Berita


Pemerintah Siapkan Skema Baru Pembiayaan Infrastruktur

Proyek Investasi Non-Anggaran (PINA) Pemerintah akan melengkapi skema pembiayaan infrastruktur. PINA bakal membantu proyek infrastruktur yang digencarkan pemerintah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, terobosan melalui mekanisme PINA menjadi pelengkap skema pembiayaan infrastruktur, selain pola kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau private public partnership (PPP).

“Saya menyambut baik financial closing Waskita Toll Road sebagai proyek PINA pertama. Saya berharap ini menjadi awal yang baik, yaitu dipercepatnya pembiayaan investasi Waskita Toll Road senilai Rp70 triliun,” katanya pada acara financial closing PINA dan launching PPP Book 2017 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (17/2) pagi.

Menurut Mantan Wali Kota Solo itu, kalau kita tergantung hanya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), enggak mungkin pembangunan bisa cepat karena keterbatasan APBN kita. Oleh sebab itu skema-skema khusus, PPP, reksa dana terbatas itu, menurut Presiden, perlu terus dilakukan.

Ia menunjuk contoh Taspen yang dulu tidak pernah ikut-ikutan di dalam pembangunan infrastruktur sekarang mulai ikut sehingga bisa mendukung PT SMI bersama-sama untuk memperkuat ekuitas yang ada.

“Saya kira kalau cara-cara seperti ini dilakukan, akan banyak sekali infrastruktur yang dulunya hanya tergantung pada APBN sekarang tidak. Bisa investasi mumi, bisa PPP atau KPBU, dan bisa dengan skema-skema yang lain,” tutur Presiden

Presiden mengaku telah menyampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) agar proyek infrastruktur yang sudah dikerjakan BUMN yang sudah jadi, selesai dari greenfield menjadi brownfield, bisa juga langsung dilepas lagi dengan sekuritisasi sehingga bisa dapat duit lagi.

“Dipakai apa? Bangun lagi di tempat yang lain. Jangan kalau sudah jadi, dinikmati, dapat mingguan, bulanan, bukan itu tugasnya. Tugasnya itu membangun infrastruktur sebanyak-banyaknya di seluruh Tanah Air,” tegas Presiden seraya menambahkan bahwa pola tersebut sudah dikerjakan Waskita Karya lewat anak perusahaan dan BUMN-BUMN yang lain.

Presiden berharap model pembiayaan seperti ini ke depannya diperluas implementasinya. Tidak hanya untuk jalan tol, tapi juga ke berbagai sektor yang lain, baik pelabuhan, bandara, energi maupun untuk pembangkit listrik, untuk kilang minyak dan lain-lainnya.

“Saya lihat kayak di Umbulan (Pasuruan) sekarang sudah enggak tahu sudah berapa tahun berhenti, sekarang sudah bisa jalan dengan model PPP. Saya kira hal-hal seperti ini yang harus dicarikan jalan-jalan terobosan di luar pakempakem yang rutinitas sering kita jalani, sering kita nikmati. Sekali lagi, kita harus keluar dari zona nyaman itu,” tutur Presiden.

Untuk itu Presiden meminta agar setiap kementerian dan lembaga terkait terus bersinergi dalam memanfaatkan skema-skema pendanaan. “Skema-skema PINAdan KPBU ini akan saya ikuti terus, akan saya pantau terus, akan saya evaluasi terus. Apa hambatannya, apa tidak baiknya sehingga akan terus kita perbaiki,” sebut Presiden.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengemukakan, program PINA didesain untuk mengisi kekurangan pendanaan proyek-proyek infrastruktur prioritas yang membutuhkan modal besar, tetapi tetap dinilai baik secara komersial. Untuk dapat menjalankan proyek-proyek ini, BUMN dan swasta pengembang infrastruktur harus memiliki kecukupan modal minimum.

“Skema PINA ini melengkapi skema KPBU sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur. Meskipun KPBU melibatkan swasta, tetap masih ada unsur pemerintah karena pemerintah tetap berkomitmen untuk menyediakan layanan yang prorakyat dengan memegang kendali atas tarif,” kata Bambang dalam laporannya.

Menurut Bambang, saat ini program PINA telah berhasil mendorong pembiayaan tahap awal 9 ruas jalan tol senilai Rp70 triliun yang 5 di antaranya adalah tol trans-Jawa. Pada pilot program PINA ini, menurut Bambang, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Taspen (Persero) memberikan pembiayaan ekuitas tahap awal kepada PT Waskita Toll Road sebesar Rp3,5 triliun sehingga total ekuitas menjadi 9,5 triliun dari kebutuhan Rp16 triliun.

“Program PINA akan mendorong agar kekurangan ekuitas tersebut dapat dipenuhi di tahun ini atau awal tahun depan dengan mengajak berbagai institusi pengelola dana yang ada,” urai Bambang seraya menambahkan bahwa, dengan demikian, target agar tol trans-Jawa terhubung per akhir 2018 dapat terwujud.

Ditegaskan Bambang, pilot project ini bukanlah satu-satunya yang difasilitasi Bappenas melalui PINA. “Setelah tol trans-Jawa, telah ada beberapa calon investor yang sedang dalam proses fasilitasi oleh Bappenas,” ujarnya.

Koran Sindo - Pemerintah Siapkan Skema Baru Pembiayaan Infrastruktur

Kembali ke Berita

Berita Terkait

Geo Dipa-SMI Kembangkan PLTP Dieng 2019 Dimulai, RS Tipe B Tanjung Selor Selesai 2020 Resmikan RSUD Konawe, Sri Mulyani: Uang Pajak Dikembalikan ke Rakyat PT Sarana Multi Infrastruktur Perluas Sektor yang Dibiayai Proyek Tol Bogor Outer Ring Road Dapat Pembiayaan SMI Rp660 Miliar