TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagai perusahaan pembiayaan infrastruktur di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia saat ini dimanfaatkan seluruh provinsi di Indonesia untuk membiayai sejumlah pembangunan. Namun di Kalbar sendiri, dibandingkan dari seluruh provinsi yang ada, pembiayaan belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pemda. Saat ini SMI tercatat hanya dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan dua infrastruktur di Kalbar, yaitu pembangunan Bandar Udara Internasional Supadio dan Jalan Sosok-Tayan.
Direktur PT SMI, Darwin Trisna Dajawinata mengatakan dari seluruh provinsi yang ada, Kalbar termasuk salah satu daerah yang belum memanfaatkan pembiayaan yang pihaknya sediakan. Selain Kalbar ia mengatakan Papua juga belum mamanfaatkan fasilitas pembiayaan yang ada. Adapun proyek yang dibiayai di Kalbar diantaranya terminal Bandara Supadio II dan Jalan Tayan-Sosok pembiayaan diakukan oleh pihak kontraktor pelaksana.
Ia menyebutkan anggaran pembangunan terminal II Bandara Supadio memakan total Rp 300-an miliar. Meskipun ada dua pelaksana proyek yang ada. Dari total pembiayaan proyek, ia mengatakan pihaknya menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 90 miliar. Sedangkan untuk Jalan Tayan-Sosok, SMI menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 80 miliar dari total anggaran yang mencapai Rp 465 miliar. Salah satu kontraktor pelaksana yang mengerjakan proyek Bandara Supadio yaitu PT Hutama Karya dan PT Patria Perkasa untuk Jalan Tayan-Sosok.
"Kita memberikan pembiayaan yang jangka panjang hingga 25 tahun. Ini merupakan salah satu solusi bagi pemerintah Kalbar agar memanfaatkan fasilitas pembiayaan kami sebagai salah satu alternative pembiayaan. Manfaat yang didapatkan sangat banyak,"ujarnya.
Senior Vice President PT SMI, Wismanto Bimam Kusumaedi menegaskan SMI adalah perusahaan BUMN yang menyalurkan pembiayaan infrastruktur Indonesia dan membantu persiapan proyek infrastruktur negara. Selain itu PT SMI mendapat perluasan sektor yang dapat dibiayai, yaitu bukan hanya infrastruktur publik, tetapi juga infrastruktur sosial.
Kemudahan ini dikatakannya adalah peluang bagi pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur tetapi punya keterbatasan anggaran. Sebagai perusahaan negara yang dibiayai sepenuhnya oleh modal negara, pihaknya menyalurkan pembiayaan kepada pemerintah daerah dengan masa pinjam yang panjang dan bunga yang lunak.
"Kami bisa membantu. Ini adalah arahan dari pemerintah untuk program Nawacita dimana pembangunan infrastruktur mesti digalakkan. Tenor kami bisa sampai 25 tahun. Sementara untuk bunga BI rate plus 2 persen sekitar 8,5 persen, jauh lebih rendah dari pada bunga perbankan yang dua digit,” ujarnya.
Source
