Berita


Proyek US$38 Miliar Andalkan Asing

JAKARTA — Sebanyak 60 proyek senilai US$38,14 miliar masuk dalam rancangan Buku Biru atau daftar pinjaman atau hibah luar negeri periode 2015—2019 yang disusun oleh Bappenas.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan proyek-proyek tersebut, terdiri dari proyek infrastruktur, jalan, jembatan, air minum, pengolahan sampah, penanggulangan kawasan kumuh, irigasi, suplai air bersih, bendungan, pelabuhan, proyek pembangkit listrik, hingga proyek infrastruktur sosial, seperti pembangunan rumah sakit. “Paling banyak proyek listrik, proyek pekerjaan umum, dan perhubungan,” tuturnya seusai rapat di Kantor Wakil Presiden, Rabu (1/7).

Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat M. Basoeki Hadimoeljono, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri PPN/Kepala Bappenas Andinof Chaniago, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Sofyan menyebut total nilai proyek yang akan didanai lewat pinjaman lembaga pembiayaan multilateral mencapai US$38,14 miliar. Adapun lembaga pembiayaan multilateral yang turut dalam pendanaan proyek-proyek Blue Book 2015—2019, antara lain Bank Dunia, ADB, IDB, AIIB, JICA, JBIC, dan Koica.

Pinjaman dari lembaga multilateral itu bersifat utang dalam APBN, tetapi bunganya diklaim relatif kecil. “Jumlah yang sudah direncanakan Bappenas untuk Blue Book itu US$38 miliar,” ujar Sofyan.

Menko menegaskan proyek-proyek itu harus dipersiapkan dengan baik sehingga utang dari lembaga donor dapat segera dicairkan dan proyek bergulir. Dengan demikian, eksekusi proyek-proyek itu tidak lamban atau mandek.“Yang paling penting itu bagaimana project preparation karena selama ini, hambatannya adalah proyeknya ada, dananya ada, tapi persiapannya tidak matang,” lanjut Sofyan.

Untuk itu, pemerintah akan mengharuskan lembaga pembiayaan menyiapkan dana untuk persiapan proyek, mulai dari studi awal, studi kelayakan, studi lingkungan, hingga detail engineering design (DED).

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago mengatakan draf Blue Book seharusnya sudah diluncurkan, tetapi sejumlah masukan harus dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga teknis.

Format baru yang diakomodasi dalam Blue Book 2015—2019, antara lain penekanan pada persiapan proyek dan skema pemecahan proyek pemerintah-lembaga pinjaman. “Yang jelas dua minggu ini kita selesaikan menambahkan hal baru ini. Kalau sudah oke, kita launching,” tuturnya.

 

RESPONS SWASTA
Pada awal pekan ini, Andrinof mengatakan pemerintah masih menunggu ketertarikan swasta untuk terlibat dalam pembiayaan 32 proyek infrastruktur potensial dengan skema kerja sama pemerintah dan swasta.

Berdasarkan salinan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. Kep. 82/M.PPN/HK/05/2015 tentang Penetapan Daftar Rencana Proyek Infrastruktur 2015, terdapat total 38 proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) atau public private partnership.

Dari 38 proyek KPS tersebut, 6 proyek dikategorikan proyek KPS yang siap ditawarkan, dan 32 proyek yang masih dalam proses pengkajian dengan kategori 8 proyek KPS dinyatakan prospektif dan 24 proyek KPS potensial.

Andrinof menuturkan pemerintah saat ini masih menunggu adanya minat swasta untuk melakukan pengkajian kepada 32 proyek KPS yang berstatus prospektif dan potensial. “Sebanyak 32 dinyatakan belum siap karena belum selesai pengkajiannya. Kita masih menunggu adanya minat swasta untuk melakukan proses kajian,” kata Andrinof, Senin (30/6).

Dia menuturkan proses pengkajian yang masih perlu dilakukan, antara lain adalah analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), perhitungan finansial dan aspek teknis lainnya. Menurutnya, pemerintah akan berupaya mendorong swasta untuk lebih berperan aktif dalam pembangunan infrastruktur untuk meringankan beban pemerintah dalam pengadaan anggaran infrastruktur yang berasal dari APBN.

Dengan demikian, pemerintah dapat lebih fokus dalam menggunakan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di luar Pulau jawa, khususnya untuk proyek-proyek infrastruktur yang aspek finansialnya kurang layak sehingga membutuhkan dukungan pendanaan dari pemerintah.

Untuk lebih menarik minat swasta dalam pengerjaan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia, imbuhnya, pemerintah telah melakukan promosi dan pemasaran di sejumlah negara untuk menarik minat investor.

Namun, Andrinof menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat memaksa pihak swasta untuk menanamkan modalnya.“Kita sudah melakukan upaya, berikutnya hanya tinggal menunggu minat swasta. Kalau masih belum ada swasta yang berminat, proyeknya tidak akan masuk daftar prioritas
dan akan masuk ke dalam daftar tunggu saja sampai ada yang berminat,” ujarnya.

Meskipun demikian, dia optimistis akan semakin banyak pihak swasta yang mengutarakan minatnya dan merealisasikan kerja sama dalam pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia.

Apalagi, pemerintah saat ini juga telah melakukan sejumlah perbaikan untuk menggenjot pertumbuhan investasi di Indonesia seperti percepatan pembebasan lahan dan kemudahan dalam mengurus perizinan investasi melalui pelayanan terpadu satu pintu. “Kita harapkan akan semakin banyak swasta yang berminat, dan seluruh proyek skema KPS yang ada dalam daftar saat ini bisa dikerjakan seluruhnya,” tuturnya.

Kembali ke Berita

Berita Terkait

PT Sarana Multi Infrastruktur Perluas Sektor yang Dibiayai Proyek Tol Bogor Outer Ring Road Dapat Pembiayaan SMI Rp660 Miliar Kunjungi Proyek Panas Bumi Sorik Marapi Sekarang Cek Proyek Infrastruktur Bisa Lewat Aplikasi Sarana Multi Infrastruktur Diminta Garap Daerah Tertinggal