Berita


Solusi Pendanaan Proyek Pemerintah

Dari mana perusahaan konstruksi pelat merah memperoleh dana untuk menggarap megaproyek infrastruktur pemerintah? Project bond mungkin bisa menjadi jawabannya.

Inisiasi penerbitan obligasi berbasis proyek {project bond) dimulai oleh perusahaan konstruksi PT Hutama Karya (Persero).

Pada kuartal IV/2016, Hutama Karya mengantongi izin efektif penerbitan Obligasi Berkelanjutan I dengan total target penggalangan dana sebesar Rp6,5 triliun untuk mendanai proyek jalan tol Trans Sumatera.

Emisi pertama dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada 22 Desember 2016. Obligasi senilai Rp 1 triliun itu memberikan kupon tetap sebesar 8,55% per tahun selama 10 tahun.

Setelah 5 bulan berselang, Hutama Karya kembali menerbitkan obligasi berkelanjutan I tahap II senilai Rp 1,96 triliun pada Mei 2017. Dengan tenor yang sama, project bond ini memberikan kupon yang lebih rendah, yakni 8,07% per tahun.

Emiten konstruksi ini masih mengantongi sisa penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi I senilai Rp3,5 triliun dan akan dieksekusi pada semester II/2017.

Berdasarkan catatan Bisnis, BUMN konstruksi lain yang telah atau berencana menerbitkan obligasi, antara lain PT Wijaya Karya (Ftersero) Tbk., PT Waskita Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., serta PT PP (Persero) Tbk.

Wahyu Renggono, Direktur Penilai Harga Efek Indonesia (IBPA), menuturkan perusahaan infrastruktur dan konstruksi, terutama BUMN, bakal menjadi kuda hitam di pasar obligasi. Pasalnya, mereka mempunyai banyak proyek yang membutuhkan dukungan dana.

“Kalau pinjam dari bank ada mismatch. Obligasi jangka panjang bisa menjembatani proyek infrastruktur yang baru akan balik modal dalam 10 tahun,” kata Wahyu baru-baru ini.

KONSEP PENDANAAN

Wahyu menuturkan konsep pembangunan infrastruktur di Indonesia seperti gali lubang-tutup lubang.

Hal ini mengingat proyek baru didanai oleh pendapatan dari proyek lama. Di luar negeri, lanjutnya, masing-masing proyek terpisah sejak awal pembangunan hingga balik modal dan mature.

“Di Indonesia, baru Hutama Karya yang emisi project bond untuk jalan tol di Sumatra. Kalau nanti ibu kota jadi dipindahkan ke Palangkaraya, bisa pakai project bond juga pendanaannya,” ujarnya.

Secara sederhana, surat utang korporasi disebut sebagai project bond apabila diterbitkan dengan aset dasar berupa proyek serta membayar kupon dan pokok dengan arus kas dari proyek tersebut.

Konsep tersebut sudah di-adaptasi oleh produk project based sukuk yang diterbitkan pemerintah.

Kendati terdengar sederhana, project bond biasanya diterbitkan dengan tenor yang relatif panjang sekitar 10 tahun-15 tahun. Tidak seperti rerata obligasi korporasi yang akan jatuh tempo dalam 3 tahun-5 tahun.

Dengan tenor yang panjang, lanjutnya, project bond membutuhkan skema pelindung. Hutama Karya, misalnya, mendapat jaminan dari pemerintah untuk memastikan seluruh kewajiban finansial yang jatuh tempo dapat dipenuhi kepada pemegang obligasi dan meningkatkan creditworthiness atas penerbitan obligasi Hutama Karya.

“Skema pelindung seperti dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dan PT Sarana Multi Infrastruktur(Persero) supaya investor domestik mau beli obligasi tenor panjang. Kalau investor asing, justru suka,” imbuh Wahyu.

Tenor panjang dinilai menarik di tengah tren yield obligasi Indonesia yang melandai.
Dalam 10 tahun-20 tahun ke depan, diproyeksi akan sulit mencari produk surat utang yang menawarkan kupon fixed 8%-10% per tahun. Di Malaysia dan Thailand, misalnya, tingkat kupon obligasi hanya 2%-3%. Bahkan di Vietnam sudah turun ke level 5%.

Donny Arsal, Direktur Keuangan Jasa Marga, mengatakan perseroan sedang mematangkan penerbitan project bond senilai Rp 1,5 triliun untuk melunasi pinjaman bank.

Berbeda dengan project bond Hutama Karya yang mengusung konsep greenfield, emiten berkode saham JSMR ini menerbitkan obligasi yang bunganya akan dibayar oleh proyek yang sudah matang, yakni ruas tol Ulujami-Kebon Jeruk yang dikelola oleh PT Marga Lingkar Jakarta.

Dengan skema tersebut, kupon dan pokok project bond perdana JSMR itu akan diambil dari pendapatan ruas tol Ulujami-Kebon Jeruk dalam tenor sekitar 10 tahun hingga jatuh tempo.

“Kami mulai dari project bond yang simpel dulu. Kalau sudah ada di market, turunannya bisa macam-macam termasuk project bond untuk membiayai proyek greenfield” kata Donny.

 

Bisnis Indonesia - Solusi Pendanaan Proyek Pemerintah

Kembali ke Berita

Berita Terkait

Sekarang Cek Proyek Infrastruktur Bisa Lewat Aplikasi Sarana Multi Infrastruktur Diminta Garap Daerah Tertinggal SMI Berfokus Pada Pembiayaan Infrastruktur Pariwisata Sri Mulyani Minta PT SMI Selektif Pilih Proyek yang Akan Didanai Setelah LRT Jabodebek, Ini Proyek Kerjasama Kemenhub dengan SMI