Berita


Wapres: pekerjaan awal infrastruktur strategis harus disegerakan

Jakarta (ANTARA News) – Wakil Presiden HM Jusuf Kalla mengharapkan berbagai pekerjaan awal infrastruktur yang termasuk dalam program strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada 2015 ini mulai bisa dilakukan dengan segera.

“Kami harapkan bulan (Mei) depan semuanya memasuki pekerjaan awal,” kata Wapres dalam konferensi pers di kantor Kemenpupera, Jakarta, Selasa.

Menurut Wapres, kunjungan yang dilakukannya ke Kemenpupera kali ini adalah untuk melihat kemajuan semua program strategis Kemenpupera pada 2015.

JK memaparkan, dirinya dilaporkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat antara lain terkait pengembangan infrastruktur, perumahan, dan soal tata sumber daya air.

“(Kemenpupera) adalah yang dua tertinggi anggarannya setelah Kementerian Pendidikan,” katanya.

Sementara itu, Menpupera Basuki Hadimoeljono mengatakan bahwa semua pengadaan untuk program strategis Kemenpupera pada tahun 2015 ini sudah dilakukan melalui mekanisme lelang elektronik (e-procurement).

Basuki memaparkan, lelang tersebut telah mencapai 9.850 paket atau mencapai 71,69 persen dari total 13.739 paket atau bernilai sekitar Rp59,9 triliun atau 77,38 persen dari total Rp77,4 triliun pagu.

Menpupera mengungkapkan, perhatian yang dilakukan pemerintah terhadap kemajuan pembangunan infrastruktur adalah karena terkait dengan investasi.

“Pertumbuhan ekonomi terkait tiga hal, ekspor, konsumsi dan investasi,” katanya dan menambahkan, infrastruktur penting guna menggerakkan ekonomi.

Sebelumnya, Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) menyatakan, kunci dari masuknya investor ke dalam negeri bergantung pada pembenahan sektor infrastruktur yang memadai di berbagai daerah di Tanah Air.

“Kuncinya di infrastruktur. Kalau sektor ini lancar, investor akan masuk dengan cepat ke dalam negeri,” ujar Sekretaris Jenderal Gapensi Andi Rukman Karumpa.

Gapensi memperkirakan, kepercayaan investor akan terus mengalir menuju RI dengan catatan pemerintah pusat dan daerah bersatu padu menyelesaikan masalah pembebasan lahan di daerah yang “mangkrak” atau terbengkalai.

Namun, Andi mengingatkan bahwa saat ini masih ditemukan adanya ketidakpaduan antara pemerintah daerah dalam membebaskan lahan untuk infrastruktur. “Pemerintah Provinsi jalan sendiri, begitu juga dengan Pemerintah Kabupaten. Tidak sinkron,” tukasnya.

Untuk itu, ujar dia, Gapensi berharap agar koordinasi antara pemerintah daerah dalam pembebasan lahan dapat segera diintensifkan.

Sumber : http://www.antaranews.com/

Kembali ke Berita

Berita Terkait

55 PPA Bakal Dapat Perhatian Khusus Request for Expressions of Interest: Consulting Services for Detailed Engineering Design (DED) of Road Improvement and Bridge Construction Project Sri Mulyani: Tol Trans Sumatera Berikan Banyak Dampak Positif Danai Tol Trans Sumatera, 7 Bank Kucurkan Rp 8 Triliun ke Hutama Karya Sindikasi 7 Bank & SMI Biaya Tol Trans-Sumatra Garapan Hutama Karya