Dana Pengembangan Infrastruktur Daerah (RIDF)

Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan kepada pemerintah daerah adalah melalui Regional Infrastructure Development Fund (RIDF) yang memberikan bantuan pendanaan untuk bisnis pinjaman daerah di PT SMI. Sumber RIDF berasal dari pinjaman luar negeri dari lembaga multilateral yang diteruspinjamkan kepada PT SMI sebesar total USD 200 juta yang bersumber dari World Bank dan Asian Infrastructure Investment Bank masing-masing sebesar USD 100 juta. RIDF menggunakan mekanisme penerusan pinjaman luar negeri melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

 

Tujuan Dana Pengembangan Infrastruktur Daerah (RIDF)

RIDF dimaksudkan untuk meningkatkan akses pembiayaan proyek infrastruktur pemerintah daerah melalui lembaga perantara keuangan (financial intermediary). Tujuan RIDF adalah:

  • mengatasi ketergantungan fiskal yang tinggi pemerintah daerah terhadap Pemerintah Pusat, yaitu dengan mendorong terciptanya disiplin fiskal daerah guna menjamin keberlanjutan penyediaan infrastruktur daerah;
  • menjawab kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur di daerah dengan menyediakan pinjaman mulai dari jumlah pinjaman (loan size) kecil, sedang, hingga besar;
  • meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola pinjaman yaitu dengan membentuk debt management unit dan pelatihan personil terkait;
  • mengatasi keterbatasan pemerintah daerah dalam penyiapan proyek yang baik, melalui penyediaan fasilitas Project Development Fund (“PDF”) untuk pendampingan pemerintah daerah dalam membangun pipeline proyek infrastruktur dan proses penyiapannya;
  • meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan proyek infrastruktur yang berkelanjutan (sustainable development) melalui kepatuhan/compliance terhadap environment and social safeguard; dan
  • menghasilkan lembaga perantara keuangan yang berkelanjutan (sustainable financial intermediary).

 

Komponen Dana Pengembangan Infrastruktur Daerah (RIDF)

Proyek RIDF tersebut dibagi menjadi dua komponen:

1. Regional Infrastructure Development Fund (RIDF)

RIDF akan memberikan pinjaman langsung dalam bentuk senior debt kepada pemerintah daerah yang mempunyai kapasitas fiskal dan kapasitas meminjam yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Project Development Fund (PDF)

Fasilitas pembiayaan yang membantu dan memfasilitasi pengembangan kapasitas dan pendampingan kepada pemerintah daerah pada tahap proses penyiapan proyek melalui konsultan yang berpengalaman dalam bidang penyiapan proyek penilaian kelayakan, keahlian sektoral, detailed engineering design, dan lain-lain.

 

Penerima Manfaat Kegiatan

RIDF akan diberikan kepada Pemda, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang layak untuk meminjam (creditworthy) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kriteria kelayakan pemda untuk RIDF adalah sebagai berikut:

NoKriteria Kelayakan
1Infrastruktur yang akan dibiayai adalah infrastruktur publik yang merupakan prioritas daerah dan tercantum dalam RPJMD
2Persetujuan DPRD
3Pemda tidak mempunyai tunggakan pinjaman, baik dari penerusan pinjaman maupun dari sumber lain
4Debt Service Coverage Ratio (DSCR) minimal 2,5 kali (sebagaimana ditetapkan dalam PP 30/2011)
5Jumlah sisa pinjaman ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya
6Batas maksimum defisit APBD untuk tahun berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
7Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tiga tahun terakhir minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
8Mendapatkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri