SURABAYA-PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) memastikan proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) Umbulan berjalan sesuai target. SMI yang bertindak sebagai fasilitator itu akan mendampingi Pemprov Jatim sebagai penanggung jawab proyek kerjasama (PJPK) hingga penandatanganan kerjasama antara pemenang lelang dan Pemprov Jatim.
President Director SMI Emma Sri Martini mengatakan, tenggat waktu penandatanganan kerjasama tersebut sampai akhir tahun nanti. “Sedangkan, prosesnya cenderung dinamis, mulai dari penawaran dokumen lelang kepada peserta lelang, evaluasi sampai masa sanggahan. Kami harapkan signing agreement bisa berlangsung Desember nanti,” katanya Senin Malam (7/8).
Dia menjelaskan, proyek dengan skema public private partnership atau kerjasama pemerintah- swasta (KPS) menuntut pertimbangan yang matang sebelum memutuskan pemenang tender. Apalagi, masa konsesi proyek Umbulan sepanjang 25 tahun ke depan. “Bila itu sudah diketok, tidak boleh ada komitmen tambahan. Nah, ini yang membedakan dengan proyek procurement (pengadaan barang dan jasa, Red),” tegas dia.
Menurut Emma, pasca penandatanganan kerjasama konsorsium sebagai pemenang tender membentuk perusahaan untuk selanjutnya menandatangani proyek tersebut. Badan usaha itu bertanggung jawab atas pembiayaan dengan jangka waktu 12 bulan. SMI mendorong pemenang tender agar menuntaskan pembiayaan dalam masa 3-6 bulan sehingga Juni 2013 bisa mulai konstruksi.
Diperkirakan, proses konstruksi memakan waktu 1,5-2 tahun. Bila pembiayaan sampai proses konstruksi berjalan lancar, proyek tersebut siap beroperasi pada 2015. “Tapi untuk menuju ke sana, pekerjaan rumah pemerintah provinsi masih banyak. Seperti menyiapkan dukungan kelayakan proyek yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Serta harus membahas tentang penjaminan proyek tersebut dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Nilai dan bentuk penjaminan sesuai kesepakatan pemerintah provinsi dan PII,” urainya.
Dia menjelaskan, dukungan kelayakan proyek tersebut digunakan untuk menentukan besaran viability gap fund (VGF). Dia menyebutkan, proyek tersebut membutuhkan investasi yang cukup besar, yakni Rp 2 triliun-Rp 2,3 triliun. Sebab, kalau tanpa itu, ionvestor tentu akan keberatan sehingga berimplikasi pada tarif air. “Konsumen tentu tidak bisa membayar air dengan tarif yang tinggi,” katanya.
Sejauh ini, persoalan tarif pun belum tuntas karena masih dalam tahap pembicaraan dengan lima kota dan kabupaten. Di antaranya, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, kota Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Selain tarif, volume untuk tiap daerah belum ditetapkan. Saat ini, pemerintah provinsi baru menentukan through put 4.000 liter per detik. (res/c6/mik)
