Berita


Modal Berat Kereta Ringan

Proyek kereta ringan Jakarta-Bogor megap-megap kehabisan duit. Pemerintah berakrobat mencari skema pembiayaan baru.

LIMA truk molen terparkir di bahu jalan tol Jakarta-Cikampek kilometer 12, Bekasi Barat, Rabu pekan lalu. Sepanjang malam, truk pengayak semen itu bekerja lembur merampungkan pengerjaan sejumlah pilar penopang rel kereta ringan, light rail transit (LRT), Jakarta. Lalu lintas kendaraan ke arah Cikampek jadi tersendat membentuk barisan panjang yang mengular dijalan tol itu.

Keesokan harinya, setelah matahari terbit, kesibukan bergeser ke kilometer 14 jalan tol Jakarta-Cikampek, tepatnya di Bekasi Timur. Puluhan pekerja hilir-mudik menyelesaikan pembuatan kerangka besi untuk pilar LRT. “Masih 15 pilar lagi yang belum dibuat,” kata seorang pekerja, Santo, saat ditemui Tempo, Kamis pekan lalu.

Santo dan timnya bertanggung jawab membangun 67 pilar LRT yang berderet sepanjang 2 kilometer. Tugas mereka saat ini baru rampung sekitar 80 persen. Karena itu, pria yang bekerja untuk PT Adhi Karya Tbk ini mengaku timnya diminta bekerja 24 jam nonstop. Bergiliran siang dan malam, mereka ngebut menyelesaikan proyek LRT.

Seorang warga yang tinggal di sekitar proyek, Suroso, 56 tahun, membenarkan bahwa pengerjaan proyek LRT tak pernah berhenti. Alat berat terus bekerja, tanpa istirahat. Walhasil, telinga Suroso jadi akrab dengan suara bising yang bertalu-talu setiap hari. “Enggak ada liburnya,” kata pedagang warung kelontong ini.

Kesibukan di proyek LRT ini membuat banyak orang tak menyangka bahwa pendanaan proyek ambisius itu sebenarnya tengah genting. Semula modal untuk pembangunan rel kereta ringan sepanjang43 kilometer yang bakal menghubungkan Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi ini bersumber sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Belakangan, komitmen itu berubah. Pemerintah tak sanggup menanggung sendiri proyek senilai Rp 23 triliun ini.

KETIKA baru dimulai pada September 2015, anggaran proyek LRTJakarta-Bogor-Depok-Bekasi dibebankan sepenuhnya pada APBN. Anggarannya masuk pagu belanja modal Kementerian Perhubungan. PT Adhi Karya Tbk lalu ditunjuk sebagai kontraktor pelaksana proyek ini. Sebagai modal awal, pemerintah menyuntikkan dana Rp 1,4 triliun ke Adhi Karya dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN).

Setelah proyek berjalan hampir dua tahun, Menteri Keuangan Sri Mulyani meninjau ulang komitmen pembiayaan tersebut. Pada awal Januari lalu, dalam sebuah rapat di Kementerian Keuangan, skema pendanaan proyek LRT menjadi topik utama. Menurut Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Boeditjahjono, yang hadir dalam rapat itu, Sri meminta sumber pendanaan proyek ini diubah. “Menteri mewanti-wanti agar proyek ini tidak menguras APBN,” tutur Prasetyo, Kamis pekan lalu.

Dalam rapat itu, kata Prasetyo, Menteri Sri menjelaskan bahwa pembiayaan proyek LRT langsung dari APBN akan menambah porsi belanja modal pemerintah. Jika itu terjadi, semua komposisi anggaran negara bakal berubah.

Anggaran pendidikan harus ikut dinaikkan agar tetap mencapai 20 persen sesuai dengan konstitusi, dan besarnya defisit anggaran bisa ikut bergeser. “Maka perlu diubah skemanya,” ujar Prasetyo. Rapat memutuskan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang LRTJakarta harus direvisi.

Seusai rapat itu, kabar bahwa pendanaan proyek LRT terancam seret langsung merebak. Apalagi dana APBN untuk belanja infrastruktur pada tahun ini hanya dipatok Rp 195 triliun. Jumlah itu lebih kecil ketimbang tahun lalu yang mencapai Rp 204 triliun. Emma Sri Martini, Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur, badan usaha milik negara pembiayaan di bawah Kementerian Keuangan, menegaskan bahwa APBN tak bisa lagi diandalkan untuk membiayai sepenuhnya proyek LRT Jakarta. “karena APBN kita terbatas,” katanya.

Berbagai rumor juga berkembang liar. Seorang petinggi Kementerian BUMN bercerita bahwa dana untuk proyek LRT Jakarta-Bogor kini hanya cukup untuk merampungkan rel sampai Cibubur. “Kalau ditarik sampai Bogor tidak kuat,” katanya.

Direktur Utama Adhi Karya Budi Harto membantah kabar itu. “Pengerjaan saat ini baru sampai Cibubur karena kontrak proyek kami memang hanya sampai Cibubur,” ujarnya. Kendati demikian, Budi mengaku siap jika BUMN konstruksi itu diminta harus mengerjakan sampai Bogor.

Budi juga memastikan perusahaannya terus mengejar target penyelesaian proyek LRT. Saat ini Adhi Karya tengah menyiapkan alat untuk memproduksi beton dalam jumlah besar di sekitar Pancoran, Jakarta Selatan. Semua ongkos pengerjaan, kata Budi, berasal dari kas sendiri.

Sepanjang Februari lalu, para pejabat dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Kemaritiman, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Keuangan, dan Kantor Sekretaris Kabinet menggelar rapat maraton untuk mencari alternatif skema pembiayaan proyek LRT Jakarta. Mereka bertemu hampir setiap hari.

Prasetyo Boeditjahjono berkisah bagaimana rapat harus digelar berpindah-pindah untuk mengakomodasi peserta yang datang dari berbagai kementerian. Satu hari rapat diadakan di Lapangan Banteng, di kantor Kementerian Keuangan, keesokan harinya rapat berpindah ke Istana, di kantor Sekretaris Kabinet.

Pembahasan berfokus pada upaya mencari skema pembiayaan baru untuk proyek infrastruktur andalan Presiden Joko Widodo ini. Setiap kali rapat, berbagai kemungkinan dibahas dari berbagai segi. Walhasil, notulensi hasil rapat pun terus berubah. Pembahasan kadang maju-mundur. “Saya hampir frustrasi,” kata Prasetyo.

Titik terang mulai terlihat pada rapat di Kantor Sekretaris Kabinet tiga pekan lalu. Semua kementerian cenderung setuju jika proyek LRT memakai skema anggaran gabungan, sebagian tetap dibiayai dari APBN, sisanya berasal dari investasi BUMN dan swasta.

Dengan demikian skema pembiayaan proyek berubah menjadi skema investasi. Peserta rapat setuju PT Kereta Api Indonesia (KAI) ditunjuk sebagai investor utama. Otomatis pemimpin proyek LRT Jakarta akan beralih dari Adhi Karya ke tangan PT KAI.

Penunjukan PT KAI dimungkinkan karena 100 persen saham BUMN ini masih sepenuhnya dikuasai negara. Rapat lintas kementerian ini juga mendorong PT KAI mencari utang baru untuk membiayai proyek LRT. Dalam menjaring calon kreditor, BUMN ini akan dibantu oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Dihubungi terpisah, Direktur Utama KAI Edi Sukmoro membenarkan ihwal kepu-tusan rapat tersebut. Dia juga menegaskan kesanggupan perusahaannya mengambil alih proyek LRT. “Kalau dijamin pemerintah, ya, kami mampu,” kata Edi, pada awal Maret lalu.

Konfirmasi senada datang dari Direktur Utama PT SMI Emma Sri Martini. Sebagai BUMN di bawah Kementerian Keuangan, menurut Emma, perusahaannya akan membantu PT KAI mencarikan sumber pembiayaan LRT Jakarta.

“Kebutuhan investasi LRT Jakarta mencapai Rp 18 triliun dari total proyek Rp 23 triliun,” ujarnya. Untuk menyediakan dana sebesar itu, Emma mengaku akan melibatkan tiga bank BUMN, selain tentu dana dari PT SMI sendiri. Salah satu bank yang sudah berkomitmen, kata dia, adalah Bank Mandiri.

Dimintai konfirmasi, Direktur Utama Bank Mandiri Kartiko Wirjoatmodjo menegaskan komitmen banknya mendukung proyek LRT. Namun Kartiko mengingatkan bahwa Bank Mandiri juga memerlukan adanya jaminan pemerintah agar cash Jlow menjalankan proyek ini tidak memberatkan PT KAI. “Kalau bersumber dari penerimaan tiket saja, penerimaan PT KAI tidak akan cukup untuk bayar pinjaman,” katanya.

Selain soal jaminan pinjaman yang masih belum jelas benar, sindikasi kredit dari tiga bank BUMN ini dikhawatirkan tak bakal cukup untuk menutup kebutuhan proyek LRT. Menurut hitungan Emma, investasi mereka diprediksi tidak lebih dari Rp 8 triliun.

Untuk menutupi kekurangan, Emma berencana mengajak bank swasta. Dia mengaku sedang membidik Bank ICBC dan Maybank. Kedua bank asing tersebut sudah menyatakan berminat menanamkan uang di proyek-proyek infrastruktur andalan pemerintah.

Emma optimistis bank swasta bisa dirayu untuk ikut berinvestasi di proyek LRT Jakarta. Kuncinya, kata dia, ada pada cara PT KAI mempersiapkan struktur keuangan proyek ini. “Kita kan tinggal memasak. Kalau menunya menarik, pasti banyak tender yang akan masuk,” ujarnya yakin.

Di luar skema penyediaan Rp 18 triliun itu, sisa kebutuhan dana proyek sebesar Rp 5-6 triliun akan disediakan APBN melalui suntikan penyertaan modal negara (PMN) untuk PT KAI. Skema PMN ini bakal masuk revisi Peraturan Presiden tentang LRT Jakarta. “Pembiayaan APBN melalui PMN tidak mempengaruhi belanja lain seperti anggaran pendidikan,” kata Prasetyo Boeditjahjono.

Kesepakatan rapat pada awal Maret itu kini sedang diproses untuk mendapatkan persetujuan dari para menteri terkait. Menurut Prasetyo, bosnya-Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi-sudah memberi lampu hijau pada Jumat dua pekan lalu.

Kalau semua menteri terkait setuju, revisi Peraturan Presiden tentang Proyek LRT Jakarta akan diajukan ke meja Presiden Joko Widodo pada pertengahan April depan. “Proyek LRT Jakarta tetap harus rampung dan beroperasi pada triwulan pertama 2019,” ujar Prasetyo. Dia optimistis proyek ini bakal jalan. “Karena ini perintah Presiden,” katanya.

Kembali ke Berita

Berita Terkait

Dirut SMI Bakal Tegas Pecat Pegawai Penyebar Kebencian Kunjungi Proyek Panas Bumi Sorik Marapi Sekarang Cek Proyek Infrastruktur Bisa Lewat Aplikasi Sarana Multi Infrastruktur Diminta Garap Daerah Tertinggal SMI Berfokus Pada Pembiayaan Infrastruktur Pariwisata