TEMPO.CO, Batam - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mulai menyusun rencana kerja program strategis nasional tahun 2018 bersama kementerian teknis dan pemerintah daerah. Pembahasan ini untuk menyatukan program unggulan dari pemerintah pusat dan usulan dari pemerintah daerah.
Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Arifin Rudiyanto, menyatakan, pihaknya akan nantinya akan membicarakan dengan kementerian dan pemerintah daerah terlebih dulu. “Belum ada anggarannya. Begitu ada pagu anggaran di masing-masing kementerian, baru kami cari dari total usulan prioritas sekarang," kata di sela-sela Rapat Koordinasi Teknis Wilayah Indonesia Barat di Batam, Selasa, 21 Februari 2017.
Penetapan program prioritas nasional kali ini, kata Arifin, menggunakan skema money follow program. Bappenas menyatukan proyek-proyek yang terkait satu sama lain berdasarkan wilayah dan kebutuhan prioritas.
Pemerintah mulai merinci sumber pendanaan program yang dapat berasal dari pagu Kementerian dan Lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Badan Usaha Milik Negara, kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU), kerjasama swasta, atau dengan pemerintah daerah. "Jadi sumber pendanaan pun jelas. Kami pastikan proyek prioritas nasional ini didanai," tutur Arifin.
Bappenas bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik menghitung realisasi penerimaan negara, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi tahun ini untuk disesuaikan dengan pendanaan program nasional. Penerimaan tersebut juga disebar untuk membiayai bunga utang, subsidi, belanja pusat, dan transfer dana ke daerah.
Akhir pekan lalu, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro meluncurkan skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) untuk mengakselerasi pembangunan nasional. Bambang menyebut skema ini digunakan dalam pembangunan tahap awal sembilan ruas jalan tol senilai Rp 70 triliun, di mana lima di antaranya adalah Tol Trans Jawa.
"Pada pilot program PINA ini, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Taspen (Persero) memberikan pembiayaan ekuitas tahap awal kepada PT Waskita Toll Road sebesar Rp 3,5 triliun sehingga total ekuitas menjadi Rp 9,5 triliun dari kebutuhan Rp 16 triliun," kata Bambang.
Bambang juga mendorong pembiayaan dari pengelolaan investasi jangka panjang seperti dana pensiun dan asuransi. Dengan demikian, lembaga pengelola dapat meraup keuntungan sekitar 14-18 persen pada tahu ke enam. Bappenas menetapkan 22 proyek yang dibiayai dari skema KPBU pada 2017. Satu proyek bernilai Rp 1,09 triliun dan 21 proyek lainnya senilai Rp 112,23 triliun.
Source
