Berita


Soal Pinjaman Pemkot, PT SMI Tunggu Rekomendasi Kemendagri

BANDAR LAMPUNG–Lembaga pembiayaan infrastruktur di Jakarta, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), saat ini sedang menjajaki kerja sama dengan pemerintah kota (pemkot) Bandar Lampung terkait rencana kerja sama pinjaman daerah.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Perusahaan PT SMI, Faaris Pranawa, ketika dikonfirmasikan lewat surat elektronik, membenarkan pinjaman itu akan digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan, dengan total nilai proyek sekitar Rp200 miliar. “Saat ini proses pinjaman sedang menunggu pertimbangan dan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri,” tulis Faaris, Minggu (19/2/2017).
Pihaknya berharap fasilitas ini dapat mendorong pembangunan infrastruktur daerah yang lebih cepat, infrastruktur yang lebih mumpuni dalam melayani kebutuhan masyarakat, dan pada akhirnya menjadi infrastruktur yang menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian dalam proses assesment pemberian Fasilitas Pinjaman Daerah ini, terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi. “Ada 9 poin yang harus dipenuhi diantaranya, mulai dari APBD yang sehat tidak melebihi defisit yang ditentukan kemenkeu, hingga persetujuan dari kemendagri,” pungkasnya.

PT SMI merupakan BUMN di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki visi sebagai katalis percepatan infrastruktur nasional. Visi ini diwujudkan dalam beberapa bentuk layanan, yaitu Pembiayaan & Investasi Infrastruktur, pemberian Jasa Konsultasi Infrastruktur dan Jasa Penyiapan proyek infrastruktur. Di dalam layanan Pembiayaan dan Investasi Infrastruktur, terdapat fasilitas Pinjaman kepada Pemerintah Daerah (Pinjaman Daerah). Fasilitas ini bertujuan sebagai alternatif sumber pembiayaan infrastruktur yang dapat membantu percepatan pembangunan infrastruktur di setiap daerah.

Sehubungan dengan rencana Pemkot untuk melakukan pinjaman kepada PT SMI, Pemerintah provinsi (Pemprov) Lampung telah mengirimkan surat pertimbangan ulang kepada PT SMI untuk tidak menyetujui peminjaman itu. Hal itu didasarkan hasil pencermatan terhadap peraturan daerah (Perda) APBD Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2017, bahwa pemkot telah memiliki banyak tunggakan hutang.

 

Sumber

Kembali ke Berita

Berita Terkait

Geo Dipa-SMI Kembangkan PLTP Dieng 2019 Dimulai, RS Tipe B Tanjung Selor Selesai 2020 Resmikan RSUD Konawe, Sri Mulyani: Uang Pajak Dikembalikan ke Rakyat PT Sarana Multi Infrastruktur Perluas Sektor yang Dibiayai Proyek Tol Bogor Outer Ring Road Dapat Pembiayaan SMI Rp660 Miliar