Berita


Pinjam Dana ke SMI, Pemprov Bakal Bahas Ke Dewan

TANJUNG SELOR – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan utara (Kaltara) melakukan pembangunan dengan menggunakan dana pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) terus berproses.

Bahkan Gubernur Kaltara Irianto Lambrie menginginkan agar dana pinjaman ini mendapati persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Kementerian Keuangan. Hal itu bertujuan untuk melihat kapasitas fiskal dalam pembangunan yang ada di Kaltara.

Ia menambahkan, dana pinjaman ini tentu menjadi salah satu keuntungan bagi daerah Kaltara ini. Pasalnya, pemerintah mendapatkan dana segar lebih awal dan dari segi pembayaran dengan bunga yang relative ringan.

“Karena menggunakan BI rate, lalu ditambah 2 persen,” jelasnya.

Lebih lanjut, Irianto pun optimistis untuk mendapatkan dana pinjaman tersebut. Karena juga sudah dilakukan koordinasi dan pembahasan sebelummnya. Hanya saja, yang dilakukan saat ini tinggal melengkapi persyaratan dan administrasi yang diajukan oleh pihak PT SMI.

“Kita akan segera penuhi untuk persyaratan dan administrasinya,” kata dia.

Sementara Asisten III Bidang Administrasi Umum Setprov Kaltara Suriansyah menambahkan, pekan depan mulai akan dibentuk tim teknis dari lintas organisasi perangkat daerah di pemprov. Tim ini nantinya, akan menganalisa kapasitas serta kemampuan keuangan daerah jika pemprov meminjam sejumlah dana di lembaga pembiayaan BUMN di bawah kementerian keuangan itu. Sedangkan tahun ini APBD Kaltara berkisar Rp 2,6 triliun.

“Kami akan coba membentuk tim teknis yang akan menganalisa keuangan daerah,” ujarnya.

Sedangkan menurut dari Tim Ketua SMI Erdian Dharmaputra mengatakan pembiayaan pembangunan dengan pinjaman paling tidak memenuhi persyaratan seperti dokumen-dokumen teknis, studi kelayakan, skema pembagian resiko dan skema pengembalian dana.

Selain itu, syarat lainnya yaitu mendapatkan persetujuan dari DPRD, tidak ada tunggakan pemprov ke pemerintah pusat, DSCR minimal 2,5 kali, rencana fasilitas pembiayaan daerah kurang dari 75 persen dan akumulasi penerimaan umum APBD tahun anggaran sebelumnya.

“Mesti ada persetujuan dari DPRD juga. Dan DPRD juga tidak bisa menerbitkan persetujuan tanpa ada sebelumnya pembicaraan di pemprov,” ungkapnya.

Dengan demikian, saat ini pihaknya hanya menunggu hasil dari tim teknis pemprov untuk menentukan rencana pembangunan mana yang paling prioritas dari enam rencana yang ada. “Kami tunggu dulu hasil tim teknis, jika memungkinkan enam usulan itu bagus. Kalau tidak bisa semuanya, kami pilih usulan yang mana didahulukan yang sifatnya semua prioritas,” jelasnya.

Perlu diketahui, enam usulan dari pemerintah provinsi untuk dana pinjaman tersebut, diantaranya pembangunan RSUD tipe B sebanyak Rp 350 miliar. Kedua, pembangunan jalan Tanah Kuning – Mangkupadi – Kampung Baru – Karang Tigau – batas Bulungan-Berau dengan rencana pembiayaan Rp 300 miliar.

Sedangkan, usulan ketiga yaitu pembangunan jalan auther ring road di Kabupaten Bulungan senilai RP 350 miliar. Keempat pematangan lahan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor Rp 300 miliar. Kelima, pembangunan jalan ring road Kota Tarakan sebesar Rp 250 miliar, dan terakhir pembangunan jembatan Jelarai dan jalan pendekat di KBM Tanjung Selor senilai Rp 100 miliar.

 

Sumber

Kembali ke Berita

Berita Terkait

Dirut SMI Bakal Tegas Pecat Pegawai Penyebar Kebencian Kunjungi Proyek Panas Bumi Sorik Marapi Sekarang Cek Proyek Infrastruktur Bisa Lewat Aplikasi Sarana Multi Infrastruktur Diminta Garap Daerah Tertinggal SMI Berfokus Pada Pembiayaan Infrastruktur Pariwisata