EN ID
Press Releases 16 February 2017
Share: https://www.ptsmi.co.id/cfind/source/thumb/images/icon/cover_w20_h20_share-fb.png https://www.ptsmi.co.id/cfind/source/thumb/images/icon/cover_w20_h20_share-tw.png https://www.ptsmi.co.id/cfind/source/thumb/images/icon/cover_w20_h20_share-link.png

Financial Closed Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah Proyek Jalan Tol Waskita Toll Road dan Launching PPP Book 2017

JAKARTA (/) – Kementerian PPN/Bappenas pada pagi ini, Jumat (17/2), telah menyelenggarakan acara penandatanganan berita acara Financial Closed Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) proyek jalan tol Waskita Toll Road di Istana Negara dengan disaksikan Presiden RI Joko Widodo. Penandatanganan ini merupakan titik awal keberhasilan PINA setelah Menteri PPN/Kepala Bappenas diberikan mandat oleh Presiden RI Joko Widodo untuk menggalang sumber pembiayaan alternatif supaya dapat digunakan untuk berkontribusi dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur strategis nasional yang mempunyai nilai komersial dan berdampak untuk meningkatkan perekonomian. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Taspen (Persero) secara bersama-sama memberikan pembiayaan investasi dalam bentuk ekuitas (equity financing) kepada PT Waskita Toll Road, yang akan digunakan untuk pembiayaan 9 ruas jalan tol. 8 ruas jalan tol berlokasi di Pulau Jawa dengan total panjang 408,41 Km, dimana 5 ruas diantaranya merupakan ruas Tol Trans Jawa dengan total panjang 305,27Km. Pembebasan lahan untuk seluruh proyek-proyek ini rata-rata sudah mencapai 68 persen sementara khusus untuk pembebasan lahan proyek-proyek Ruas Tol Transjawa yang diharapkan fungsional pada saat Hari Raya Idul Fitri 2017, sudah mencapai 90 persen, sedangkan konstruksi jalan tol sudah mencapai rata-rata 40 persen dan untuk beberapa ruas sudah mencapai lebih dari 90 persen. Total kebutuhan finansial untuk pembiayaan proyek-proyek jalan tol yang menjadi tanggung jawab PT Waskita Toll Road mencapai 16 triliun rupiah, sedangkan ekuitas PT Waskita Toll Road untuk pemenuhan kebutuhan finansial dimaksud baru mencapai kurang lebih 6 triliun rupiah. Melalui program PINA, PT Taspen dan PT SMI telah membantu pemenuhan ekuitas hingga 30 persen atau senilai 3,5 triliun rupiah. Proses fasilitasi oleh Kementerian PPN/Bappenas sampai financial closed ini juga tidak terlepas dari dukungan yang diberikan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan Kementerian PUPR. Mengingat pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur khususnya dalam hal ini pembangunan jalan tol untuk mengakselerasi pembangunan nasional dan memberi daya ungkit perekonomian, maka dukungan finansial memegang peranan yang sangat penting, sehingga Financial closing PINA Proyek PT Waskita Toll Road ini diharapkan mampu menjadi pemicu keterlibatan lembaga pengelola dana-dana jangka panjang di proyek-proyek infrastruktur strategis dan prioritas lainnya. Kementerian PPN/Bappenas, sebagai motor penggerak dan fasilitator PINA, mendorong agar skema ini dapat menjadi alternatif pembiayaan di tengah keterbatasan keuangan negara. “Program PINA didesain untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur yang membutuhkan modal besar yang dinilai layak secara finansial dan menguntungkan secara bisnis,” ungkap Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Prioritas proyek yang dipilih untuk didanai dengan skema PINA memiliki 4 (empat) kriteria, yakni: 1) mendukung percepatan target prioritas pembangunan nasional; 2) memiliki manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat Indonesia; 3) memiliki kelayakan komersial; 4) memenuhi kriteria kesiapan (readiness criteria). PINA dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber pembiayaan yang berasal dari penanam modal, dana kelolaan, perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga jasa keuangan lain, dan sumber pembiayaan lain yang sah. Pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan proyek PINA yang akan menjadi bagian dari dokumen perencanaan pembangunan nasional. Peluncuran PPP Book 2017 Dalam rangka mendorong percepatan proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Kementerian PPN/Bappenas telah menetapkan daftar rencana proyek infrastruktur yang terangkum dalam Public Private Partnerships (PPP) Book 2017. Daftar tersebut memuat 1 proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha kategori siap ditawarkan dengan nilai investasi sebesar 1,09 triliun rupiah dan 21 proyek kategori dalam proses penyiapan dengan total nilai investasi 112,23 triliun rupiah. PPP book 2017 diharapkan dapat mengundang minat investor untuk berpartisipasi dan memberikan kepastian kepada dunia usaha bahwa proyek-proyek pemerintah yang tercantum dalam daftar proyek tersebut akan digarap bersama swasta. Kementerian PPN/Bappenas juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, BKPM, LKPP dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dalam satu wadah yang disebut Kantor Bersama KPBU Republik Indonesia atau PPP Office Government of Indonesia. Kantor Bersama KPBU akan menjadi one-stop service pelaksanaan proyek KPBU dengan fungsi sebagai pusat informasi, koordinasi dan capacity building terkait KPBU. Dengan berfungsinya Kantor Bersama KPBU, diharapkan proyek-proyek dengan skema KPBU lebih cepat terlaksana namun tetap akuntabel. “Melalui kedua skema alternatif pembiayaan infrastruktur yaitu PINA dan KPBU, pemerintah akan terus berusaha mendorong partisipasi swasta dan lembaga pengelola keuangan untuk terlibat dan berkontribusi dalam upaya penyediaan infrastruktur,” tutup Menteri Bambang.   Jakarta, 17 Februari 2017 Thohir Afandi Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas Untuk informasi lebih lanjut: Biro Hubungan Masyarakat dan TU Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310 Telepon: (021) 31936207, 3905650 Faksimile: (021) 3145374 E-mail: humas@bappenas.go.id Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun Kementerian PPN/Bappenas Jl. Taman Suropati No.2 Jakarta 10310 Telepon: (021) 319 34175 ext. 1210 Faksimile: (021) 319 23813 E-mail: pkps@bappenas.go.id   Download Press Release
Back to News

Other Press Releases