Berita


Pasar Keuangan Dapat Danai Infrastruktur

JAKARTA– Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sepakat mendorong pembiayaan proyek infrastruktur melalui pasar keuangan meliputi pasar valuta asing (valas), pasar obligasi, dan pasar modal.

Ketiga otoritas juga sepakat membentuk forum koordinasi sebagai upaya melakukan harmonisasi kebijakan untuk memperdalam pasar keuangan yang likuiditasnya masih tergolong rendah. Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, sejauh ini pasar keuangan di Indonesia belum optimal. Dia menyebut, rasio dana pihak ketiga (DPK) terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya 47%.

Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan Singapura yang mencapai 137%, Malaysia 94%, dan Filipina 55%. ”Nilai transaksi di pasar modal juga mengalami hal yang sama hanya 45,2% dari PDB, sementara Thailand 104%, Malaysia 156%,” kata Bambang di Jakarta, baru-baru ini. Dia menilai, harmonisasi kebijakan antara tiga otoritas ini penting untuk membuat pasar keuangan semakin dalam, efisien, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkesinambungan.

Dari sisi fiskal, dia menyebut pemerintah berupaya membuat kebijakan perpajakan yang sejalan dengan pengembangan instrumen pasar keuangan yang baru. ”Nantinya pembiayaan pembangunan tidak hanya mengandalkan pinjaman dari bank. Kami sendiri ada lembaga pembiayaan khusus, apakah untuk ekspor atau infrastruktur. Ini semua untuk berkembang lebih jauh butuh instrumen lebih banyak,” kata dia.

Bambang menilai, pembiayaan dari pasar keuangan penting karena lebih cocok dengan pembangunan proyek infrastruktur yang membutuhkan pendanaan yang bersifat jangka panjang. Sementara, perbankan yang selama ini mendominasi total penyaluran pembiayaan bersifat jangka pendek. Bambang mengatakan akan memaksimalkan peran badan usaha milik negara (BUMN) yang ada di bawah kementerian keuangan yakni PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Perusahaan itu akan menjadi fasilitator dalam menyerap dana pensiun yang ada di PT Taspen dan asuransi dana pensiun serta dana di Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. ”Potensinya lumayan, paling enggak untuk tahap awal saya rasa paling enggak untuk Tol Trans-Jawa bisa ditutup sekitar Rp40,4 triliun,” imbuhnya. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, kebutuhan dana infrastruktur untuk lima tahun mendatang mencapai Rp5.519 triliun.

Besarnya kebutuhan itu, ujar Bambang, harus didorong melalui pembiayaan infrastruktur non-APBN karena APBN hanya mampu menutup sekitar 40,1% atau Rp2.216 triliun dari total kebutuhan. Gubernur BI Agus DW Martowardojo mengatakan, selama ini pembiayaan untuk pembangunan masih didominasi perbankandenganporsihingga72% lantaran pembiayaan dari sektor non-bank untuk pembangunan masih jauh dari harapan.

”Misalnya, di pasar valas. Meski nilai perdagangan ekspor-impor terus meningkat, volume transaksi valas masih di kisaran USD4-5 miliar per hari dan sebagian besar masih transaksi spot atau tunai. Ini jauh di bawah Thailand USD11 miliar per hari dan Malaysia USD13 miliar per hari,” ujarnya. Hal serupa juga terjadi di pasar obligasi korporasi yang hanya memiliki aset sekitar 2% terhadap PDB. Padahal, di Malaysia mencapai 57% dan Thailand 23%.

Sementara di pasar uang, kata Agus, terjadi segmentasi pasar karena belum berkembangnya transaksi repurchasing agreement (repo). Mantan Direktur Utama Bank Mandiri itu menuturkan, langkah pemerintah memberikan insentif pajak bagi devisa hasil ekspor (DHE) yang ditempatkan dalam deposito dalam negeri juga bisa menambah likuiditas.

Menurutnya, pertumbuhan penempatan DPK saat ini juga melambat dan lebih terkonsentrasi untuk jangka waktu 1-3 bulan. Agus menilai, pendalaman pasar keuangan penting agar pasar supaya memiliki ketahanan yang kuat menghadapi gejolak eksternal. Dia berharap, pasar keuangan Indonesia bisa mengejar ketertinggalan dari negara-negara yang setara di Asia, bahkan bisa menjadi pusat pasar keuangan dunia seperti Singapura dan Hong Kong.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad menambahkan, upaya pendalaman pasar keuangan tidak hanya bermanfaat bagi ketersediaan dana untuk proyek infrastruktur, tetapi juga meningkatkan efisiensi likuiditas yang diperlukan bagi industri keuangan nasional. Selain itu, pengembangan pembiayaan non-bank juga bisa menciptakan persaingan yang kompetitif. ”Yang tidak kalah penting, suatu tanda bahwa negara akan maju atau berkembangnya industri keuangan negara maju ditandai dengan makin tingginya pendalaman pasar keuangan,” imbuhnya.

Adapun, OJK akan memperbanyak korporasi untuk melakukan penawaran saham perdana kepada publik (initial public offering /IPO) di pasar modal, obligasi korporasi, serta mendorong sosialisasi acuan repo. Selain itu, Muliaman menyampaikan bahwa OJK akan mendorong agar manajer investasi menerbitkan lebih banyak reksa dana penyertaan terbatas (RDPT) dengan agunan proyek infrastruktur.

 

Sumber

Kembali ke Berita

Berita Terkait

Geo Dipa-SMI Kembangkan PLTP Dieng 2019 Dimulai, RS Tipe B Tanjung Selor Selesai 2020 Resmikan RSUD Konawe, Sri Mulyani: Uang Pajak Dikembalikan ke Rakyat PT Sarana Multi Infrastruktur Perluas Sektor yang Dibiayai Proyek Tol Bogor Outer Ring Road Dapat Pembiayaan SMI Rp660 Miliar