Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menggelar pertemuan dengan Bank Dunia (World Bank/WB) untuk mendiskusikan kemungkinan keterlibatan lembaga global itu dalam keija sama program penjaminan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Penjaminan pembangunan infrastruktur di Indonesia itu bisa dilakukan baik melalui kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU)/Public private partnership (PPP) maupun melalui non-PPP.
"Pemicu pertemuan ini adalah kami bicara tentang skema pembiayaan infrastuktur karena Indonesia saat ini hendak membangun banyak infrastuktur, sementara dana yang tersedia dalam APBN sangat terbatas. Jika Bank Dunia dapat membantu negara yang kecil dan penuh konflik, kenapa tidak Bank Dunia bisa membantu Indonesia dalam pembangunan infrastruktur terutama pada remote area", jelas dia di Washington DC, Rabu (19/07).
Menkeu mengatakan itu saat menghadiri kegiatan Workshop: Indonesia Infrastructure Finance Roundtable with World Bank sebagai salah satu rangkaian acara dalam Spring Meetings 2017 di Gedung J, Kantor Pusat Bank Dunia, Washington DC. "Saya ingin menceritakan kepada Bank Dunia apa yang sudah Indonesia lakukan dalam pembangunan infrastruktur," ujar Sri Mulyani seperti dikutip laman Kementerian Keuangan.
Ia menghadiri Pertemuan Musim Semi (Spring Meetings) 2017 yang diselenggarakan oleh Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund (IMF) 2017. Pertemuan bertaraf Internasional ini merupakan kesempatan bagi Indonesia, baik untuk menghasilkan manfaat besar di dalam negeri maupun mengambil peran dalam komunitas internasional.
Selain dihadiri oleh jajaran Kementerian Keuangan, kegiatan ini turut juga dihadiri oleh berbagai pihak badan usaha milik negara (BUMN) yang menangani pembangunan infrastruktur di Indonesia seperti PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Maret lalu, Bank Dunia menggelontorkan dana US$ 100 juta kepada pemerintah daerah di Indonesia untuk membangun sarana infrastruktur. Hal ini didasari kesulitan pemerintah daerah untuk mewujudkan proyek besar, mengingat anggaran daerah (APBD) yang ada hanya dapat dimanfaatkan untuk mendanai proyek-proyek di berbagai daerah di Indonesia hanya dalam jangka waktu setahun.
Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia Rodrigo Chaves mengemukakan, untuk mencapai pertumbuhan inklusif di seluruh Indonesia, terutama di kawasan daerah tertinggal, maka perbaikan layanan di daerah-daerah di Indonesia serta peningkatan peluang yang setara sangat penting untuk segera dilaksanakan.
"Pendanaan Bank Dunia tersebut adalah salah satu jalan keluar untuk mendukung Indonesia dalam mengatasi masalah ketimpangan, sehingga kelompok masyarakat yang paling miskin dapat menerima manfaat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata dia.
Program RIDF
Menurut rencana, kata Rodrigo, dana bantuan tersebut akan disalurkan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur untuk mendukung program Regional Infrastructure Development Fund (RIDF). Program ini merupakan tambahan akses kredit bagi pemerintah daerah untuk mendanai berbagai proyek infrastruktur, termasuk proyek penyediaan jalan, fasilitas air bersih dan sanitasi, serta transportasi.
Bahkan, Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) turut memberikan tambahan dana US$ 100 juta untuk mendukung berbagai program RIDF tersebut.
Marcus Lee, ekonom senior Bank Dunia berpendapat, bantuan seperti itu dapat dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai masalah keterbatasan instrumen keuangan bagi investasi infrastruktur di berbagai daerah yang masih terbatas. "RIDF akan mengatasi kekosongan pendanaan infrastuktur untuk jangka menengah dan panjang, khususnya untuk kawasan perkotaan," ujar Marcus.
Di samping itu, Bank Dunia juga akan menghibahkan dana sebesar US$ 3 juta melalui program Indonesia Sustainable Urbanization Multi-Donor Trust Fund (IDSUN) untuk mendukung pemerintah daerah dalam mempersiapkan berbagai proyek infrastruktur yang diusulkan.
