Berita


SMI & HK Teken Komitmen

JAKARTA — PT Sarana Multi Infrastruktur hari ini dijadwalkan menandatangani komitmen penyaluran pinjaman dengan PT Hutama Karya untuk mendukung investasi di ruas jalan tol Palembang—Indralaya.
Direktur Utama PT Hutama Karya I Gusti Ngurah Putra mengatakan, total kebutuhan investasi untuk proyek tol Palembang—Indralaya mencapai Rp3,3 triliun. Kelayakan investasi ruas tersebut tergolong marginal, yakni hanya 10,99%, dan tidak menarik bagi bank untuk memberi komitmen pinjaman.

Oleh karena itu, pihaknya selama ini menjajaki peluang kerja sama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur, lembaga pembiayaan infrastruktur milik negara. Selain itu, porsi ekuitas untuk ruas tersebut pun mencapai 70% atau Rp2,31 triliun.

Menurutnya, setelah perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) ditanda tangani awal September lalu, proses penjajakan untuk 30% investasi atau senilai Rp990 miliar dila kukan secara intensif dengan SMI. “Hari Rabu [11/11] kita teken [komitmen penyaluran pinjaman],” katanya seusai rapat percepatan pembangunan jalan tol di Kementerian BUMN, Senin (9/11) malam.

Putra mengatakan, kebutuhan ekuitas untuk proyek tersebut akan sepenuhnya diperoleh melalui penyertaan modal Negara (PMN). Tahun ini, Hutama Karya memperoleh PMN senilai Rp3,6 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp799 miliar di – alo kasikan untuk ruas Palembang—Indra laya. Sisa kebutuhan ekuitas senilai Rp1,51 triliun ren cananya dipenuhi dari PMN tahun depan.

Adanya kepastian PMN ini turut mendukung pihak ketiga, dalam hal ini SMI untuk memberi komitmen pinjaman. Selain itu, menurut Putra, seluruh lahan di trase tol sepanjang 22 km ini telah rampung dibebaskan meskipun sejumlah segmen masih menunggu proses pencairan pembayaran dari pemerintah.

Proses land clearing atau pembukaan badan jalan pun sudah berjalan 30%. “Kami targetkan tol ini segera selesai sebelum Asian Games 2018,” katanya. Putra mengungkapkan, keputusan DPR menangguhkan PMN dalam UU APBN 2016 masih bisa diantisipasi melalui pinjaman yang akan diperoleh.

Dengan demikian, konstruksi di ruas tersebut tetap dapat dikebut sepanjang 2016. “Loan yang akan kita jalankan dulu [untuk mendanai proyek], PMN belakangan. PMN itu sudah jadi komitmen pemerintah dan loan juga dijamin pemerintah [sehingga tidak mengganggu proyek],” katanya.

PENUGASAN PEMERINTAH
Proyek jalan tol Palembang—Indralaya adalah satu dari empat ruas tol TransSumatra yang ditangani Hutama Karya berdasarkan penugasan pemerintah melalui Perpres No. 100/2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatra. Ketiga lainnya yakni Medan—Binjai (17 km), Bakauheni—Terbanggi Besar (140 km), dan Pekanbaru—Kandis—Dumai (126 km). Kebutuhan modal untuk menyelesaikan empat ruas ini mencapai Rp17,41 triliun. Sementara itu, groundbreaking ruas Pakanbaru—Kandis—Dumai, Provinsi Riau, sudah dapat dilakukan akhir bulan ini atau awal Desember mendatang seiring dengan kesiapan lahan di ruas tersebut.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basoeki Hadimoeljono mengatakan, sepanjang tahun ini pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional secara intensif mengupayakan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Trans-Sumatra. Dengan demikian, pada kuartal akhir tahun ini, uang ganti rugi sejumlah besar lahan sudah dapat dibayarkan.

Untuk ruas Pekanbaru—Kandis—Dumai, proses pembayaran untuk 12 km baru saja dilakukan pada awal pekan ini. Dengan itu, lahan yang terbebaskan di ruas tersebut kini sekitar 19 km dari total panjang trase 135 km.
Pembebasan lahan, menurut Basoeki, masih akan meningkat di sisa kuartal akhir tahun ini sehingga awal pembangunan proyek tol tersebut dapat segera diresmikan. “Mudah-mudahan akhir November atau awal Desember nanti sudah bisa di-groundbreaking oleh Pak Pre siden,” katanya pada kesempatan yang sama.

Kebutuhan investasi untuk pembangunan ruas Pekanbaru—Kandis—Dumai mencapai Rp11,9 triliun. Direktur Keuangan Hutama Karya Anis Anjayani mengatakan, proses penjajakan pinjaman untuk ruas Pekanbaru—Kandis— Dumai senilai Rp8,1 triliun atau 55% dari investasi, baru akan mulai dilakukan tahun depan.

Penjajakan pinjaman me nanti kepastian kesiapan dana PMN dari pemerintah. Selain itu, PPJT untuk ruas tersebut pun belum ditandatangani. Meski demikian, pemerintah secara prinsip telah menjamin komitmen penyaluran PMN dan juga jaminan bagi pinjaman bagi proyek tersebut untuk memacu pertumbuhan ekonomi di Sumatra.

11102015_bisnisindonesia

Kembali ke Berita

Berita Terkait

Sekarang Cek Proyek Infrastruktur Bisa Lewat Aplikasi Sarana Multi Infrastruktur Diminta Garap Daerah Tertinggal SMI Berfokus Pada Pembiayaan Infrastruktur Pariwisata Sri Mulyani Minta PT SMI Selektif Pilih Proyek yang Akan Didanai Setelah LRT Jabodebek, Ini Proyek Kerjasama Kemenhub dengan SMI