Berita


Pemerintah Ajak Swasta Garap Proyek Kereta Ringan

JAKARTA – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengajak swasta terlibat lebih banyak dalam pembangunan proyek kereta ringan (light rail transit/LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi atau Jabodebek. “Tidak hanya oleh negara, saya lihat ada potensi besar swasta untuk dilibatkan,” ujarnya setelah mengikuti rapat koordinasi mengenai penyelesaian proyek LRT, di kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, kemarin.

Rapat koordinasi itu dihadiri oleh beberapa pemangku kepentingan, seperti PT KAI (Persero). Juga wakil perbankan, termasuk perusahaan pembiayaan infrastruktur milik pemerintah, yakni PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), serta perusahaan konsultan Pricewaterhouse Coopers (PwC). “Angka dan kondisi proyek dijabarkan transparan (di forum),” ucap Budi.

Ia menambahkan, berdasarkan kajian PwC, peran swasta akan bisa mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Karena itu, kelayakan proyek akan terus dikaji, terutama mengenai ketetapan jangka waktu-nya.

Budi tak menampik adanya kebutuhan dana tambahan sekitar Rp 300 miliar. Peningkatan itu terjadi setelah
ada keputusan untuk menggunakan sistem persinyalan moving block. Sistem persinyalan jenis ini menghitung kedatangan . kereta antar-stasiun bukan berdadarkan jarak, melainkan waktu tempuh.

Ia .menyebutkan salah satu kemungkinan melibatkan swasta adalah dalam mengembangkan wilayah di sekitar titik-titik transit atau transit-oriented development (TOD). “Nanti TOD akan kami buatkan semacam TOR, dilelang kepada swasta. Jadi, tidak hanya dikerjakan oleh KAI,” ia menambahkan.

Direktur Utama PT BNI (Persero) Tbk, Achmad Baiquni, serta Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Kartiko Wirjoatmodjo, yang juga hadir dalam rapat itu, tak berkomentar banyak. Mereka cuma mengatakan, di luar perbankan pelat merah, bank swasta yang mendukung proyek ini belum dapat dipastikan. “Yang terlibat belum pasti, tapi yang jelas bank BUMN. Ini kan masih rapat koordinasi, tapi yang pasti terlibat bank BUMN, antara BRI, BNI, dan Mandiri,” ujar Kartiko.

Adapun Achmad mengatakan rapat kali ini hanya membahas kesiapan masing-masing bank. “Kami diminta kesiapan untuk sindikasinya saja, supaya koordinasi berjalan baik,” ujarnya.

Kartiko menyebutkan total kebutuhan sindikasi pembiayaan proyek yang dibahas dalam rapat mencapai Rp 19 triliun. “Jadwalnya belum,” ujarnya singkat.

Budi menambahkan pemerintah akan memberikan subsidi kepada PT KAI. Subsidi akan diatur berdasarkan pertumbuhan penumpang. “Subsidi kira-kira Rp 16 triliun dalam 12 tahun,” ujarnya Rencananya, subsidi dicairkan saat kereta ringan beroperasi pada 2019.

 

 

Koran Tempo - Pemerintah Ajak Swasta Garap Proyek Kereta Ringan

Kembali ke Berita

Berita Terkait

Kunjungi Proyek Panas Bumi Sorik Marapi Sekarang Cek Proyek Infrastruktur Bisa Lewat Aplikasi Sarana Multi Infrastruktur Diminta Garap Daerah Tertinggal SMI Berfokus Pada Pembiayaan Infrastruktur Pariwisata Sri Mulyani Minta PT SMI Selektif Pilih Proyek yang Akan Didanai