Berita


Serius Ngutang, Pemkot Pelajari Contoh Perda

PROKAL.CO, BONTANG – Pemkot Bontang rupanya sangat serius menindaklanjuti tawaran pinjaman dana dari pihak ketiga untuk pembangunan. Saat ini, Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Bontang tengah mempelajari contoh peraturan daerah (perda) pinjaman dana yang telah diterapkan di daerah lain.

Rencananya, Pemkot akan bekerjasama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Perusahaan pelat merah ini telah menawarkan kerja sama beberapa waktu lalu.

“Yang menjadi contoh adalah Perda dari Kabupaten Karang Asam. Perda ini diberikan oleh pihak PT SMI dan masih kami coba pelajari dan rumuskan,” kata Kepala Bappeda Bontang Zulkifli, Kamis (7/9) kemarin.

Menurutnya, Program pembangunan yang dapat dibiayai dari dana pinjaman sebaiknya yang bersifat prioritas. Serta memiliki dampak luas bagi masyarakat, baik dari segi sosial ataupun ekonomi.

“Sebaiknya adalah program pembangunan yang menghasilkan. Akan tetapi tidak tertutup bagi pembangunan lain, sepanjang bersifat prioritas,” katanya.

Untuk melakukan pembangunan dengan pinjaman memang membutuhkan proses panjang. Salah satu syarat penting, perencanaan program pembangunan yang akan didanai pihak ketiga.

“Proyek akan dibiayai apabila perencanaan pembangunan sudah jelas atau selesai. Bisa diperhitungkan kebutuhan yang diperlukan. Kita tidak bisa meminjam untuk sesuatu yang belum jelas,” tuturnya.

Kendati belum ada keputusan proyek apa saja yang akan dibangun dari dana pinjaman, namun Zulkifli berpendapat salah satu contoh program yang laik dibangun menggunakan dana pinjaman adalah kelanjutan pembangunan Pasar Rawa Indah. Pasalnya, perencanaan bangunan tersebut telah rampung. Kemudian, mempunyai dampak luas bagi masyarakat.

“Itu pendapat pribadi saya. Karena kalau pasar Rawa Indah, tinggal dihitung ulang saja lagi berapa biaya yang dibutuhkan untuk melanjutkan,” katanya.

Selain soal perencanaan, syarat untuk melakukan pinjaman juga harus melalui izin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan, dan DPRD Bontang.

“Jadi, bukan hanya antara Pemkot dan PT SMI saja,” tuturnya.

Sedangkan untuk batasan besaran pinjaman, dia mengatakan hal tersebut akan disesuaikan dengan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan daerah. PT SMI sebagai pihak yang memberikan pinjaman juga akan melakukan kalkulasi.

“Banyak faktor untuk angka maksimal pinjaman, misalnya tergantung kebijakan Kemendagri yang apabila membatasi (pembayaran, Red) hingga akhir masa jabatan saja. Makanya, diperlukan Perda, sebagai payung hukum untuk penyediaan dana tersebut tiap tahunnya,” ujarnya.

Belum lama ini, jajaran Komisi II DPRD Bontang mengingatkan agar pemerintah berhati-hati terkait wacana peminjaman dari pihak ketiga. Pasalnya, perlu kajian yang mendalam sebelum mengambil keputusan tersebut.

Beberapa waktu lalu, Komisi II telah melakukan kunjungan kerja ke Pemkab Kutim. Daerah tersebut dipilih karena sudah memiliki pengalaman meminjam dana dari pihak ketiga.

“Kami sudah ke Dispenda Kutim. Salah satu hal yang ditekankan kajian mendalam soal besaran bunga, serta kalkulasi faktor lain harus tepat. Biar tidak membebani daerah,” tegasnya.

Dia menambahkan, program pembangunan yang dilaksanakan dari dana pinjaman harus menghasilkan penerimaan. “Jika wacana ini diwujudkan, keputusan ada di DPRD. Itu sebabnya kami di Komisi II perlu penambahan referensi,” ujarnya kala itu.

 

Sumber

Kembali ke Berita

Berita Terkait

Sekarang Cek Proyek Infrastruktur Bisa Lewat Aplikasi Sarana Multi Infrastruktur Diminta Garap Daerah Tertinggal SMI Berfokus Pada Pembiayaan Infrastruktur Pariwisata Sri Mulyani Minta PT SMI Selektif Pilih Proyek yang Akan Didanai Setelah LRT Jabodebek, Ini Proyek Kerjasama Kemenhub dengan SMI