Berita


SMI Siapkan Rp 2 T untuk LRT Jabodetabek

PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menaksir mampu memberikan pinjaman sekitar Rp 2 triliun kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) selaku calon investor pembangunan prasarana lightrail transit (LRT) Jabodebek tahap I. Angka tersebut sekitar 12% dari total kebutuhan Rp 16,3 triliun yang perlu dipinjam oleh KAI guna membangun prasarana senilai Rp 23,3 triliun itu.

Direktur Utama SMI Emma Sri Martini menjelaskan, pihaknya bersama sejumlah bank BUMN, termasuk KAI, sebenarnya masih melakukan perhitungan lebih lanjut guna memastikan besaran kemampuan KAI sekaligus pinjaman yang dibutuhkan untuk berinvestasi dalam proyek LRT Jabodebek tahap I.

Menurut Emma, untuk penugasan KAI ini, pemerintah tengah mengkaji usulan penyertaan modal negara (PMN) baru untuk perseroan tersebut sehingga kapasitas operator perkeretaapian itu untuk mendapatkan pinjaman bisa lebih besar. Namun, nilai PMN nantinya, tergantung pada sektor mana yang bakal diberikan pinjaman melalui SMI dan sejumlah bank BUMN. Saat ini tengah dikaji pinjaman hanya diperuntukkan bagi pembangunan prasarananya saja senilai kurang lebih Rp 23,3 triliun.

“Jadi, kami bicara dari porsi prasarana yang Rp 23 triliun. Dari Rp 23 triliun itu, kalau 30% ekuitasnya, totalnya kurang lebih Rp 6,6 triliun porsi PMN. Jadi, selebihnya Rp 23 triliun dikurangi Rp 6,6 triliun, kurang lebih Rp 17 triliun yang harus diambil dari porsi loan,” kata Emma di Jakarta, Rabu (22/3).

Taksiran kebutuhan yang masih kurang Rp 17 triliun itu bakal ditutup melalui pinjaman SMI dan sejumlah bank. Masing-masing entitas, kata Emma, akan mengalkulasi besaran yang bisa diberikan kepada KAI. Saat ini, ujar Emma, SMI menaksir mampu memberikan pinjaman di kisaran Rp 2 triliun.

“Ini kami sedang perhitungkan. Modelnya sedang kami exercise. KAI juga sedang exercise. Kemungkinan SMI bisa masuk 10-20% dari porsi loan-nya itu,” kata Emma.

Dia menjelaskan, untuk bagian pengadaan sarana, kemungkinan masih bisa ditutupi melalui kemampuan KAI tanpa perlu dikoordinasikan melalui PT SMI dan bank-bank BUMN.

“Porsi rolling stock, bisa jadi porsinya KAI yang bisa dirilis dari existing balance sheet. Kalau di-bundling juga sama saja kan tetap masuk dalam balance sheet-nya KAI. Ini yang sedang kami lihat. Kami lebih kepada memberikan advice,” ujar dia.

Revisi Perpres LRT

Di tempat yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, saat ini pemerintah masih mematangkan revisi peraturan presiden (perpres) LRT Jabodebek yang di dalamnya bakal menugaskan KAI sebagai investor proyek tersebut.

“Kami sudah bahas. Dalam satu atau dua hari diperkirakan perpresn-ya selesai,” ujar Budi Karya Sumadi. Dia menyebutkan, untuk mendukung KAI sebagai investor itu, pemerintah tetap membuka peluang kerja sama antara KAI dan bank-bank swasta nasional ataupun asing, tidak hanya bank BUMN.

“Ini yang mengoordinasikannya adalah SMI,” jelas dia. KAI kemungkinan bakal mendapatkan masa konsesi selama 50 tahun untuk menyelenggarakan prasarana LRT Jabodebek tahap I. Hal tersebut nantinya tertuang dalam perjanjian konsesi antara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan badan usaha perkeretaapian tersebut.

“Sudah diputuskan. Skemanya begitu. Jadi konsesinya 50 tahun. Rinciannya itu nanti terdapat di kontrak (perjanjian konsesi antara Kemenhub dan PT KAI),” ujar Direktur Keuangan KAI Didiek Hartantyo beberapa waktu lalu.

Selain memperoleh konsesi, KAI akan mendapatkan subsidi dari pemerintah dalam jangka waktu 12 tahun. Didiek menekankan, subsidi ini bukanlah public Service obiligation (PSO) bagi penumpang, melainkan subsidi operasional.

“Ini defisit cashfiow saja yang di-top up subsidi. Awalnya KAI hanya untuk sarana. Tapi karena prasarana disuruh investasi, beban KAI terlalu berat jadi harus diberikan subsidi,” imbuh Didiek.

Investor Daily - SMI Siapkan Rp 2 T untuk LRT Jabodetabek

Kembali ke Berita

Berita Terkait

PT Sarana Multi Infrastruktur Perluas Sektor yang Dibiayai Proyek Tol Bogor Outer Ring Road Dapat Pembiayaan SMI Rp660 Miliar Kunjungi Proyek Panas Bumi Sorik Marapi Sekarang Cek Proyek Infrastruktur Bisa Lewat Aplikasi Sarana Multi Infrastruktur Diminta Garap Daerah Tertinggal