan. Menurut Adiwarman, dengan adanya PT SMI sebagai pemimpin pembiayaan sin dikasi, bank- bank syariah dapat ikut menyalurkan pembiayaan ke proyekproyek infrastruktur.

Selain itu, PT SMI yang membiayai proyek-proyek infrastruktur diharapkan dapat menarik dana dari investor luar negeri dengan skema syariah. “Oleh karena itu, kita harapkan SMI bukan saja jadi leader (dalam pembiayaan), me lain kan SMI bisa menarik dana dari investor luar negeri untuk membiayai proyek infra struktur di Indonesia. Dengan modal dan rating yang dimiliki, akan lebih mudah menarik dana,” kata Adiwarman. Direktur Keuangan PT SMI Agresius R Kadiaman mengungkapkan, saat ini sudah melakukan pendekatan kepada bankbank syariah anak usaha BUMN untuk melakukan pembiayaan sindikasi.

Ren cananya sindikasi ini dapat dilakukan pada kuar tal III mendatang. Namun, ia belum mau mengungkapkan proyek apa yang akan didanai oleh sindikasi ini. “Kita sudah siap, memberi sindikasi sudah siap. Dari BUMN sedang mem pela jari lebih lanjut untuk kesiapan bankbanknya. Kalau kami sendiri, sanggup mem biayai hingga Rp 1 triliun,” kata Agresius. SMI menilai, proyek dengan skema syariah sangat prospektif. Atas alasan itu, SMI membentuk divisi syariah. Modal awal yang disiapkan untuk divisi syariah sebesar Rp 100 miliar, sedangkan modal total modal SMI per April 2017, yaitu sebesar Rp 31,3 triliun. Direktur Utama SMI Emma Sri Marti ni mengatakan, keberadaan unit usaha syariah (UUS) diharapkan dapat men dorong kinerja perseroan dari aspek per modalan. Sebagai negara dengan penduduk ma yoritas Muslim terbesar, potensi Indonesia sangat besar dalam keuangan syariah. Di sisi lain, kebutuhan anggaran infras truktur sangat besar sehingga di perlukan dana-dana syariah bertenor jangka panjang untuk pembangunan infrastruktur.

SMI berusaha membidik dana-dana syariah jangka panjang dalam lingkup domestik dan internasional, seperti dana haji, asuransi syariah, dana pasar modal syariah, dana BPJS, dana syariah mul tilateral, sovereign wealth fund untuk masuk ke pembiayaan infrastruktur. SMI menargetkan penyaluran pembiayaan sekitar Rp 67 triliun di akhir 2017, se dangkan realisasinya sekitar Rp 52 triliun sepanjang Januari-Mei ini.

Pada tahun ini, divisi syariah SMI membidik proyek- proyek jumbo di tiga sektor dengan komitmen pembiayaan hampir sekitar Rp 2 triliun. Proyek pertama, pembiayaan untuk pembangunan jalan tol senilai Rp 500 miliar melalui skema murabahah atau jual beli. “Pembia yaan ke tol Rp 500 miliar untuk Trans- Jawa. Tahun ini bisa dicairkan,” katanya.

Selanjutnya, UUS SMI berencana mela kukan pembiayaan ke sektor kilang minyak senilai 75 juta dolar AS atau sekitar Rp 1 triliun. Sedangkan, proyek ketiga adalah pembiayaan ke sektor ke tenagalistrikan melalui skema musyarakah atau sindikasi senilai Rp 500 miliar. “Kami masih proses, tapi yang paling jelas dan sudah koordinasi di antaranya tiga proyek ini, nilainya sudah lebih dari Rp 1 triliun dan 75 juta dolar AS, berapa yang dicairkan akan disesuaikan dengan perkembangan di lapangan,” kata Emma.

 

Republika - Memacu Pembiayaan Syariah untuk Infrastruktur

Kembali ke Berita

Berita Terkait

Dirut SMI Bakal Tegas Pecat Pegawai Penyebar Kebencian Kunjungi Proyek Panas Bumi Sorik Marapi Sekarang Cek Proyek Infrastruktur Bisa Lewat Aplikasi Sarana Multi Infrastruktur Diminta Garap Daerah Tertinggal SMI Berfokus Pada Pembiayaan Infrastruktur Pariwisata