Berita


Skema PINA Untuk Mempercepat Pembangunan Proyek Infrastruktur Indonesia

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendapat mandat sebagai koordinator dan fasilitatorPembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA). Tugasnya, mengoptimalkan skema ini untuk mengurangi ketergantungan belanja pada APBN dan APBD sehingga swasta dan BUMN dapat ikut berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur tanpa harus mendapat modal dari negara.

Saat memberikan keynote speech dalam talk show bertajuk “Pembiayaan Alternatif untuk Pembiayaan Infrastruktur” di Gedung Bappenas, Jumat sore, 17 Februari 2017, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan pertemuan yang mengundang PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT Taspen, PT Waskita Karya, PT Waskita Toll Road, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) ini bertujuan untuk membahas pembiayaan alternatif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Dalam acara ini, hadir pula Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

“Skema pembiayaan investasi non-anggaran pemerintah atau PINA akan melengkapi skema-skema pembiayaan yang sudah ada,” kata Bambang. Sebelumnya, telah dikenal skema pembiayaan kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) atau public private partnership.

Kemudian berubah nama menjadi kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Sebutan ini diganti karena pemerintah ingin memberikan kesempatan kepada BUMN untuk terlibat dalam skema. Jika hanya menggunakan kata ‘swasta’, terkesan BUMN tidak dimungkinkan terlibat dalam skema.

Padahal, BUMN juga memegang peranan penting dalam menghasilkan pembangunan terbaik dalam daftar proyek KPBU. Masih ada skema lain untuk mendorong BUMN terlibat dalam proyek infrastruktur, melalui cara suntikan modal kepada BUMN untuk mengerjakan proyek-proyek investasi tertentu.

Skema ini dikenal dengan sebutan penyertaan modal negara (PMN). Namun, apabila bergantung terus dengan skema ini akan menyulitkan dari sisi anggaran.

“Kita mencoba mencari alternatif di mana injeksi modal PMN tidak lagi menjadi perhatian utama,” ujar Bambang. Injeksi modal bisa diupayakan tidak dari sumber APBN. Kebutuhan dana ini dapat dicari dari pendanaan jangka panjang, seperti dana pensiun atau asuransi jiwa. Menurut Bambang, pengelola dana pensiun harus mulai ikut serta dan terlibat langsung dalam proyek infrastruktur.

“Karena dana pensiun horizonnya adalah dana jangka panjang, sementara infrastruktur juga proyek jangka panjang yang memerlukan pendanaan jangka panjang, jadi keduanya ketemu,” kata dia.

Perbankan tidak dapat menjadi andalan dalam pendanaan proyek infrastruktur. Sebab, di perbankan umumnya dana dari pihak ketiga tersedia hanya untuk jangka pendek, seperti deposito atau tabungan. Itulah sebabnya bank-bank komersial tidak dapat menyediakan porsi yang besar untuk infrastruktur dan memberikan batasan.

Skema PINA mendorong partisipasi dari pengelola dana jangka panjang dan mendorong penguatan modal. Sebab, dibutuhkan dana 30 persen dari kebutuhan investasi untuk membuat proyek menjadi layak sehingga kemudian mendapatkan pinjaman. Bambang mencontohkan proyek yang dikerjakan PT Waskita Toll Road dalam membangun sejumlah ruas tol, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Pekerjaan itu membutuhkan investasi Rp 70 triliun. Dari dana itu, PT Waskita Toll Road harus menyimpan dana sendiri sekitar Rp 21 triliun. Ketika PT Waskita Karya, selaku pemegang saham, dan PT Waskita Toll Road memulai proyek ini, modal yang dimiliki hanya Rp 6 triliun.

Bagaimana dengan kekurangan anggaran selisihnya yang mencapai Rp 15 triliun? Dengan situasi ini, tentu pihak perbankan tidak akan meminjamkan modal kepada PT Waskita Karya. Modal itu harus datang dari pemegang modal sendiri.

“Mungkin PT Waskita Karya bisa minta kepada pemerintah melalui Menteri BUMN agar mendapat PMN. Tetapi, kita bisa membayangkan PMN Rp 15 triliun kepada Waskita Karya, tentu ini akan menimbulkan permasalahan, baik dari segi kas negara maupun pembahasan di parlemen,” kata Bambang. Menurut Bambang, jika situasi itu terjadi, akan lebih baik dan lebih ‘terhormat’ apabila mencari dari pihak lain.

Memang akan ada konsekuensi, yakni berbagi kepemilikan dengan pemegang saham baru. Dalam skema PINA yang alurnya juga telah diketahui Presiden Joko Widodo, isu yang dihadapi PT Waskita Toll Road akan melibatkan PT SMI sebagai lembaga pembiayaan infrastruktur dan PT Taspen yang mengurusi dana pensiun pegawai negeri jangka panjang. Kedua perusahaan ini juga membutuhkan return yang baik dalam pengelolaan anggaran nasabahnya.

“Jangan dillihat partisipasi mereka sebagai CSR atau apa pun yang tidak berkaitan secara ekonomis,” ujar Bambang. Bambang berharap contoh ini akan berimbas terhadap proyek lain yang butuh tambahan modal dan melibatkan dana swasta atau dana yang berasal dari pembiayaan non anggaran pemerintah.

Dia mencontohkan pekerjaan jalan tol Bekasi — Cawang — Kampung Melayu yang terhenti. Padahal, dari sisi ekonomi, jalur transportasi penghubung antara Bekasi dan Jakarta Timur sangat padat dan ramai lalu lintas, sehingga itu sangat menguntungkan.

Tentu paket pekerjaan tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu ini sangat layak ditawarkan sebagai proyek dengan skema PINA. Dengan tujuan itulah, Bappenas memperkenalkan skema PINA kepada berbagai pihak.

Bambang berharap setelah proyek Waskita Toll Road berjalan baik, ada lagi proyek-proyek lain yang menggunakan skema pembiayaan PINA. Tahun ini ada proyek senilai Rp 570 triliun. Sebesar Rp 300 triliun di antaranya dalam bentuk jalan tol dan Rp 200 triliun dalam bentuk kilang minyak di Tuban, Bontang, dan Balikpapan.

Sementara sekitar Rp 70 triliun dari pembangunan tujuh pelabuhan standar internasional. Skema-skema pembiayaan yang dikembangkan oleh pemerintah ini terutama difokuskan untuk membangun infrastruktur yang bermanfaat untuk rakyat, yakni dapat mendorong pertumbuhan ekonomi ataupun dari segi pemerataan. Sebab, strategi pemerintah saat ini adalah pembangunan manusia dan infrastrukturnya.

“Kita fokus pada manusia, jelas, penting, karena manusia adalah aktornya, pelakunya. Tetapi manusia tidak bisa berbuat banyak kalau tidak ada infrastruktur dan faktor pendukungnya,” ujar dia.

Pembangunan manusia sudah diatur dalam strategi di APBN. Sementara untuk infrastruktur seperti irigasi, jalan arteri, sanitasi, dan air minum, akan masuk dalam APBN. Untuk proyek yang memiliki prospek return tinggi, seperti jalan tol, pembangkit listrik atau penyediaan air minum, bahkan rumah sakit, akan didorong pada skema yang tidak bergantung pada APBN.

Bambang berharap, skema PINA dapat membantu percepatan pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia sehingga tidak ada lagi proyek terhenti karena ketiadaan pembiayaan.

“Kita ingin tidak ada lagi proyek terhenti. Dengan demikian, semua proyek yang saat ini terhenti, terutama yang menjanjikan return tinggi, dapat dilanjutkan melalui skema PINA ini, sehingga dapat cepat diselesaikan dan memberikan manfaat untuk masyarakat”, pungkas Bambang Menteri PPN.

Majalah Tempo - Skema PINA Untuk Mempercepat Pembangunan Proyek Infrastruktur Indonesia

Kembali ke Berita

Berita Terkait

Geo Dipa-SMI Kembangkan PLTP Dieng 2019 Dimulai, RS Tipe B Tanjung Selor Selesai 2020 Resmikan RSUD Konawe, Sri Mulyani: Uang Pajak Dikembalikan ke Rakyat PT Sarana Multi Infrastruktur Perluas Sektor yang Dibiayai Proyek Tol Bogor Outer Ring Road Dapat Pembiayaan SMI Rp660 Miliar