Berita


Menkeu: Semua Infrastruktur Tidak Bisa Dibangun oleh Pemerintah, Lantas?

KLIKKABAR.COM, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak tahun 2014 gencar melakukan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Hal ini dilakukan untuk menekan biaya logistik yang mahal dan juga menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan naiknya jumlah transaksi perdagangan antar daerah.

Berbagai infrastruktur yang dibangun tidak hanya terbatas pada jalan tol saja, pelabuhan hingga bandara juga diperluas untuk menambah ruang bagi kapal dan pesawat yang masuk ke suatu daerah. Dengan mudahnya aksesibilitas ini juga diharapkan dapat menarik minat investor dalam dan luar negeri untuk menanamkan uangnya di Indonesia.

Pemerintah dengan jumlah APBN yang mencapai ribuan triliun juga tidak mampu untuk membangun infrastruktur strategis di Indonesia. Begitu juga dengan raksasa ekonomi ke dua di dunia yaitu China yang membangun infrastruktur di dalam negeri dengan campur tangan pihak swasta.

Bursa Efek Indonesia (BEI) juga dituntut aktif menyediakan instrumen keuangan untuk menampung dana investor untuk membangun infrastruktur di Indonesia. Sehingga pihak swasta yang ingin terlibat dalam pembangunan nasional bisa menanamkan uangnya lewat pasar modal dengan berbagai instrumen keuangan yang ditawarkan.

“Indonesia tidak memiliki dana, tidak semua dibangun pemerintah. Itu terjadi di seluruh dunia. China bahkan terus mem-promote PPP (Public Private Partnership) itu adalah China yang punya resources (sumber daya) cukup. Jadi saya ingin pasar modal Indonesia mulai pikirkan secara aktif to support that programme (dukung program itu),” tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara peringatan 39 tahun aktifnya kembali Pasar Modal Indonesia di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu 10 Agustus 2016.

“Apakah Anda ciptakan instrumen atau regulasi dibuat sedemikian agar swasta berpartisipasi dan anda menjadi jembatan bagi yang memiliki dana. This is a lot if financing, people, some company atau bahkan internasional,” tambahnya.

Selain itu, BUMN juga dituntut aktif berperan dalam pembangunan infrastruktur prioritas pemerintah. BUMN juga memiliki kewajiban dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur prioritas.

“Sudah banyak inisiatif sejak 10 tahun lalu kami bentuk SMI. Saya ingin ini jadi salah satu etalase Indonesia kami punya BUMN dan private sector. Kami ingin Indonesia punya etalase begitu mampunyai negeri ini menggerakan banyak dana membangun program penting melalui proses efisien dan transparan. It’s the best story of this country. Itu akan jadi cerita yang luar biasa dan powerful karena banyak negara sedangstruggle,” kata Sri Mulyani.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah, investor, dan BUMN diharapkan mampu merealisasikan pembangunan infrastruktur Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Berbagai pihak juga nantinya dapat berbagi porsi dalam pembangunan infrastruktur nasional.

“Program pemerintah dalam APBN akan lebih banyak dipakai yang public goods. Karena ada yang tidak bisa dengan PPP. Kami akan gunakan itu secara efisien, hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh private sectormaka pemerintah. Kalau bisa dibagi tugas, maka public growth-nya sehat inklusif dan bisa meng-addressmasalah sosial kita,” tutup Sri.

 

Sumber

Kembali ke Berita

Berita Terkait

Geo Dipa-SMI Kembangkan PLTP Dieng 2019 Dimulai, RS Tipe B Tanjung Selor Selesai 2020 Resmikan RSUD Konawe, Sri Mulyani: Uang Pajak Dikembalikan ke Rakyat PT Sarana Multi Infrastruktur Perluas Sektor yang Dibiayai Proyek Tol Bogor Outer Ring Road Dapat Pembiayaan SMI Rp660 Miliar