Berita


Pre-FS Selesai, Proyek Kereta Api Bandara Segera Pra-Kualifikasi

JAKARTA – Kegiatan pre-feasibility study (FS) proyek kereta api cepat Bandara Soekarno Hatta sudah selesai dilakukan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur. Proyek senilai Rp 20 triliun ini direncanakan memasuki tahap pra-kualifikasi pada awal 2014, supaya bisa segera dibangun dan beroperasi pada 2018.

Emma Sri Martini, Direktur Utama Sarana Multi Infrastruktur, mengatakan setelah kegiatan pre- feasibility study ini selesai, maka pihaknya menunggu finalisasi hasil pre-FS tersebut dari Kementerian Perhubungan, selaku pemilik proyek. Hasil pre- feasibility study proyek kereta api bandara ini, antara lain simulasi soal besaran tarif penumpang, jaminan pemerintah atau government guarantee, dan lain-lain. Namun, Emma tidak bersedia menjelaskan lebih lanjut detail soal hasil pre-FS.

“Jadi sekarang ini kemajuan proyek ini ditangan Kementerian Perhubungan, karena proyek ini melibatkan banyak pihak, seperti Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemprov Banten, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup karena akan melewati hutan bakau, PT Jasa Marga Tbk (JSMR), PT Angkasa Pura II, dan lain-lain,” kata Emma usai diskusi terbatas, Jumat.

Menurut dia, sebagai pihak yang membiayai dan melakukan kegiatan pre-feasibility study proyek, perseroan mengharapkan finalisasi hasil pre-feasibility study bisa secepatnya dilakukan, supaya bisa menuju tahapa selanjutnya, yakni prakualifikasi hingga tender proyek pada awal 2014.

Sarana Multi Infrastruktur merupakan badan usaha milik negara (BUMN) di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditugaskan untuk menyiapkan dua proyek kerja sama pemerintah swasta (KPS) sebagai show case. Pertama, proyek kereta api cepat bandara yang akan melayani penumpang pesawat terbang menuju Bandara Soekarno Hatta di Tangerang, Banten. Proyek ini senilai US$ 2 miliar.

Kedua, proyek air minum Umbulan di Jawa Timur yang akan mengalirkan debit air 4.000 liter per detik dari mata air Umbulan ke daerah penerima seperti Kabupaten/Kota Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, dan Gresik dengan sistem pemompaan dan pipa transmisi sepanang 96,7 kilometer. Nilai proyek ini diperkirakan sekitar US$ 210 juta.

Per 16 Agustus tahun ini, perseroan menyalurkan pembiayaan proyek infrastruktur sebanyak Rp 2,8 triliun, dengan komitmen Rp 4 triloiun hingga akhir tahun ini. Komposisi pembiayaannya terdiri dari 88% kredit investasi dan 12% modal kerja. Sementara sektor pembiayaan adalah listrik 56%, minyak-gas bumi 16%, jalan 13%, air minum 8%, dan irigasi 2%.

Dana Hutama Karya

Terkait permintaan pembiayaan dari PT Hutama Karya untuk dana kegiatan konstruksi proyek jalan tol Trans Sumatera,
Emmi mengatakan pihaknya bisa saja memberikan bantuan pembiayaan terhadap Hutama Karya. Biaya untuk kegiatan konstruksi empat ruas pertama di proyek tol Trans Sumatera itu senilai Rp 2 triliun.

“Kami belum memastikan untuk memberikan bantuan pembiayaan karena harus mempelajari struktur cost proyek tersebut. Apalagi pembiayaan dari perseroan bersifat dana bergulir atau revolving fund, sehingga tidak bisa digunakan untuk kegiatan yang bersifat sunk coct seperti akuisisi lahan,” kata Emmi.

Sebelumnya Hutama Karya menyiapkan opsi dana talangan, supaya kegiatan konstruksi proyek tol Trans Sumatera dilakukan sesuai jadwal pada Oktober tahun ini. Opsi ini disiapkan, karena penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 2 triliun kepada perseroan belum mendapat persetujuan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat, yang mengurusi antara lain BUMN.

PMN senilai Rp 2 triliun yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 masih menunggu persetujuan dari Komisi BUMN DPR RI. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembebasan lahan, pembuatan detailed engineering design (DED), dan pembangunan sebagian konstruksi ruas yang siap

Ari Widiantoro, Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, mengatakan opsi dana talangan disiapkan supaya proses konstruksi proyek jalan tol Trans Sumatera ini sesuai jadwal. Apalagi dana dari PMN baru dialokasikan pada akhir tahun ini. Perseroan sedang mengkaji opsi dana talangan dengan skema bridging finance dari lembaga pemerintah, seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dan sindikasi pinjaman perbankan.

“Jumlah dana talangannya kurang lebih sama dengan dana PMN, tujuannya supaya groundbreaking proyek dapat dimulai pada Oktober,” kata Ari.

Kembali ke Berita

Berita Terkait

PT Sarana Multi Infrastruktur Perluas Sektor yang Dibiayai Proyek Tol Bogor Outer Ring Road Dapat Pembiayaan SMI Rp660 Miliar Kunjungi Proyek Panas Bumi Sorik Marapi Sekarang Cek Proyek Infrastruktur Bisa Lewat Aplikasi Sarana Multi Infrastruktur Diminta Garap Daerah Tertinggal