Berita


Membangun `Jembatan` Percepatan Infrastruktur Indonesia

Salah satu pekerjaan rumah (PR) Indonesia yang mendesak dilakukan adalah percepatan pengembangan infrastruktur. Hal ini menjadi salah satu prioritas pemerintahan Jokowi – JK yang sejalan dengan program Nawacita. Jelas, pengembangan infrastruktur memiliki domino efek yang mempengaruhi perkembangan sektor lainnya.

Contoh saat ini, biaya logistik Indonesia memakan porsi sekitar 27% dari GDP, jauh lebih besar dibanding dengan Korea Selatan dan Malaysia yang masing-masing hanya mengambil porsi 16,3% dan 13% dari GDP-nya. Tingginya biaya logistik ini berpangkal pada minimnya infrastruktur transportasi Indonesia, yang akhirnya mempengaruhi biaya produksi dan harga jual barang dan jasa, membatasi mobilitas penduduk, dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan paparan Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, Hadiyanto, pada Seminar “Bank Infrastruktur, Perlu atau Tidak?” di Jakarta beberapa waktu yang lalu, tantangan pengembangan infrastruktur Indonesia mencakup multi dimensi, yang salah satunya adalah keterbatasan sumber pendanaan.

Berdasarkan data Bappenas, Indonesia membutuhkan Rp5.519 triliun untuk mendanai  pembangunan infrastrukturnya periode 2015 – 2019, atau sebesar Rp1.102 trilun per tahunnya. Dana sebesar ini jelas tak dapat dipenuhi pemerintah karena dalam  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN – P) 2015, anggaran belanja infrastruktur hanya sebesar Rp290 triliun. Secara nilai, ini merupakan anggaran infrastruktur terbesar dalam APBN.

Keterlibatan pihak swasta adalah salah satu pilihan terbaik bagi percepatan pengembangan infrastruktur Indonesia, tetapi hal ini pun masih terjegal banyak hal. Selain perlunya kepastian hukum dan jaminan proyek dari pemerintah, sektor swasta juga membutuhkan tambahan modal ketika berkecimpung di sektor infrastruktur. Sebab, investasi sektor ini membutuhkan nilai besar dengan jangka waktu pengembalian (return of investment) yang lama.

Sayangnya, perbankan saat ini yang kerap menjadi sumber pendanaan sektor swasta di Indonesia, juga terlimitasi dengan berbagai regulasi perbankan. Bank komersil di Indonesia hanya dapat memberikan pinjaman maksimal 20% dari modal bank tersebut. Selain itu, sumber dana perbankan yang masih didominasi deposito jangka pendek tidak mampu memberikan tenor pinjaman jangka panjang (10-40 tahun) seperti yang dibutuhkan sektor infrastruktur.

Oleh sebab itu, pemerintah saat ini tengah menyiapkan sebuah lembaga keuangan non bank dengan fokus pembiayaan infrastruktur, Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI), dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI, sebuah BUMN di bawah Kementerian Keuangan  yang  memiliki mandat sebagai katalis pengembangan infrastruktur, menjadi embrionya.

Hadiyanto juga menambahkan bahwa LPPI akan memiliki skema berbeda dengan bank pada umumnya. Selain sumber dananya bukan dari dana masyarakat, LPPI akan berada di bawah undang-undang tersendiri yang ditargetkan rampung pada 2016. Hal ini dimaksudkan agar LPPI tidak berorientasi pada profit dan lebih optimal dalam mendorong berbagai proyek infrastruktur, termasuk pengembangan infrastruktur daerah yang saat ini minim pendanaan.

Dalam sambutannya di awal acara, Menteri Keuangan, Bambang P.S Brodjonegoro juga menegaskan bahwa kehadiran LPPI dimaksudkan untuk mendorong skema KPS sehingga proyek infrastruktur menjadi ladang investasi menarik bagi investor dalam dan luar negeri. Bambang juga menambahkan bahwa kehadiran LPPI bertujuan menjadi penghubung (intermediary) antara sektor swasta, perbankan dan pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur Indonesia, baik infrastruktur publik, infrastruktur ekonomi (komersil) maupun infrastrukstur sosial.

Kembali ke Berita

Berita Terkait

55 PPA Bakal Dapat Perhatian Khusus Request for Expressions of Interest: Consulting Services for Detailed Engineering Design (DED) of Road Improvement and Bridge Construction Project Sri Mulyani: Tol Trans Sumatera Berikan Banyak Dampak Positif Danai Tol Trans Sumatera, 7 Bank Kucurkan Rp 8 Triliun ke Hutama Karya Sindikasi 7 Bank & SMI Biaya Tol Trans-Sumatra Garapan Hutama Karya