JAKARTA - Pemerintah menyatakan di tengah tahun politik, fokus Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2014 tetap didorong untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur. Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Perekonomian, mengatakan fokus tersebut tercermin dari besarnya fiskal yang digunakan untuk belanja modal, terutama untuk pembangunan infrastruktur dasar dan infrastuktur pedesaan.
"Tahun depan fiskal kita oleh lebih baik, ada ruang fiskal yang lebih besar dan akan digunakan untuk belanja infrastruktur terutama infrastruktur dasar dan infrastruktur desa," tegasnya.
Hatta menuturkan, dalam RAPBN 2014 belanja pemerintah kembali dipotong dan akan digunakan secara proporsional. Artinya belanja barang dan belanja perjalanan dinas lebih diproporsionalkan dan diarahkan ke belanja modal.
Armida Salsiah Alisjahbana, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatakan fokus utama pemerintah dalam RAPBN 2014 adalah mengejar pencapaian target Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.
Selain itu, pencapaian program tahun depan lebih didorong pada pencapaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan membenahi program yang belum tercapai dan yang sulit tercapai, salah satunya pembangunan infrastruktur.
Dalam Postur RAPBN 2014 pemerintah menetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,4%, defisit anggaran ditargetkan sebesar 1,49% dari Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi di kisaran 4,5% dan rasio utang terhadap PDB turun menjadi 22,3%.
Pemerintah juga menetapkan belanja modal dalam RAPBN 2014 lebih tinggi menjadi Rp 209,7 triliun atau meningkat dibandingkan APBN-P 2013 sebesar Rp 192,6 triliun. Ditambah ruang fiskal 2014 sebesar Rp 18,4 triliun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 0,2% tahun ini.
Josua Pardede, Ekonom PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BNII), mengatakan jika pemerintah ingin mendorong belanja infrastruktur lebih baik dari tahun ini ada beberapa masalah klasik yang harus dibenahi terlebih dahulu.
Masalah tersebut antara lain mempermudah prosedur pencairan anggaran terkait pembangunan infrastruktur, sehingga ke depan optimalisasi penyerapan anggaran belanja modal bisa menjadi stimulus masuknya investasi dan menopang pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 6,4%-6,9%.
K/L Bertanggungjawab
Anny Ratnawaty, Wakil Menteri Keuangan I mengatakan pada 2014 Kementerian Keuangan sudah tidak lagi mengecek seluruh substansi RAPBN, untuk Term of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) akan diperiksa dan divalidasi oleh inspektorat jenderal dan pengawasan internal masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L). Begitu pula jika terjadi revisi APBN. Sehingga dalam RAPBN 2014, K/L bertanggung jawab secara penuh atas semua dokumen dan pengeluaran yang dilakukan.
Meski semua menjadi tanggung jawab K/L namun sinkronisasi antar lembaga tetap dilakukan dalam sidang kabinet, karena dokumen RAPBN akan dibahas dalam rencana kerja pemerintah (RKP). Anny berharap kebijakan ini akan mempercepat penyerapan anggaran dengan kualitas yang lebih baik.
Chatib Basri, Menteri Keuangan, mengatakan RAPBN 2014 relatif lebih baik dibandingkan dengan tahun 2013, karena setelah kenaikan harga BBM ruang fiskal bertambah sehingga belanja modal dapat ditingkatkan. Ada tambahan ruang fiskal Rp 18 triliun, sebesar Rp 13 triliun diantaranya dialokasikan untuk infrastruktur. “ 60% untuk infrastruktur, itu menunjukkan komitmen yang besar untuk pembangunan infrastruktur,” tuturnya.
Enny Sri Hartati, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance, mengatakan jika penyederhanaan administrasi pencairan anggaran sepenuhnya diserahkan ke K/L akan menurunkan koordinasi kegiataan antar K/L. Diperkirakan kegiataan yang dilakukan oleh K/L akan lebih banyak berbentuk parsial.
Sementara dari sisi penyerapan anggaran akan jauh lebih baik karena yang mengawasi dan mengontrol TOR dan RAB hanya kementerian terkait. “Jadi nantinya akan memotong administrasi yang berbelit, tapi kualitas penyerapannya akan seperti apa kita tidak tahu pasti,” jelasnya.