Berita


PPU Ajukan Utang Rp1 Triliun

PENAJAM – Tak mau kegiatan pembangunan terhambat akibat defisit anggaran yang terjadi, Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) bakal mengajukan pinjaman atau utang sebesar Rp1 triliun kepada pihak ketiga.

Bupati PPU, Yusran Aspar mengatakan, dana hasil utangan tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur di PPU yang sudah direncanakan sebelumnya.

“Dana dari pihak ketiga untuk membiayai proyek infrastruktur yang ada. Upaya pengajuan pinjaman dana pembangunan kepada pihak ketiga merupakan langkah tepat dan cerdas di saat keuangan daerah semakin merosot seperti saat ini,” jelasnya.

Dikatakannya, kebiasaan membangun dengan cara dicicil itu salah, tetapi yang benar adalah dengan membangun, dibayar mencicil. Diterangkan Yusran, masalah utang daerah tersebut telah dikaji dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu jelasnya, Pemkab akan berhutang sebesar Rp1 triliun, dengan jangka pengembalian selama 10 tahun ke depan untuk pengerjaan pembangunan-pembangunan strategis di daerah ini.

“Dengan pinjaman ini, pastilah sebagian besar pembangunan yang kita rencanakan di PPU seperti jalan, listrik, bendungan, Waterpront City dan sebagainya akan terlaksana dan dapat dinikmati bersama. Kemudian, setiap tahun Pemda tinggal membayar cicilan sebesar Rp100 miliar selama 10 tahun. Pastilah ini tidak ada persoalan, selama betul-betul memang dimanfaatkan untuk pembangunan daerah, “ujarnya.
Menurut ia, peminjaman dana dari pihak ketiga bukan hal yang tabu, apalagi di tengah kondisi keuangan daerah yang semakin kritis seiring menurunnya dana bagi hasil minyak dan gas bumi dari pemerintah pusat.

Ia menuturkan, pembangunan daerah sebaiknya dilakukan sekaligus untuk mengantisipasi inflasi yang semakin meningkat setiap tahunnya. Selain itu, dalam kondisi perekonomian saat ini, Pemkab juga mendorong investasi daerah agar terbuka lapangan kerja bagi masyarakat.

“Langkah yang diusulkan pemerintah daerah meminjam dana untuk membiayai pembangunan itu paling tepat, karena kas daerah semakin menipis. Kami harapkan legislatif dapat mendukung rencana peminjaman dana untuk keberlangsungan pembangunan daerah itu,” tambahnya.

Saat ini, terangnya, banyak orang terjebak dalam suatu aturan yang pada akhirnya akan berdampak pada lambatnya kemajuan bagi daerah sendiri. Dengan kata lain, segala gagasan yang dilakukan benar-benar untuk kemaslahatan masyarakat, tetapi harus dihadapkan pada sebuah aturan yang pada dasarnya aturan tersebut merupakan produk daerah itu sendiri.

Oleh karena itu lanjutnya, untuk membangun sebuah daerah yang maju termasuk di Kabupaten PPU, dibutuhkan kerja sama dan dukungan semua komponen, baik pemerintah daerah maupun masyarakat luas di daerah itu sendiri.

“Ibaratnya ketika kita akan membeli sebuah motor, tidak dapat dengan cara kita cicil. Misalkan tahun ini membeli sebuah bannya, selanjutnya membeli joknya dan sebagainya, kemudian setelah lima tahun baru kita rakit. Maka sebagian barang tersebut pasti ada yang rusak. Begitu juga pembangunan yang kita laksanakan tentunya tidak dapat dilaksanakan dengan dicicil, “jelas Yusran.

Terpisah Sekda PPU, H. Tohar, mengatakan, Pemkab hingga kini masih menelaah rencana meminjam dana dari pihak ketiga untuk membiayai proyek infrastruktur di daerah setempat. Rencana peminjaman dana itu untuk menutupi pembiayaan proyek infrastruktur yang sedang dan akan dilakukan tersebut sehubungan dengan menyusutnya APBD.

“Rencananya, Pemkab PPU, mengajukan pinjaman dana kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) perusahaan pelat merah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk Kementerian Keuangan untuk membiayai pembangunan infrastruktur di daerah,”tutup Tohar.

 

Sumber

Kembali ke Berita

Berita Terkait

Geo Dipa-SMI Kembangkan PLTP Dieng 2019 Dimulai, RS Tipe B Tanjung Selor Selesai 2020 Resmikan RSUD Konawe, Sri Mulyani: Uang Pajak Dikembalikan ke Rakyat PT Sarana Multi Infrastruktur Perluas Sektor yang Dibiayai Proyek Tol Bogor Outer Ring Road Dapat Pembiayaan SMI Rp660 Miliar