JAKARTA - Tiga bank pelat merah, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) tengah menjajaki fasilitas pinjaman dari Bank Pembangunan Cina (China Develpoment Bank/CDB) senilai US$ 3 miliar atau sekitar Rp 40 triliun. Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini Soemarno, mengatakan penjajakan itu seiring target untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur nasional.
"Penjajakan dengan CDB itu masih dalam tahap pembicaraan. Belum ada penandatanganan tapi komitmen CDB cukup bagus," kata Rini di sela Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, di Jakarta, kemarin seperti dilansir Antara.
Menurut Rini, dalam pembicaraan tersebut masing-masing bank BUMN akan menjajaki pengajuan pinjaman sebesar US$ 1 miliar. Dia menjamin fasilitas tersebut murni merupakan pembiayaan untuk menggenjot penyaluran kredit bank BUMN, terutama di sektor infrastruktur. Penjajakan pinjaman dari CDB tersebut adalah bagian dari penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian BUMN dengan National Development Reformation Commission (NDRC), saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Cina pada Februari lalu.
Dalam MoU tersebut diperoleh komitmen pinjaman dari dua lembaga keuangan Tiongkok yaitu CDB dan Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) masing-masing US$ 20 miliar atau total keduanya US$ 40 miliar. "CBD dan ICBC siap memberikan pinjaman siaga (standby loan) untuk proyek-proyek infrastruktur yang digarap antara BUMN RI dengan BUMN Cina," ungkap Rini.
Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, bank yang dipimpinnya sedang jorjoran menggelontorkan pembiayaan infrastruktur. Sebagai gambaran, pada semester I 2015, Mandiri telah menyetujui pembiayaan infrastruktur senilai Rp 9 triliun. Sepanjang tahun lalu, penyaluran kredit sindikasi Mandiri untuk proyek infrastruktur mencapai Rp 15,3 triliun. "Proyek-proyek yang mendapat pembiayaan sindikasi Bank Mandiri adalah jalan tol, pelabuhan laut dan udara, serta pembangkit dan transmisi listrik," ucap Budi.
Pemerintah mengalokasikan dana infrastruktur Rp 1.176 triliun untuk tahun 2015 hingga 2019. Pada tahun ini, pemerintah menganggarkan Rp 290,3 triliun. Sebelumnya, BUMN konstruksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) juga menjajaki pinjaman dengan CDB senilai Rp 7 triliun untuk pembangunan kereta api ringan (light rapid transit /LRT).
PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) juga akan menambah pinjaman multilateral sebesar US$ 100 juta atau sekitar Rp 1,3 triliun tahun depan. Tambahan dana tersebut akan disalurkan anak usaha perseroan, PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF). Direktur PT SMI, Emma Sri Martini, mengatakan pinjaman tersebut rencananya akan didapatkan dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia, yang difasilitasi dan diteruskan ke SMI oleh pemerintah. "Pinjaman tersebut akan cair pada semester kedua tahun ini," ujarnya.
Dia menuturkan, pada tahun ini, SMI tidak menambah dana multilateral karena perseroan masih memiliki modal Rp 20 triliun, yang terdiri atas tambahan dana pengalihan aset Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebesar Rp 18 triliun dan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 2 triliun.
Sumber: Koran Tempo
