EN ID
News Updates 19 October 2017
Share: https://www.ptsmi.co.id/cfind/source/thumb/images/icon/cover_w20_h20_share-fb.png https://www.ptsmi.co.id/cfind/source/thumb/images/icon/cover_w20_h20_share-tw.png https://www.ptsmi.co.id/cfind/source/thumb/images/icon/cover_w20_h20_share-link.png

Boosting Regional Infrastructure Development

Some investment projects financed by PT SMI include light rail transit (LRT) in Medan, North Sumatra, which has entering the process of tender work, Medan-Binjai Toll, and Palembang-Indralaya Toll.
Beberapa proyek investasi yang dibiayai PT SMI di antaranya light rail transit (LRT) di Medan, Sumatra Utara, yang tengah memasuki proses tender pengerjaan, Tol Medan-Binjai, dan Tol Palembang-lndralaya. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Sebagai salah satu badan usaha di bawah koordinasi Kementerian Keuangan, PT Sarana Multi Infrastruktur (persero) berperan aktif mempercepat program ini, antara lain dengan mendorong fitur peminjaman kepada pemerintah daerah (pemda). Dengan fitur itu, pemda akan mempercepat peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pencapaian target program pembangunan daerah, dan menjadi alternatif pembiayaan bagi daerah, di luar mekanisme pembiayaan kontrak lebih dari satu tahun. Menurut Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur Emma Sri Martini, program itu sudah digalakkan setahun ini dan telah membiayai 20 pemda dengan komitmen sebesar Rp2,68 triliun. "Peminjaman pada pemda ini akan digeber ke depannya untuk mempercepat pembangunan di daerah. Jika menunggu investor memakan waktu lama. Jadi, fitur ini amat tepat sebagai pendekatan pusat ke daerah, hanya bagaimana daerah memanfaatkan pendekatan itu," ujarnya di sela kunjungan ke Media Group, di Jakarta, beberapa waktu lalu. Emma menjelaskan, untuk peminjaman dana, terdapat beberapa persyaratan seperti tidak ada kewajiban alias utang piutang yang tertunggak kepada pemerintah pusat. "Kemudian dilihat proyeknya, apakah proyek abal-abal atau bukan. Lalu, harus ada RAB (rencana anggaran biaya) seperti lahan dan izinnya sudah ada," papar Emma. Selain itu, kategori proyek, termasuk kategori fiskal rendah, menengah atau tinggi. "Jika tinggi, rasio defisitnya akan lebih besar." Untuk sistem pengembalian dana peminjaman, pemda diberi masa lima tahun minimal untuk pelunasan. Range peminjaman juga didasarkan kemampuan fiskal tiap pemerintah daerah. "Kalau yang bayarnya susah, kami beri efek jera, kami bekerja sama dengan Kementerian Keuangan. Kami akan beri laporan agar bisa jadi bahan pertimbangan saat penyaluran anggaran ke daerah." Saat ini, beberapa proyek investasi yang dibiayai PT Sarana Multi Infrastruktur di antaranya transportasi publik berupa light rail transit (LRT) di Medan, Sumatra Utara, yang tengah memasuki proses tender pengerjaan, Tol Medan-Binjai, dan Tol Palembang-lndralaya. Menurut Emma, PT SMI telah membiayai 20 pemda dengan komitmen sebesar Rp2,G8 triliun. Mengenai jenis peminjaman daerah, kata dia, terdiri atas pinjaman jangka pendek yaitu jangka waktu maksimal 1 tahun anggaran, pinjaman jangka menengah (jangka waktu lebih dari 1 tahun anggaran dan biasanya digunakan untuk fasilitas publik yang tidak memberikan penerimaan), serta pinjaman jangka panjang (jangka waktu lebih dari 1 tahun anggaran dan digunakan untuk membiayai investasi sarana dan prasarana pelayanan publik). Sebagai solusi Manfaat pinjaman ini telah dirasakan masyarakat di sejumlah daerah. Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan timur, Yusran Aspar mengatakan pinjaman dana dari PT SMI merupakan solusi untuk melanjutkan kegiatan pembangunan di wilayahnya yang saat ini sedang mengalami krisis keuangan. "Upaya peminjaman dana kepada pihak ketiga merupakan opsi atau pilihan terbaik di tengah krisis anggaran saat ini," ujar Yusran seperti dikutip Antara, Sabtu (14/10). Menurut ia, pinjaman dana sekitar Rp348 miliar dari PT SMI sangat membantu untuk meneruskan sejumlah pembangunan karena sejak awal 2017 keuangan daerah mengalami defisit. Yusran menjelaskan pemerintah kabupaten memiliki beberapa pilihan atau opsi dalam mengatasi krisis anggaran yang terjadi saat ini. "Pilihannya itu menunda kegiatan proyek 'multiyears' sambil menunggu keuangan daerah pulih atau menarik seluruh uang SKPD (satuan kerja perangkat daerah) untuk meneruskan pekerjaan agar tidak terhenti," ungkapnya. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah menandatangani nota kesepahaman dengan PT SMI terkait dengan peminjaman dana sekitar Rp348 miliar untuk sejumlah proyek yang dibiayai melalui skema anggaran tahun jamak. Pinjaman dari PT SMI tersebut menyelamatkan sejumlah proyek yang dibiayai melalui skema anggaran tahun jamak yang menurut rencana akan dihentikan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Opsi peminjaman dana kepada pihak ketiga itu, ujar Yusran, merupakan langkah paling tepat menyelamatkan kondisi kas daerah yang sedang mengalami krisis seiring pendapatan dana bagi hasil dari pemerintah pusat yang semakin menurun. Dana pinjaman yang dikucurkan PT SMI dapat membantu meringankan beban anggaran daerah dalam pembangunan proyek fisik. Yusran menegaskan, jika pengerjaan sejumlah kegiatan fisik itu semakin ditunda, biaya akan semakin mahal seiring dengan peningkatan inflasi. "Kalau menunda pekerjaan atau kegiatan yang dibiayai melalui skema anggaran tahun jamak berisiko meningkatkan inflasi," tambahnya.   Media Indonesia - Memacu Pembangunan Infrastruktur Daerah
Back to News

Other News Updates