Sistem Pelaporan Pelanggaran

Perseroan telah menetapkan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) sejak tahun 2014. Berdasarkan kebijakan tersebut, Perseroan telah mengembangkan aplikasi berbasis web. Sistem ini merupakan salah satu mekanisme pelaporan pelanggaran untuk memastikan bahwa penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (good corporate governance) berjalan secara efektif.

 

Melalui SPP ini, pelapor dapat berpartisipasi untuk melaporkan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan atau pejabat Perseroan atas Pedoman Etika dan Tata Perilaku serta Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Sistem Pelaporan Pelanggaran ini bertujuan untuk:

  1. Mendorong setiap insan Perseroan dan para Pemangku Kepentingan lainnya untuk menyampaikan/melaporkan kepada pihak internal Perseroan yang berwenang tentang pelanggaran dan/atau penyimpangan kode etik, hukum, standar prosedur operasi, kebijakan manajemen dan hal-hal lainnya yang dipandang dapat merugikan dan/atau membahayakan Perseroan.
  2. Meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko yang dapat merugikan Perseroan.
  3. Meningkatkan keyakinan kepada setiap insan Perseroan dan para Pemangku Kepentingan lainnya mengenai adanya perlindungan dari hukuman, tindakan balasan atau perlakuan yang tidak wajar dan adil kepada Pelapor apabila yang bersangkutan mengungkapkan pelanggaran dengan berdasarkan itikad baik dan bukti yang memadai.
  4. Mendukung terwujudnya budaya keterbukaan, akuntabilitas, dan integritas.
  5. Meningkatkan efektivitas tata kelola perusahaan yang baik, pengendalian internal, dan kinerja pegawai maupun organisasi.

 

Penyampaian Laporan Pelanggaran

Untuk melaporkan pelanggaran, pelapor dapat menggunakan:

http://spp.ptsmi.co.id/

Faksimile: (62-21) 8082 5258

Telepon: (62-21) 8082 5288 (hunting)

Surel: spp@ptsmi.co.id

 

Surat:

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
Sahid Sudirman Center, 47th-48th Floor
Jl. Jenderal Sudirman No. 86
Jakarta 10220, Indonesia

Ditujukan kepada:

Direktur Utama atau Kepala DAI (dalam hal terlapor selain Direksi atau Komite Audit) atau Komisaris Utama (dalam hal Terlapor adalah Direksi atau Komite Audit).