Jakarta -Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali mengusulkan usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.
Dalam usulan terbaru, pengajuan PMN bertambah sebesar Rp 13,56 triliun menjadi Rp 53,98 triliun. Sebelumnya, usulan PMN dalam APBN sebesar Rp 40,42 triliun.
Usulan PMN ini diajukan kepada 24 perusahaan 'pelat merah' yang berada di bawah pengelolaan Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan.
Hal ini diamini oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.
"PMN (di APBN-P 2016) naik dari APBN 2016 karena ada PMN Rp 13,56 triliun ke PLN murni berasal dari revaluasi pajak jadi sifatnya non tunai," ujar Bambang saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (2/6/2016).
Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno juga menyebut adanya penambahan PMN kepada PLN.
"PLN mengharapkan adanya penambahan untuk PLN, karena PLN melakukan revaluasi aset yang sangat besar," ungkap Rini beberapa waktu lalu.
Berikut ini usulan PMN dalam APBN-P 2016:
1. Sarana Multi Infrastruktur Rp 4,160 triliun
2. Sarana Multigriya Finansial Rp 1 triliun
3. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Rp 1 triliun
4. Perum Bulog Rp 2 triliun
5. PT Perikanan Nusantara Rp 29,4 miliar
6. PT Pertani Rp 500 miliar
7. PT Rajawali Nusantara Indonesia Rp 692,5 miliar
8. PT Angkasa Pura II Rp 2 triliun
9. PT Pelni Rp 564,8 miliar
10. PT Barata Indonesia Rp 500 miliar
11. PT Hutama Karya Rp 3 triliun
12. PT Wijaya Karya Rp 4 triliun
13. PT Pembangunan Perumahan Rp 2,250 triliun
14. Perum Perumnas Rp 485,4 miliar
15. PT Jasa Marga Rp 1,250 triliun
16. PT Industri Kereta Api Rp 1 triliun
17. PT Pelindo III Rp 1 triliun
18. PT Krakatau Steel Rp 2,456 triliun
19. PT Bahana Pembangunan Usaha Indonesia Rp 500 miliar
20. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Rp 1 triliun
21. PT PLN Rp 23,560 triliun (usulan lama Rp 10 triliun)
22. PT Askrindo Rp 500 miliar
23. Perum Jamkrindo Rp 500 miliar
24. PT Amarta Karya Rp 32,1 miliar
Source
